Salam

Beri Kemudahan Urusan Sertifikat Makanan Halal

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan di ibukota provinsi ini masih banyak pengusaha restoran

Beri Kemudahan Urusan Sertifikat Makanan Halal
FOR SERAMBINEWS.COM
Suasana sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Aula Serbaguna Tgk H Abdullah Ujong Rimba, Kompleks MPU Aceh, Lampeuneurut, Aceh Besar, Kamis (21/3/2019). 

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan di ibukota provinsi ini masih banyak pengusaha restoran, rumah makan, warung, toko, dan lainnya yang menjual produk makanan dan minuman belum bersertifikat halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). “Karena itulah saya mengimbau para pengusaha makanan di Banda Aceh ini untuk mengurus sertifikat halal untuk makanan dan minuman yang diproduksi dan dijual. Ini untuk memberi kepastian dan kenyamanan kepada konsumen,” kata Aminullah.

Ya, umat muslim berhak dan wajib memperoleh serta mengonsumsi makanan dan minuman halal, sesuai dengan syariat Islam. Dan, umat Islam wajib menghindari yang haram. Masalahnya sekarang, umat tidak tahu banyak makanan yang dikonsumsinya itu halal atau haram lantaran konsumen tak bisa membuktikan sendiri makanan yang dimakan dan diminumnya halal atau haram, kecuali bila tertera label “halal” yang dikeluarkan MPU atau MUI.

Makanya, banyak masyarakat yang selama ini ragu bahkan cemas terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Untuk menghilangkan keragu-raguan konsumen tentang kehalalan produk makanan dan minuman yang dijual di daerah ini, para pengusaha atau produsen makanan dan minuman itulah dianjurkan --bahkan diwajibkan-- mengurus sertifikat halal melalui MPU.

Berberapa waktu lalu ada keluhan pengusaha atau produsen yang mengatakan pengurusan sertifikat halal itu tidak mudah. Butuh waktu lama dengan proses yang juga sangat teliti. Terhadap keluhan itu, kalangan ulama menjawab bahwa produk halal itu bukan saja dari bahan bakunya, tapi juga dari bahan-bahan yang dipergunakan, serta proses produksinya.

Jika bahan dasar dan bahan tambahannya dinyatakan halal, tapi proses produksinya mengkhawatirkan, misalnya tercemar najis, maka diragukan kehalalannya. Dan, itu harus diperbaiki proses produksinya.

Yang jelas, secara nasional Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengklaim sudah mempermudah proses sertfikasi halal bagi pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Kalau masalah harus dipermudah kita sepakat. Selama ini kita juga sudah permudah. Cuma ada hal-hal prinsip yang memang tidak bisa dikompromikan,” kata MUI.

Beberapa hal yang tidak bisa dikompromikan antara lain, bahan-bahan produksi yang digunakan UMKM harus diketahui dan konsisten, serta bukti-bukti pembeliannya juga harus ada. “Jangan sampai waktu kita datang pakai halal besoknya mereka ganti, ini kan bisa menjadi kacau. Makanya harus dibuatkan sebuah sistem yang bisa menjamin konsistensi produksi halal yang digunakan,” kata ulama. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved