Dana Sewa Mobil Bupati Realistis

Hebohnya pemberitaan terkait penganggaran dana sewa mobil jabatan untuk Bupati Aceh Barat, Ramli MS

Dana Sewa Mobil Bupati Realistis
SERAMBINEWS.COM/DEDI ISKANDAR
Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi 

* Sesuai dengan Tarif Saat Ini

MEULABOH - Hebohnya pemberitaan terkait penganggaran dana sewa mobil jabatan untuk Bupati Aceh Barat, Ramli MS sebesar Rp 420 juta/tahun yang sudah disahkan dalam APBK 2019 itu turut ditanggapi Wakil Ketua DPRK, Samsi Barmi. Menurut dia, besaran dana yang diplotkan itu merupakan angka maksimal, disesuaikan dengan tarif sewa yang berlaku saat ini.

“Menyangkut dengan besarnya biaya sewa, itu adalah angka maksimal yang dianggarkan. Dalam realisasinya nanti akan disesuaikan dengan jenis kenderaan yang disewa dan hasil survei tarif sewa yang berlaku saat ini,” kata Samsi Barmi yang menghubungi Serambi, Senin (25/2).

Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1) disebutkan, daerah wajib menyediakan kenderaan dinas untuk kepala daerah, dalam hal ini Bupati Aceh Barat. Mengacu pada ketentuan tersebut, ujar Samsi, maka Pemkab Aceh Barat memberikan biaya sewa kenderaan dinas jabatan kepada Bupati Ramli MS sebagai pengganti dari pengadaan mobil dinas jabatan yang belum sempat terlaksana.

Terhadap mobil jabatan kepala daerah yang lama yakni kendaraan yang dipakai bupati periode lalu, sebut Samsi, sudah tidak layak lagi dipakai untuk operasional bupati lantaran beberapa kali mogok di jalan. Oleh sebab itu, beber dia, pada APBK perubahan tahun 2018 lalu, eksekutif sempat mengajukan permohonan pembelian mobil dinas baru untuk bupati, namun urung terlaksana karena ada keperluan lain yang sangat mendesak.

“Pada tahun 2018 di (APBK) perubahan, eksekutif memang pernah mengajukan permohonan mobil dinas bupati. Tapi, karena perlu anggaran lain yang mendesak, usulan itu ditunda. Pada pembahasan anggaran tahun 2019, eksekutif tidak mengajukan lagi karena banyak keperluan anggaran seperti untuk jembatan Ulee Raket hingga Rp 20 miliar,” bebernya.

Seperti diberitakan, Pemkab Aceh Barat dan DPRK setempat telah mengalokasikan anggaran di dalam APBK 2019 sebesar Rp 420 juta/tahun untuk dana sewa mobil dinas/jabatan bagi bupati. Pengalokasian dana sewa Rp 35 juta/bulan itu karena tahun ini belum dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Ramli MS yang terpilih lagi memimpin kabupaten itu.

Sedangkan untuk Wakil Bupati (Wabup) Banta Puteh Syam tidak dialokasikan anggaran sewa mobil dalam APBK karena masih menggunakan mobil dinas lama jenis Pajero Sport yang pernah digunakan wabup terdahulu. Sementara mobil Pajero Sport yang pernah digunakan bupati terdahulu tidak digunakan lagi oleh Bupati Ramli MS. Ia justru menggunakan mobil jenis Land Cruiser milik pribadi yang didumnya beberapa tahun lalu.

Pada bagian lain, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi memaparkan, persoalan anggaran sewa mobil untuk Bupati Ramli MS yang diungkap Ketua DPRK Ramli SE dalam media terkesan memojokkan eksekutif. Apalagi, ulasnya, saat ini sedang musim politik sehingga setiap isu yang mencuat akan gampang ‘digoreng’. “Sebab itu, saya rasa Pak Ketua harus menjaga juga citra lembaga DPRK dan harus memikirkan juga Aceh Barat,” ucapnya.

Samsi mengajak, Ketua DPRK Ramli SE untuk bersama-sama membangun Aceh Barat. “Jangan saling tuding karena Fraksi Partai Aceh (PA) pada waktu pemerintahan Bupati Haji Tito periode lalu, juga mendukung penuh program pemerintah. Namun kenapa sekarang Ketua DPRK di saat periode Bupati H Ramli MS tidak mendukung pemerintahan sekarang,” tukas politisi Partai Aceh ini.

“Mari kita berpikir positif untuk membangun Aceh Barat yang maju, apalagi terkait masalah sewa mobil sudah sesuai PP yang berlaku,” pungkas Samsi Barmi.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved