Pospera Minta Dicopot Kadis Syariat Islam

DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh Barat Daya (Abdya), Harmansyah, menilai bahwa Kadis Syariat Islam

Pospera Minta Dicopot Kadis Syariat Islam
Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum

* Kasus Insentif Guru Mengaji

BLANGPIDIE - DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh Barat Daya (Abdya), Harmansyah, menilai bahwa Kadis Syariat Islam (SI) dan Pendidikan Dayah setempat telah melakukan pelanggaran keras dan harus dicopot dari jabatannya.

Pasalnya, Kadis Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tersebut telah melakukan pelanggaran fatal dalam pengusulan penerima insentif dari Dinas Syariat Aceh. “Dengan mencantumkan nama PNS dan namanya sendiri, kadis telah melakukan pelanggaran keras dan tindakan yang sangat tidak rasional,” kata Ketua DPC Pospera Abdya, Harmansyah.

Menurut Harman, tidak ada alasan nama seorang kadis bisa masuk sebagai salah satu calon penerima bantuan guru pengajian dari instansinya sendiri. “Seharusnya beliau dapat memberikan bantuan tersebut kepada orang yang tepat, yang selama ini sudah bekerja sebagai guru pengajian, bukan justru nama beliau dijadikan calon penerima,” sebutnya. “Apa pun alasannya, kita menilai usulan ini tidak masuk akal,” timpalnya lagi.

Seharusnya, kata Harmansyah, dinas sudah memiliki daftar nama guru pengajian di Abdya, sehingga saat ada bantuan seperti ini, bisa mengusulkan calon penerima sesuai kriteria dan syarat yang diminta.

“Bukan seperti ini, nama Kepala Dinas dan oknum pejabat dinas Syariat Islam juga diusulkan sebagai penerima. Ini contoh dan harus menjadi evaluasi dinas lain,” ungkapnya. Harmansyah menilai, apa yang dilakukan dinas secara etika tidak baik dan melanggar aturan, apalagi instansi pemberi bantuan, justru masuk sebagai penerima bantuan.

Sementara itu, sejumlah PNS yang masuk dalam daftar penerima usulan bantuan insentif untuk guru mengaji dari Dinas Syariat Islam Aceh mengaku siap dicoret dan diganti dengan guru mengaji yang lain.

“Siap dicoret dan diganti dengan yang lain, apalagi nomor rekening belum kita serahkan,” ujar Aufa Safrijol Putra, didampingi Tgk Junaidi Abdullah dan Iin Supardi. Oleh karena itu, kata Aufa, pihaknya tidak mengetahui sama sekali bahwa PNS tidak boleh menerima insentif guru tersebut, mengingat dalam persyaratan itu tidak disebutkan larangan bagi PNS. “Kalau ada larangan seperti itu, mungkin dari awal kami tidak mau,” katanya. Hal senada juga disampaikan Tgk Junaidi Abdullah. Ia mengaku siap diganti dan dicoret dari daftar penerima bantuan tersebut.

Kadis Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Abdya, Rajuddin menyebutkan, dimasukkan nama PNS dan dirinya sendiri sebagai penerima insentif tersebut untuk menghindari konflik.

Terlebih, para PNS dan pejabat Dinas Syariat Islam Abdya yang masuk dalam daftar penerima itu, memiliki balai pengajian dan masuk dalam syarat yang diminta oleh dinas.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved