Warga Minta Pemkab Resmikan Perumahan KTM

Warga Kota Terpadu Mandiri (KTM), Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur meminta pemkab

Warga Minta Pemkab Resmikan Perumahan KTM
KETUA Komisi C DPRK, Pidie, Isa Alima menunjuk rumah bantuan di Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Pidie belum dihuni, Rabu (27/12).SERAMBI /NUR NIHAYATI 

IDI - Warga Kota Terpadu Mandiri (KTM), Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur meminta pemkab untuk segera meresmikan 186 unit rumah yang telah selesai dibangun 2014 lalu. Permintaan ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Jamian, Idris alias Nek Yok, dan Zainal Abidin, Jumat (29/3)

“Kami minta perumahan ini segera diresmikan, pasalnya warga yang menduduki perumahan itu selama ini tidak teratur,” jelas Nek Yok, Keplor l, Dusun Sumedang Jaya. Dia mengatakan ketidakpastian hak milik terkait perumahan ini, banyak warga yang mendiami perumahan ini kurang bertanggung jawab.

Dia mengakui beberapa tahun lalu Pemkab Aceh Timur, sudah membangun SD di daerah itu dan membangun pasar ikan. “Pasar ikan juga belum diresmikan,” ungkap Jamian mantan Keuchik Seumanah Jaya. Saat ini, katanya, sekitar 100 unit perumahan ini sudah diduduki warga dari berbagai daerah di Aceh Timur.

Dikatakan, sebagian warga telah mengolah lahan HGU Hutan Tanaman Industri (HTI) ini untuk lahan pertanian. “Agar tertib dan memiliki hak milik, kita minta pemkab meresmikan perumahan ini untuk diberikan kepada warga yang berhak untuk mendiaminya,” pinta Jamian.

Disebutkan, masyarakat yang menghuni KTM ini, mengembangkan tanaman muda seperti jagung, pisang, dan sejumlah tanaman lainnya. “Termasuk mengembangkan tanaman sawit, tetpai tidak bisa dijamin keselamatannya, soalnya eskalasi gangguan gajah masih tinggi di daerah ini,” jelas Jamian.

Dia mengatakan salah satu penyebab maraknya gangguan gajah liar ini, akibat lahan perkebunan petani berbatasan dengan HGU dua perusahaan sawit, dan banyak lahan dibiarkan bersemak.

“Kedua HGU perusahaan sawit ini banyak dibiarkan semak sehingga menjadi hutan muda dan menjadi sarang gajah liar. Karena itu, kita juga meminta Pemkab Aceh Timur, menindak tegas dua perusahaan ini agar membersihkan lahan HGU, agar gangguan gajah bisa berkurang,” pinta Jamian.(c49)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved