Menpan-RB dan Bupati Aceh Besar Teken Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB), Drs Syafruddin MSi

Menpan-RB dan Bupati Aceh Besar Teken Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
IST
BUPATI Aceh Besar, Ir Mawardi Ali dan Menteri pan-RB, Drs Syafruddin MSi melakukan penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, di Aula KemenPANRB, Rabu (7/2).

KOTA JANTHO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan-RB), Drs Syafruddin MSi dan Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali menandatangani Komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di AulaKemenPAN, di Jakarta, Rabu, (7/3).

Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali megatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar berkomitmen dan sanggup untuk mewujudkan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik tahun2019, sebagai salah satu aksi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Mal Pelayanan Publik ini merupakan inovasi baru di Kabupaten Aceh Besar.

Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat memanfaatkannya,” ujarnya. Menurut Mawardi, untuk lokasi mal tersebut akan memanfaatkan bangunan pasar berlantai tiga yang terletak di depan Masjid Jami’ Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, dimana direncanakan di lantai duanya akan digunakan untuk seluruh pelayanan, baik pelayanan KTP, akte kelahiran, KK, izin usaha, koperasi, BPJS, pajak, Bazis, PDAM dan pelayanan umum lainnya seperti perbankan serta listrik PLN.

Begitupun, Bupati Aceh Besar yang pada kesempatan itu didampingi Kadis PM dan PTSP Drs Sulaimi MSi dan Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Besar Muhajir SSTP MPA, menginginkan Mal Pelayanan Publik nantinya secara transparanharus menginformasikan jangka waktu yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Baik menyangkut lamanya pengurusan maupun proses alur pelayanan.

“Dengan penandatanganan komitmen Menpan-RB semoga Mal Pelayanan Publik Aceh Besar segera dapat dioperasikan,” pungkas Mawardi Ali. Sementara itu, Menpan- RB, Drs Syafruddin MSi, menegaskan bidang pelayananpublik sebagai salah satu sasaran utama reformasi birokrasi, harus ditumbuhkan secara progresif baik kuantitas maupun kualitas, agar dapat “mengaliri” jantung harapan masyarakat, menumbuhkan kepercayaan, kepuasan bahkan meningkatkan kebahagiaan masyarakat.

“Pelayanan publik jangan hanya dilihat secara terbatas pada bagaimana cara aparatur melakukan tugas rutin pelayanan kebutuhan publik. tetapi lebih dari itu, menjadi suatu simbol kehadiran negara untuk rakyatnya, sistem yang mendorong kapasitas negara untuk mensejahterakan rakyatnya, menjadi “mesin utama” pendorong modernisasi dan kemajuan bangsa,” ujarnya.

Dikatakan, dalam perjalanan, pihaknya tentu perlu dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Karena, diseminasi pelayanan yang baik, bukan dihitung secara kuantitas, tetapi perlu membangun mal pelayanan publik yang tangguh kualitasnya.Butuh kerja sama, butuh komitmen, butuh kesamaan frekuensi pandangan baik penyelenggara, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal maupun BUMN/BUMD serta pihak swasta tentang penguatan regulasi berupa peraturan presiden maupunaksi operasionalisasi mal pelayanan publik secara lebih komprehensif.

“Oleh karenanya, diperlukan instrumen evaluasi untuk mengukur efektifitas penyelenggaraan mal pelayanan publik secara akurat.” Pada kesempatan itu, Menpan-RB menekankan agar Kabupaten Aceh Besar menjadi pilot project dalam peningkatan layanan kepada publik di Aceh dan diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar beserta jajarannya memiliki komitmen pelayanan yang terbaik.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved