Opini

Quo Vadis BUMG

BADAN Usaha Milik Gampong (BUMG) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), telah terbentuk di desa-desa

Quo Vadis BUMG
SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI
Objek wisata Pulau Panjang yang dikelola BUMDes Karya Mandiri Desa Pulau Baguk, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil. 

Oleh Saifuddin A. Rasyid

BADAN Usaha Milik Gampong (BUMG) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), telah terbentuk di desa-desa di Aceh sejak 2009. Saat itu, ada satu motivasi kelembagaan yang mendorong desa membentuk BUMG karena dana program Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) hanya dapat ditransfer ke desa melalui BUMG. BUMG kemudian tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan.

Seiring dengan itu kemudian muncul banyak “BUMG papan nama”, pengelola sekenanya, dan berbagai sinyalemen negatif lainnya “dilengketkan” ke BUMG. Ada tapi seperti tiada. UU Desa No.6 Tahun 2014 kemudian menambah ramainya pertumbuhan BUMG oleh karena UU itu mengamanatkan sejumlah dana program pemberdayaan yang mesti dikelola BUMG, sebagaimana diatur secara detail dalam Permendes No.4 Tahun 2015.

Data Bobbi Denil, Ketua Forum Bumdes Indonesia DPW Aceh, wawancara, menyebutkan bahwa sejauh ini BUMG telah terbentuk di 99,9% dari 6.497 desa di Aceh. Dengan kata lain bahwa semua desa di Aceh telah ada BUMG-nya. Itu sudah sekitar 10% dari jumlah 74.039 desa di Indonseia. Luar biasa. Hingga akhir 2018 Bumdes telah terbentuk di 32.249 desa dari 74 ribuan desa di Indonesia.

Sebagai perbandingan Sumatera Barat memiliki kurang dari 1.000 desa yang disebut nagari, persisnya 923 nagari. Kecil bila dibandingkan hampir 6.500 desa di Aceh. Maknanya apa? Ini potensi hebat bila dapat dikembangkan. Perhatikan untuk 2019 saja total dana desa yang akan turun sebesar Rp 70 triliun, 10% dari total itu akan masuk ke Aceh. Sebagai catatan sepanjang empat tahun terakhir, 2015 sampai 2018 saja, Aceh dengan total penduduk 5,2 juta jiwa telah mengucur Rp 14,8 triliun dari total Rp 187 triliun kucuran empat tahun dana desa di seluruh Indonesia (CNBC, 6/1/2019). Aceh merupakan provinsi penerima terbanyak ketiga nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang berpenduduk rata-rata 40 sampai 45 juta jiwa (Serambi, 7/11/2018).

Fokus pemberdayaan
Belum diketahui secara persis berapa besar dari jumlah dana desa tersebut masuk ke sektor pemberdayaan, khususnya ekonomi, melalui BUMG. Cuma saja dari perkiraan secara sporadis dapat diprediksi rata rata maksimum dibawah 30 persen. Kemungkinan ini dapat disebabkan oleh kecenderungan desa mengucurkan dana desa lebih deras ke pembangunan infrastuktur yang - dapat dimaklumi -- umumnya masih bermasalah di desa desa dan tentu lebih “mudah” pengelolaannya. Disamping keterbatasan kapasitas desa dalam mengarahkan program ke pemberdayaan.

Yang menarik disi lain pada tahun ini ada daerah tertentu yang tengah mengambil langkah meng-adjust porsi pemberdayaan menjadi lebih besar, diusahakan minimal menjadi 50%, misalnya. Itu ditentukan secara formal dalam bentuk peraturan bupati (Perbup) mengenai prioritas Dana Desa 2019, seperti inisiatif Pemkab Aceh Utara. Ini satu upaya pemerintah untuk menggenjot tingkat kesejahteraan masyarakat, mengingat Aceh Utara termasuk satu kawasan tertinggal, (wawancara dengan Tgk. Munirwan, Keuchik Meunasah Rayek Nisam, desa peraih Juara II Lomba Desa tingkat Nasional 2018 kategori Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Adalah berita gembira bila terdapat semakin banyak kabupaten/kota yang berhasil membangun komitmen melalui Perbup untuk memberikan porsi lebih besar pada sektor pemberdayaan ini.Karena ini sejalan dengan anjuran Menteri Desa PDTT yang menghendaki agar Dana Desa 2019 difokuskan --dengan alokasi lebih besar-- pada sektor pemberdayaan, ketimbang infrastruktur (AntaraNews.com, 6/3/2019).

Pemerintah kabupaten/kota tentu dapat memertimbangkan anjuran Menteri Desa PDTT ini dalam penetapan Perbup turunan Permendesa No.16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019. Agar desa tidak terus larut dalam membangun infrastruktur dan membiarkan ekonomi rumah tangga warganya bergerak sendiri tanpa banyak mendapat sentuhan pemerintah secara memadai.

Sesuai yang disampaikan Menteri bahwa empat tahun dana desa sejak 2015 sampai 2018 fokus untuk membangun infrasruktur dianggap telah memadai dan desa ke depan diharap mampu membangun infrastruktur secara mandiri. Tentu dengan basis kemapanan ekonomi desa dan warganya yang juga harus dibangun secara terencana.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved