Opini

Netralitas ASN dalam ‘Orkestra’ Desentralisasi

AHUN politik 2019 ini menjadi hal yang dilematis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); di satu sisi dituntut netralitasnya

Netralitas ASN dalam ‘Orkestra’ Desentralisasi
IST
Dr. Marah Halim, S.Ag, M.Ag, MH

Oleh Marah Halim

TAHUN politik 2019 ini menjadi hal yang dilematis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); di satu sisi dituntut netralitasnya, di sisi lain dituntut untuk bekerja dalam kerangka visi dan misi, serta program kerja salah satu pasangan yang berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan, tidak ada yang dilanggar oleh ASN apabila melakukan sosialisasi program-program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jawapos, 12/3/2019).

Mendagri mengingatkan ASN harus tetap netral dalam pemilu. Posisi ASN berbeda dengan kepala daerah karena kepala daerah diusung oleh partai politik saat pilkada. Lantaran itu, kepala daerah boleh berkampanye sesuai aturan yang berlaku (msn.com, 4/3/2019). Melengkapi imbauan kedua lembaga itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga mengingatkan ada PP No.53 Tahun 2010 Pasal 4 mulai 12-15 tentang sanksi bagi yang melanggar dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Sayangnya, tidak ada sistem reward bagi ASN yang berhasil menjaga netralitasnya. Tampaknya menyusun ancaman hukuman memang lebih mudah.

Terkait dengan wanti-wanti tersebut, Pemerintah Aceh melalui Plt Sekda, Helvizar Ibrahim, menegaskan kembali dalam instruksinya agar ASN di Aceh bersikap netral dalam proses politik yang sedang berlangsung ini. Sekda Aceh memperkenalkan slogan “Aku Siap Netral” dan “Aku Siap Nyoblos” pada Apel Senin (11/3/2019) di halaman Kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh. Memang meski harus netral sebagai aparatur, tetapi sebagai warga negara setiap pribadi mereka punya hak pilih.

Netralitas interaksi
Netralitas merupakan satu asas dalam UU ASN Pasal 2 yang kemudian dipertegas dalam Pasal 6 tentang Nilai-nilai Dasar ASN bahwa ASN harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, non-diskriminatif di lingkungan kerjanya. Dalam kode etik dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, ASN tidak boleh terlibat konflik kepentingan.

Sejumlah larangan telah diderivasi KASN, seperti terkait dengan kampanye untuk pasangan tertentu, memberikan fasilitas di bawah kewenangannya, atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan merugikan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu dilarang juga menghadiri deklarasi pasangan, merespons di media sosial dukungan terhadap salah satu paslon, foto bersama yang menunjukkan simbol atau gerakan tertentu yang mengarah ke calon tertentu, menjadi pembicara dalam kegiatan parpol (kasn.go.id/gallery video). Terkait sanksi, dikenakan hukuman ringan berupa teguran; hukuman sedang berupa penurunan pangkat atau penundaan gaji berkala, hingga hukuman berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 66 UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN disumpah akan setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri, kelompok, dan golongan. Dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, beberapa hal yang harus dihindari ASN, seperti tidak boleh berafiliasi dengan partai politik, dilarang menjadi penyelenggara atau peserta kampanye, dilarang membuat kegiatan yang menunjukkan keberpihakan politik, dilarang untuk menggunakan jabatan untuk menguntungkan diri, kelompok atau golongan tertentu. Intinya, ASN harus benar-benar profesional dan tidak dikriminatif (imparsial) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN diatur kariernya secara merit sistem berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Namun demikian, Ketua KASN, Sofian Effendi sendiri mengakui bahwa di tahun politik ini ASN dihadapkan pada pilihan sulit dan terombang-ambing, karena di Indonesia ini belum ada batasan yang jelas antara jabatan karir dengan jabatan politik (wartaekonomi, 26/1/2019). Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat politik, artinya karier ASN ditentukan oleh pejabat politik yang diangkat melalui proses politik. Jadinya, tidak ada kenyamanan bagi pejabat karier jika tidak memnbina kedekatan dengan pejabat politik. Ketua KASN tidak menafikan adanya ancaman dari pejabat politik kepada pejabat karier selama tahun politik.

Meski rangkaian peraturan tersebut begitu tegas menekankan netralitas ASN, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas-tugas ASN, interaksi yang intens dengan pejabat politik merupakan hal yang tak terhindarkan. Mekanisme kerja birokrasi juga yang memaksa ASN untuk berinteraksi secara intens dengan pejabat politik sehingga secara sosiologis dan psikologis ASN dalam jabatan tertentu bermitra dengan koleganya di legislatif daerah, misalnya dalam proses perencanaan program dan kegiatan tertentu yang diusulkan atau inisiatif anggota dewan. Belum lagi dalam realisasi dana aspirasi anggota legislatif yang dikelola secara administratif pada satuan-satuan kerja tertentu dalam pelaksanaannya. Semua bentuk interaksi tak pelak melibatkan komunikasi yang intens antara pejabat karier dan pejabat politik.

Ekses desentralisasi
Isu netralitas ASN secara langsung adalah buah dari desentralisasi pemerintahan di era otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi yang seharusnya hanya menyerahkan urusan-urusan pemerintahan yang substansial untuk peningkatan kesejahteraan, ternyata diikuti juga oleh urusan pemerintahan yang bersifat penunjang, yaitu manajemen kepegawaian seputar formasi, mutasi, pangkat, pelatihan dan pengembangan aparatur, penggajian, kesejahteraan hingga pensiun. Konsekuensi dari penyerahan urusan itu adalah kewenangan pembinaan kepegawaian juga diserahkan kepada kepala daerah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved