Opini

Bank Syariah, Syariahkah?

SINYALEMEN polemik ketidakharmonisan masyarakat dengan lembaga keuangan dalam pengambilan pembiayaan

Bank Syariah, Syariahkah?
SERAMBINEWS.COM/MAWADDATUL HUSNA
Nasabah bertransaksi di Bank Syariah 

Oleh Agus Fianuddin

SINYALEMEN polemik ketidakharmonisan masyarakat dengan lembaga keuangan dalam pengambilan pembiayaan di bank syariah ketika penutupan di pertengahan jalan telah membuat viral di berbagai media sosial beberapa waktu yang lalu dan menjadi konsumsi ruang publik yang sangat enak dan gurih. Nasabah dikejutkan ketika akan melakukan pelunasan yang dipercepat, karena terjadi perbedaan antara perhitungan pihak perbankan dengan perhitungan nasabah sendiri.

Publik ingin tahu, apa dan bagaimana perhitungan yang dilakukan pihak lembaga keuangan ketika permasalahan ini muncul. Ini berkorelasi dengan rasa kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang selama ini menjadi tempat berkeluh kesah ketika membutuhkan pendanaan untuk berbagai keperluan baik produktif maupun konsumtif. Diskursus bermula dipicu persoalan nasabah yang ingin melakukan pelunasan dipercepat, tetapi jumlah yang harus dibayar kepada bank di luar ekspektasi yang dipahami nasabah selama ini. Sehingga timbul polemik yang merusak citra suatu lembaga keuangan dengan berbagai istilah dan argumen yang membuat telinga yang mendengar dan hati yang merasakan teriris bercabik-cabik, bahkan menjustifikasi lembaga dan karyawan yang berkerja di dalamnya dengan sebutan yang kasar dan hina hingga viral di berbagai media sosial.

Alangkah baiknya tidak perlu saling menjelekkan satu sama lain dengan menghina suatu lembaga tertentu atau antara sesama hamba Allah tanpa terlebih dulu mengetahui permasalahannya secara komprehensif dan mendetail. Jangan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dan logika berpikir yang sempit, kita langsung menjustifikasi bahwa itu adalah salah, itu adalah Yahudi, itu adalah haram, itu adalah riba dan seterusnya.

Pihak lembaga keuangan dalam menerapkan kebijakan tersebut pasti memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikuti rambu-rambu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta yang paling pasti adalah fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan fatwa
Pengertian fatwa menurut bahasa adalah jawaban suatu kejadian (memberi jawaban yang tegas terhadap segala yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara. Fatwa merupakan pandangan ulama dalam menetapkan hukum Islam tentang peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum. Fatwa merupakan cermin dari respons para ulama terhadap suatu masalah yang memerlukan jawaban dari aspek agama Islam, sehingga bersifat dinamis dan cerminan refleksi dari pemikiran intelektual masyarakat tertentu.

Peran MUI dan DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang-undangan nasional, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) UUPS 21 Tahun 2008: “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Kemudian secara ekplisit, MUI disebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2): “prinsip syariah yang disetujui oleh ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”, dan Pasal 32 ayat (3): “Dewan Pengawas Syariah diminta persetujuan dan saran untuk mengarahkan kegiatan agar bank sesuai dengan prinsip syariah”.

Sebelum bekerja, suatu perusahaan perbankan dalam hal ini perbankan syariah terlebih dulu telah mendapat bimbingan dan pandangan dari MUI dan DSN. DSN-MUI dalam menerbitkan fatwa tidaklah sembarangan tetapi komprehensif oleh tim MUI dan DSN disebabkan ada berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu yang dapat memberi masukan dan arahan. Ada yang ahli ekonomi, perpajakan, perbankan, keuangan dan lain-lain, setelah semuanya ditelaah, dicocokkan, diubah dan diperbaiki, kemudian dikeluarkan kajian yang pada akhirnya melahirkan suatu fatwa yang dapat diterapkan di bank syariah.

Keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi juga dari Bank Indonesia (BI) yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan, seperti tertuang dalam SK Direksi BI No.32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 31 dinyatakan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI “Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut”.

Dalam Peraturan BI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah lebih mempertegas lagi posisi DPS dalam Pasal 47 bahwa setiap usaha bank umum yang membuka unit usaha syariah diharuskan mengangkat DPS yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam ketentuan UUPS No.21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved