Senator H. Fachrul Razi, MIP Sang Pejuang Penambahan 6 Calon Kabupaten/Kota di Aceh

PRESIDEN Jokowi akhirnya memberikan “lampu hijau” Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten/Kota di Indonesia

Senator H. Fachrul Razi, MIP Sang Pejuang Penambahan 6 Calon Kabupaten/Kota di Aceh
IST

PRESIDEN Jokowi akhirnya memberikan “lampu hijau” Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten/Kota di Indonesia dimasa akhir jabatannya. Demikian janji politik Jokowi dalam kunjungan ke Propinsi Papua pada bulan April 2019 disaat melakukan kampanye, namun janjinya akan menindaklanjuti setelah Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Senator H. Fachrul Razi, MIP yang merupakan wakil Aceh dipusat yang dikenal vokal memperjuangkan pemekaran daerah otonomi baru di Aceh, memberikan apresiasi atas perubahan sikap politik Presiden Jokowi yang akan membuka keran lahirnya calon DOB di Indonesia. “Selama hampir 5 tahun di DPD RI yang telah berhasil memasukkan 6 calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten/Kota di Aceh antara calon Kabupaten Aceh Selatan Jaya (ASJA), Calon Kabupaten Seluat Besar (Simeulue), Calon Kabupaten Aceh Raya (Aceh Besar), Calon Kota Meulaboh, Calon Kabupaten Aceh Malaka dan Calon Kota Panton.

“Insya Allah kami yakin, keenam calon kabupaten/ kota ini akan terbentuk di Aceh, hanya saja kita sedang menunggu Presiden menandatangani PP Detada dan PP Desertada,” jelas Fachrul Razi yang juga ketua Timja DPD RI untuk Pemekaran DOB Kabupaten/Kota. Sebelumnya, Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan lebih dari 314 usulan pemekaran daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun hingga kini satupun belum ada yang disetujui oleh pemerintahan Jokowi. “Pemekaran itu hak konstitusional daerah, arahan Presiden sepanjang pemekaran bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan,oke. Tapi dengan program infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang sedang dijalankan Presiden, pemekaran ditunda dulu,” jelas Tjahyo Kumolo.

Sementara itu, Fachrul Razi juga optimis dengan terbentuknya calon kabupaten baru di Aceh karena dalam kampanye Capres dan Cawapres nomor urut 01 maupun 02 memiliki sikap yang sama yaitu mendukung terbentuknya DOB di Indonesia, bahkanCapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga uno menyampaikan komitmen politiknya mewujudkan pemekaran DOB jika diberi mandat oleh rakyat dan terpilih dalam Pilpres 2019.

Usaha yang dilakukan tidaklah sia-sia, sebelumnya Senator Aceh H.Fachrul Razi, MIP pada tanggal 24 September 2018 memimpin aksi demonstrasi ke Istana Negara dengan puluhan ribuan massa pendukung DOB se Indonesia. Aksi itu menuntut Presiden menandatangani peraturan pemerintah (PP) daerah otonomi baru. Senator muda Aceh itu berdemonstrasi di Istana negara bersama-sama yang tergabung Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP DOB).

Menurut Senator yang vokal di Senayan ini, tujuan lahirnya tambahan Kabupaten/Kota adalah efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan Daya Saing Nasional dan Daya Saing Daerah dan memelihara adat-istiadat, tradisi dan budaya daerah Sebagai Pimpinan Komite I DPD RI, Senator ini menjelaskan di Komite I DPD RI yang juga membidangi masalah daerah dan penambahan kabupaten/Kota mengatakan bahwa DPD RI memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 42 UU 23/2014, menerima usulan Daerah Persiapan (DPR dan Pemerintah), menerima hasil penilaian penuhan persyaratan Daerah Persiapan (bersama DPR), menyetujui Pembentukan Tim Kajian Independen (bersama DPR), menetapkan Pembentukan Daerah Persiapan (bersama DPR dan Pemerintah), melakukan Pengawasan Daerah Persiapan (bersama DPR), dan menerima konsultasi hasil Evaluasi Daerah Persiapan (bersama DPR).

Menurut Senator H. Fachrul Razi, MIP mengapa dirinya selama di DPD RI terus memperjuangkan adanya penambahan Kabupaten/Kota baru di Aceh, alasannya karena kondisi geografis dan sebaran penduduk yang relatif jauh menyulitkanmasyarakat mengakses pelayanan publik, ketimpangan kondisi sosial ekonomi daerah, lemahnya Daya Saing Daerah diakibatkan wilayah-wilayah yang relatif jauh, tersebar penduduknya dan kondisi geografis yang sulit, wilayah yang berada di daerah-daerah perbatasan, daerah terluar dan terdepan ataumasuk dalam kategori wilayah strategis nasional, serta dalam rangka untuk menjaga kekhasan adat, tradisi dan daerah.

Melihat rekam jejak perjuangan Senator H. Fachrul Razi, MIP di DPD RI untuk memperjuangkan Daerah Otonomi Baru penambahan Kabupaten/Kota berbagai rapat kerja dengan kementerian telah dilakukan. Berdasarjan catatan reka jejak DPD RI, Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri RI telah dilakukan pada tanggal 21 September 2015, 30 November 2015, 2 Maret 2016, dan 8 Juni 2016. Dan bersama para Kepala Daerah Induk pengusul pembentukan Daerah Otonom Baru se-Indonesia dengan agenda Konsolidasi Nasional Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dilaksanakan pada 4 Oktober 2016. Rapat Dengar Pendapat juga dilakukan dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 September 2015, 15 Maret 2016.

Dan juga Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar Otonomi Daerah DPD RI jua melakukan kunjungan ke daerah calon DOB dengan masyarakat dan daerah, serta kunjungan kerja ke daerah. (Usulan pembentukan jumlah DOB yang masuk melalui DPD RI hingga sekarang ini berjumlah sebanyak 173 DOB, yaitu 16 usul DOB Provinsi dan 157 usul DOB Kabupaten/ Kota). Pada tanggal 18 Juli 2017 melakukan Rapat Kerja dengan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Di Istana Wakil Presiden. DPD RI juga pernah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI tanggal 27 Agustus 2017, Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Juli 2018, dan Menyampaikan Surat Kepada Presiden Republik Indonesia tanggal27 Februari 2019 yang intinya meminta Presiden untuk menerbitkan PP Penataan Daerah dan PP Desartada.

Menurut Fachrul Razi, Penataan Daerah dengan lahirnya Kabupaten/Kota Baru di Aceh menjadi solusi dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah-daerah terdepan di perbatasan selaras dengan Nawacita ke-3; “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa”. “DPD RI mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru yang didasarkan pada Kepentingan Strategis Nasional dan Kedaulatan NKRI, sepanjang tidak bertentangan dan menyangkut kepentingan Daerah, dan kami terus mendesak Pemerintah menerbitkan PP Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah sebagai payung hukum Pemekaran Daerah,” tutupnya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved