Opini

Agar Bonus Demografi tak Jadi Bencana Demografi

PADA Debat Cawapres 17 Maret 2019 lalu, ketenagakerjaan menjadi satu isu yang dibahas selain mengenai pendidikan

Agar Bonus Demografi tak Jadi Bencana Demografi
KOLASE SERAMBINEWS.COM/MULIADI
Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tentang kondisi angkatan kerja Aceh tahun 2018 

Oleh Teuku Munandar

PADA Debat Cawapres 17 Maret 2019 lalu, ketenagakerjaan menjadi satu isu yang dibahas selain mengenai pendidikan, kesehatan, serta sosial, dan kebudayaan. Namun sayangnya tidak ada pembahasan yang menyinggung mengenai isu bonus demografi, yang akan berdampak pada ketenagakerjaan dan juga memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan Indonesia. Padahal respons terhadap bonus demografi pada akhirnya akan menentukan kondisi perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

The United Nations Population Fund (UNFPA) mendefinisikan bonus demografi sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan dari perubahan dalam struktur usia populasi, terutama ketika bagian populasi usia kerja (15-64 tahun) lebih besar dari bagian populasi yang tidak bekerja (14 tahun ke bawah, 65 tahun ke atas). Struktur penduduk yang didominasi kelompok usia produktif akan menjadikan angka beban tanggungan penduduk usia produktif (dependency ratio) menurun, sehingga muncul apa yang disebut windows of opportunity, yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Periode bonus demografi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak 2012, saat dependency ratio (angka beban tanggungan) sudah berada di bawah 50, yang artinya untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak kurang dari 50 penduduk usia tidak produktif. Bila melihat data proyeksi jumlah penduduk yang diterbitkan oleh BPS dan PBB, bonus demografi diperkirakan akan dinikmati selama kurang lebih dua dekade, yaitu sejak 2015 hingga 2035.

Dalam kurun waktu tersebut angka beban tanggungan akan terus menurun hingga puncak bonus demografi terjadi pada 2025 hingga 2035. Saat itu, angka beban tanggungan sekitar 47. Periode ini merupakan window of opportunity yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Setelah periode tersebut, Indonesia akan memasuki periode utang demografi (demographic debt) yang disebabkan karena penuaan penduduk (aging).

Harus lebih baik
Struktur penduduk bakal didominasi kelompok usia tua (65+ tahun), seperti yang sedang dialami mayoritas negara-negara maju saat ini, di antaranya Jepang. Oleh karenanya, sebelum memasuki masa utang demografi, Indonesia harus dapat menjadi negara yang lebih baik perekonomiannya, dan dapat masuk dalam kategori negara dengan pendapatan tinggi (high income country) melalui pemanfaatan jendela peluang yang bakal tercipta pada dekade mendatang. Bila tidak, Indonesia berpotensi menjadi negara berpenduduk besar yang didominasi kelompok usia tua dengan perekonomian yang tidak solid.

Kegagalan memanfaatkan jendela peluang tersebut dengan maksimal akan menjadikan Indonesia kehilangan momentum untuk membuat lompatan besar menuju negara maju, dan terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Hal tersebut bisa terjadi jika pertumbuhan ekonomi nasional gagal dipacu dan mengalami stagnasi.

Setidaknya terdapat tiga manfaat dari bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Pertama, tingginya jumlah penduduk usia produktif yang diiringi dengan meningkatnya rasio pekerjaan (employment ratio) dapat menopang pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Kedua, tingginya usia produktif juga akan meningkatkan saving dan investasi, karena semakin banyak orang yang bekerja maka akan semakin banyak orang yang menyisihkan penghasilannya untuk ditabung atau investasi. Kondisi ini akan menjadikan industri jasa keuangan diprediksi berkembang seiring dengan bertambahnya proporsi usia produktif.

Dan, ketiga, usia produktif yang tinggi dapat menjaga konsumsi swasta tetap tinggi, sehingga memberi insentif bagi pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa. Riset yang dilakukan McKinsey and Company (2012) menyebutkan bahwa peningkatan demografi menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat kelas konsumsi Indonesia hingga mencapai 135 juta penduduk di 2030 dari sekitar 45 juta penduduk di 2010 (asumsi pertumbuhan ekonomi 5-6%).

Tambahan kelas konsumsi tersebut akan membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi para pengusaha, sehingga dapat mendorong investasi. Kelas konsumsi didefinisikan sebagai golongan masyarakat yang memiliki pendapatan bersih tahunan (annual net income) di atas USD3.600, di mana income tersebut tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar namun juga barang dan jasa lainnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved