Senator H. Fachrul Razi, MIP: Sikap Saya Tegas, Tolak Tambang Emas PT EMM

SEJUMLAH masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA) kembali menggelar aksi

Senator H. Fachrul Razi, MIP: Sikap Saya Tegas, Tolak Tambang Emas PT EMM
IST

* Siapapun yang mendukungnya, Kami Akan Lawan

SEJUMLAH masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA) kembali menggelar aksi menolak hadirnya perusahaan tambang PT Emas Mineral Murni (EMM).

Dalam aksi yang bertajuk ‘Aksi Cangkul’ di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis (28/3/2019), massa mengusung karton dan cangkul sebagai simbol kepedihan masyarakat ketika tanahnya ‘dicangkul’ oleh perusahaan.

Sementara itu dalam merespon aksi tersebut, Pemerintah Aceh berdalih sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa emerintah daerah (bupati) tidak lagi berwenang mengeluarkan izin tambang. Berdasarkan undang-undang itu, jelasnya, perizinan tambang hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau pusat.

Pemerintah Aceh mengganggap bahwa gubernur tidak berwenang mencabut izin tersebut, karena izin usaha pertambangan PT EMM dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu BKPM. Sehingga, jika gubernur mencabut izin secara sepihak maka kemungkinan besar akan digugat oleh perusahaan.

Senator H. Fachrul Razi, MIP menyayangkan sikap tersebut sebagai sikap pembelaan terhadap perusahaan bukan terhadap rakyat. “Ini sikap pengecut pemerintah Aceh, perlu saya tegaskan bahwa pengalihan tanah Aceh telah dikembalikan kepada rakyat Aceh melalui pemerintah Aceh, silahkan baca UUPA dan Perpres Pertanahan, kenapa pemerintah Aceh takut mengevaluasi bahkan mencabut izin tersebut, anehnya kenapa erujuk UU No 23 tahun 2014, mengapa tidak berpegang pada UUPA,” kecamnya.

Fachrul Razi juga menjelaskan bahwa adanya perizinan yang dilakukan oleh pusat jika tidak diketahui oleh pemerintah Aceh adalah hal yang aneh, apalagi menurutnya mencapai luas tanah lebih dari 10 ribu hektar yang melibatkan dua kabupaten yaitu Nagan Raya dan Aceh Tengah. “Sikap Saya jelas, Tolak PT EMM dan Tambang Emas di Aceh, dan siapapun yang mendukungnya kami akan akan lawan,” tegas Fachrul Razi.

Sebelumnya, Senator Aceh, yang juga Pimpinan Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP di sidang DPD RI di Senayan Jakarta telah memaparkan ada proyek pertambangan besar di Aceh dalam bentuk “Freeport Kedua” di Nagan Raya. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja DPD RI dengan Staf Kepresidenan RI, Kemenkopolhukam dan Kemendagri di ruang rapat Komite I DPD RI, Selasa (25/9/2018).

Senator Aceh yang juga Wakil Komite I DPD RI, H Fachrul Razi, MIP mempertanyakan kepada Pemerintah Pusat terkaitizin pertambangan di Nagan Raya seluas 10.000 hektare. Senator Fachrul Razi meminta pemerintahmembatalkan perizinan tambang di Nagan Raya.

Senator DPD RI Aceh H. Fachrul Razi, MIP yang juga calon DPD RI Asal Aceh No 26 “Tidak boleh ada izin atau aktivitas apapun dalam hal pertambangan emas di Nagan Raya, saya akan mendesak Menteri ESDM dicopot oleh Presiden Jokowi atas Izin yang dikeluarkan dan mendesak i izn ini dicabut,” tegas Fachrul Razi. Fachrul Razi menyatakan permasalahan tambang yang ada di Nagan Raya harus menjadi masalah serius pemerintah Pusat dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah di Pusat.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved