Ghazali Abbas Dukung MPU Keluarkan Fatwa Tentang Perilaku Politik Haram

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Drs Ghazali Abbas Adan memberikan apresiasi dan mendukung keinginan

Ghazali Abbas Dukung MPU Keluarkan Fatwa Tentang Perilaku Politik Haram
IST
Senator Aceh Ghazali Abbas Adan, silaturrahmi dan diskusi dengan Ketua Panwaslih Aceh Faizah di Kantor Panwaslih Aceh, Senin (1/4)

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Drs Ghazali Abbas Adan memberikan apresiasi dan mendukung keinginan dan harapan masyarakat atas perlunya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan MPU Kab/Kota untuk memasifkan fatwa tentang perilaku dan praktik politik haram termasuk politik uang.

“Sekaitan dengan perilaku politik haram itu, saya sejak lama di berbagai kesempatan telah menyatakan bahwa haram melakukan lima “P” dalam berpolitik, ketika memburu dan mempertahankan kekuasaan,” kata Ghazali. Kelima “P” tersebut adalah Pertama “PEUREULOH”, yakni merusak alat peraga kampanye (APK) kontestan dalam kontestasi politik, termasuk juga kantor dan kendaraan.

Ghazali Abbas mengatakan Pemilu di Aceh kali ini belum ada informasi tentang pengrusakan kendaran dan kantor konstestan. Akan tetapi yang masih terjadi adalah pengrusakan APK terutama di sepanjang pantai timur Aceh juga di sebagian pantai barat, yakni Aceh Jaya dan Nagan Raya.

“Dalam bahasa al-quran disebut alfasaad, yang dalam banyak ayat menegaskan bahwa fasaadun filardhi (pengrusakan di muka bumi) dengan cara dan dalam bentuk apapun adalah perilaku yang dilarang dan diharamkan Allah,” tegas Ghazali. Kedua “PEUYO”, yakni mempertonton dan menebar intimidasi, brutalitas dan teror baik dalam wujud ucapan dan tindakan di tengah masyarakat dalam upaya memburu dan mempertahankan kekuasaan.

Ketiga “PEUNGEUT”, yakni dengan berbagai cara secara vulgar, arogan dan brutal atau halus dan licik secara terencana dan sistemik memanipulasi dan/ atau melakukan penggelembungan suara, sejak perhitungan awal di TPS sampai finalisasi. Keempat “PENG”, yakni dengan bermacam modus operandi, baik dalam bentuk lembaran maupun wujud lain atas nama ruparupa keperluan, secara terangterangan atau sembunyi-sembunyi menebar kepada masyarakat dengan motivasi niscaya mendapatkan dukungan dan suara dalam kontestasi politik.

Kelima “POH MUPOH”, yakni untuk memburu dan mempertahankan kekuasaan yang bermuara kepada peningkatan status sosial dan ekonomi tidak segansegan dan merasa tidak berdosa menumpah darah dan/atau bahkan menghilangkan nyawa sesama. “Setidaknya lima “P” ini dapat dikategorikan sebagai perilaku dan praktik politik haram. Karena disamping melanggar aturan kontemporer berkaitan dengan politik, juga cukup banyak nash quran dan hadits yang dijadikan sebagai dalil, dimana dengan tegas melarang dan mengharamkan perilaku dan praktik politik lima “P” tersebut,” jelas Ghazali.

Senator Aceh yang pada tahun 1992-2004 sebagai anggota MPR/DPR RI mewakili daerah Aceh ini menambahkan kendati agaknya untuk pilpres dan pileg 2019 hingga tahapan sekarang sebagaimana narasi di awal, bahwa yang masih menggejala dan faka adalah “P” pertama, yakni “PEUREULOH” dan “P” keempat, yakni “PENG”. Bahkan dikatakan politik uang (peng) akan semakin massif menjelang hari pencoblosan, 17 April 2019 mendatang.

“Oleh karena itu selain Panwaslih sebagai lembaga resmi yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan Pemilu serta perilaku stakeholder Pemilu, juga saya memberi apresiasi dan mendukung keinginan dan harapan bahwa sejatinya pula MPU ikut menunjukkan peran dan fungsinya dalam bentuk fatwa,” ungkap Ghazali.

Anggota Komite IV DPD RI ini mengharapkan sejatinya masyarakat luas sesuai kemampuan juga ikut pro-aktif sebagai wujud nyata dari upaya bersama mengawal agar setiap langkah rakyat Indonesia yang tinggal dan hidup di Aceh, niscaya dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan serta profesi apapun yang dilakoni termasuk dalam perilaku politik sesuai dengan konstitusi negara dan syariat Islam yang legal formal berlaku di Aceh.

“Tidak terlibat dengan perilaku dan praktik politik haram. Dan harus diingatkan pula disamping perilaku dan praktik lima “P” itu yang haram, juga hasil/gaji yang didapatkan karena perilaku dan praktik lima “P” itupun juga haram,” tegas Ghazali. Silaturrahmi dan Diskusi Dengan Panwaslih dan MPU Aceh.

Terhadap perilaku dan praktik politik haram tersebut yang sudah mencul dalam proses pilpres dan pileg 2019 di Aceh, sebagai anggota parlemen yang berusaha bekerja proporsional dan profesional, dalam reses kali ini Ghazali Abbas bersilaturrahmi dan berdiskusi dengan Panwaslih Aceh yang diterima Ketua Panwaslih Aceh Faizah. “Hal ini saya lakukan dalam upaya kurasi, pengawasan danpengawalannya, niscayalah perilaku dan praktik politik haram tidak terus mewabah dan menggerogoti pilar dan nilai-nilai demokrasi universal. Juga sekaligus menjaga citra Aceh sebagai nanggroe syariat Islam,” jelas Ghazali.

Dan dalam waktu bersamaan wujud nyata upaya bersama menjaga serta meunyelamatkan setiap anggota parlemen yang terpilih kelak dari memakan dan menafkahi keluarga/anak isteri dengan gaji haram apabila kursi/jabatan yang didukinya itu didapatkan dengan cara-cara haram. Untuk tujuan yang sama Ghazali Abbas juga bersilaturrahmi dan berdiskusi dengan MPU Aceh. Menurut UUPA lembaga MPU merupakan mitra sejajar pemerintah Aceh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Aceh. Lebih dari itu adalah sebagai lembaga yang menjadi benteng penegakan dan pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Syariat Islam ini, dimana setiap muslim yang hidup dan tinggal di Aceh wajib melaksanakan syariat Islam secara kaffah dan tentu juga dalam hidup dan kehidupan berpolitik.

Dalam silaturrahmi dan muzakarah dengan Ketua MPU Aceh Prof Dr Tgk H Muslim Ibrahim itu, Ghazali Abbas mendapatkan salinan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam.

“Substansinya bahwa setidaknya perilaku dan praktik 5 “P” yang saya deskripsikan adalah haram mutlak. Berdasarkan fatwa ini sejatinya semua kaum muslimin wabil khusus yang hidup dan tinggal di Aceh wajib mentaatinya dan menjauhkan perilaku dan praktik politik haram dalam setiap kiprah politiknya,” pungkas Ghazali Abbas.

In uriidu illal ishlaaha mastaha’tu wamaa tawfiiqi illaa bil- Laahi ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniib (tidak ada keinginan lain dari saya (Nabi Syu’aib) kecuali hanya ingin perbaikan sesuai kemampuan, tidak ada taufik bagi saya melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada- Nya saya bertawakkal dan eharibaan-Nya pula saya akan kembali) (Qur-an, Surah Huud, ayat 88).

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved