Komite II DPD RI Minta Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan Sidang Paripurna ke-11 yang berlangsung di Gedung Nusantara V

Komite II DPD RI Minta Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
IST

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan Sidang Paripurna ke-11 yang berlangsung di Gedung Nusantara V Komplek Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/3).

Pada Sidang Paripurna yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga berakhir sekitar pukul 11.30 WIB, seluruh alat kelengkapan kerja melaporkan hasil kerjanya, termasuk Komite II DPD RI. Dari laporan yang disampaikan di hadapan unsur pimpinan dan seluruh anggota DPD RI itu, secara garis besar ada 3 hal pokok yang menjadi bagian dari laporan.

Ketiga hal tersebut yaitu, terkait penyusunan RUU Usulan Inisiatif DPD RI, pandangan pendapat Komite II dan pengawasan terkait isu strategis mitra kerja Komite II DPD RI. Terkait penyusunan RUU Inisiatif, Komite II DPD RI saat ini sedang menyusun Daftar Inventaris Masalah terhadap dua RUU tentang PerubahanAtas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RUU tentan Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sementara berkaitan dengan kerja pengawasan, Komite II DPD RI telah melakukan pengawasan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Fokus dari pengawasan ini meliputi Aspek yuridis-formal berdasarkan penelusuran Naskah Perundang - Undangan dan temuan yang terkait dengan Penyerapan Aspirasi di Daerah.

Selain aspek yuridis formal, fokus pengawasan juga terkait aspek sosio-politik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari temuan yang menonjol, aspirasi masyarakat, kunjungan Kerja dan RDP/ RDPU antara Komite II DPD RI dengan pemangku kepentingan. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengamanatkan berbagai peraturan turunan semisal Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) dan juga Keputusan Menteri. Setidaknya terdapat 84 aturan turunan yang diamanatkan UU No 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan. Amanat tersebut meliputi Peraturan Pemerintah sebanyak 8 aturan, Peraturan Menteri 75 aturan, serta juga satu Keputusan Menteri.

Hasil dari pengawasan terkait UU tersebut, salah satu aspek yurudis yang menjadi temuan adalah belum terbitnya 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Bentuk Pesawat Udara. Saat ini terdapat 7 PP yang telah di terbitkan Oleh Pemerintah, diantaranya PP 3 Tahun 2001 tentang keselamatan dan keamanan Penerbangan, PP 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada di Kementerian Perhubungan, PP 70 Tahun 2001 tentan Kebandar Udaraan, PP 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara PP 70 Tahun 2012 tentang Perum Navigasi, PP 36 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Tbk.

Temuan lain yaitu belum dilaksanakannya amanat Pasal 323 dan 364 UU 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan untuk membentu Majelis Profesi penerbangan. Menurut Amanah UU Penerbangan Majelis Profesi Penerbangan (MPP) ini di bentuk oleh Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) yang bertujuan melaksanakan penyelidikan lanjutan, penegakan etika profesi, pelaksanaan mediasi dan penafsiran penerapan regulasi.

Dalam laporan di Sidang Paripurna ke-11 DPD RI, Komite II juga menyorot perihal kenaikan harga tiket pesawat yang selama ini telah merugikan rakyat. Rata rata kenaikan sebesar 40 persen sampai 120 persen. Terkait hal ini, Komite II DPD RI meminta pemerintah segera mencari solusi dengan melakukan evaluasi berbagai Aspek terkait kenaikan tiket pesawat yang sangat dikeluhkan dan meresahkan rakyat.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved