Senator H. Fachrul Razi MIP, Sosok Pengawal dan Pengawas Dana Desa di Senayan

SEBAGAI Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) Fachrul Razi menegaskan dirinya di komite I DPD RI

Senator H. Fachrul Razi MIP, Sosok Pengawal dan Pengawas Dana Desa di Senayan
IST

SEBAGAI Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) Fachrul Razi menegaskan dirinya di komite I DPD RI memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Komite I DPD RI yang membidangi dana desa dan dirinya selama empat tahun berturut-turut dipercaya sebagai pimpinan Komite I DPD RI.

Bukan hanya itu, dirinya juga dipercaya sebagai Ketua Timja Dana Desa Wilayah Sumatera termasuk Propinsi Aceh. Dirinya kerap melakukan Kunjungan kerja berkaitan dana desa bukan hanya di 10 Propinsi di Sumatera namun juga di 23 Kabupaten/Kota di Seluruh Aceh.

Senator H. Fachrul Razi, MIP yang selama ini vokal bersuara masalah dana desa terus memperjuangkan penambahan dana desa agar terus meningkat dan mengurangi kemiskinan. “Dana desa lahir karena adanya UU No 6 Tahun 2014, jadisiapapun Presiden nya, dana desa tetap ada. Tidak Benar Dana Desa dihilangkan,” tegasnya ketika menjawab adanya isu bahwa dana desa akan berakhir juga Presiden kedepan berubah. DPD RI di Komite I selain memiliki wewenang dalam bidang pemerintahan, dalam bidang politik dan juga keamanan namun juga memiliki wewenang yang besar terhadap pengawasan dana desa yang merupakan bagian pelaksanaan fungsi DPD.

“Komite I DPD RI akan terus memperjuangkan UU Desa terimplementasi dengan baik mulai dari pembuatan peraturan teknis, pengawasan sampai evaluasi,” ujar Fachrul Razi Atas pengawalan dana desa, Senator asal dapil Provinsi Aceh ini mengakui bahwa mereka menemukan lemahnya sosialisasi UU Desa oleh pemerintah pusat. Hal ini diperparah lagi dengan komitmen pemerintah pusat lemah. “Pemerintah pusat kadang inkonsisten dalam pelaksanaan UU sehingga antara UU Desa dan PP-nya berbenturan,” tuturnya.

Di Senayan, Fachrul Razi sering berdebat dengan Menteri Desa dan menilai bahwa pemerintah pusat seolah melemparkan tanggung jawab terkait terlambatnya penyaluraan dana desa kepada pemerintah daerah. Padahal, salah satu penyebab terlambatnya penyaluran dana akibat pemerintah pusat yang terlalu lama menyusun regulasi. “Pemerintah seperti mencuci tangan, jadi seolah-olah bola panas ada di kabupaten atau kota. Padahal, waktu 9 bulan untuk menyelesaikan regulasi ini yang memakan waktu terlalu lama,” ujar Fachrul.

Dirinya sering berbeda pendapat dengan Kemendes berkaiatan dengan dana desa karena menurutnya Kemendesmemaksakan kebijakan Dana Desa harus difokuskan pada infrastruktur dan padat karya seperti jalan, irigasi dan fasilitas air bersih. Menurut Senator Fachrul Razi, “keterbatasan patokan Dana Desa hanya untuk infrastruktur memunculkan sedikit keresahan dimasyarakat karena setiap desa mengusulkan kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak fokus pada infrastruktur, ini juga harus dilihat oleh pemerintah bahwa prinsip bottom up itu dasar”.

Agar pelaksanaan UU desa iniefektif dan efisien, Fachrul Razi mendorong peningkatan Capacity Building untuk semua kepala desa. “Kita juga membuka ruang bagi elemen civil society, seperti LSM, ormas, lembaga adat,media dan mahasiswa untuk sama-sama memantau pelaksanaan UU Desa,” pungkasnya.

Dalam pengawalan dan pengawasan dana desa di Aceh, Fachrul Razi mengatakan bahwa Dana Desa HarusDimanfaatkan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Fachrul Razi yang juga membidani lahirnya dana desa dariDPD RI di Komite I, aktif melakukan kunjungan 23 Kabupaten Kota baik di wilayah Tengah hingga ke Aceh Tenggara dan Gayo Lues, serta barat selatan. demikian juga di wilayah utara timur Aceh hingga ke Aceh Tamiang. “Dana desa harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di desa, dan potensi desa atau gampong di Aceh sangat besar dalam mempercepat pembangunan di daerah pedalaman dan tertinggal,” ujar Fachrul Razi.

Fachrul Razi dalam pemantauannyaengatakan, bahwa di Aceh ke depan perlu dilakukan pembinaan lebih serius terhadap kapasitas dan kemampuan epala desa. Pasalnya, banyak desa atau gampong yang berpotensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Potensi wisata Leuseur juga merupakan potensi luar biasa yang dapat dikembangkan oleh setiap kepala desa, jelas Fachrul Razi. Dirinya juga turut memperjuangkan agar Pemerintah Pusat menaikkan gaji kepala desa sampai 120 persen atau setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA. Jumlah gaji diterima sebanyak Rp 2.426.640 per bulan. ”DPD RI akan terus mengawal dana desa dan terus mendesak pemerintah untuk menaikkan gaji kepala desa termasuk penambangan dana desa. DPD RI juga akan terus memperjuangkan dana ketua pemuda di desa agar mendapat gaji yang layak,” tutup Senator Aceh yang sering berdebat dan berbeda pendapat dengan Menteri Desa ini

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved