Salam

Wakil Rakyat Abaikan LHKPN, Mengapa?

Hingga kemarin, dari 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil ada 14 yang belum sampaikan Laporan Harta Kekayaan

Wakil Rakyat Abaikan  LHKPN, Mengapa?
IST
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara Elektronik (E-LHKPN) untuk para pejabat dan jajaran pegawai Aceh Jaya, di Kantor Bupati Aceh Jaya, Kamis (2/8/2018). 

Hingga kemarin, dari 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil ada 14 yang belum sampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah kita imbau, tapi masih ada juga yang belum melaporkannya. Padahal, batas waktu pelaporan hanya tinggal beberapa hari lagi, yakni 31 Maret 2019,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Singkil M Hilal.

Banyaknya anggota legislatif mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat yang tak melaporkan kekayaannya ke KPK adalah kenyataan yang sebetulnya sangat memalukan. Sebab, faktanya bukan hanya terjadi di Aceh Singkil, tapi merata hampir seluruh Indonesia.

Bulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan data terkait tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN per tanggal 25 Februari 2019. Hasilnya DPR menjadi lembaga yang paling rendah dalam pelaporan LHKPN, sebesar 7,63 %. KPK pun kembali melempar sindiran bagi para anggota DPR di Senayan. “Seruan KPK dari dulu sama saja. Kita sangat berharap bahwa LHKPN itu disetorkan segera dilaporkan ke KPK karena itu juga sebenarnya menunjukkan niat untuk mematuhi semua regulasi yang ada di Indonesia. Pertama itu kan undang-undang itu dibuat DPR. Kalau nanti DPR sendiri juga yang tidak melaporkan harta kekayaannya kan itu berarti tidak menjalankan undang-undang yang mereka bikin sendiri,” ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Undang-Undang (UU) yang dimaksud yaitu UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Urusan LHKPN memang tercantum dalam aturan tersebut, tepatnya pada Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi, “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat”. Selain itu kewajiban tentang LHKPN juga termuat dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Syarif pun menyebut penyetoran LHKPN sebagai bentuk transparansi bagi para pejabat.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, seakan tak mau terpojok oleh fakta yang dikemukakan KPK. “Rendahnya anggota DPR yang melaporkan LHKPN tidak bisa disamakan dengan aparatur sipil negara (ASN). Anggota DPR memiliki kekayaan yang dinamis dan beragam, tergantung dari latar belakang masing-masing,” kata Fahri.

Bukan hanya tidak membuat LHKPN yang menjadi masalah, tapi ada beberapa temuan ternyata banyak terjadi manipulasi data LHKPN, namun tidak dapat diproses hukum secara administratif maupun pidana. Makanya, kita mendorong supaya adanya kewajiban LHKPN itu juga diikuti sanksi jika tidak membuat LHKPN. Pihak yang diberi kewenangann memberi sanksi juga harus jelas dan berani.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved