Salam

Enyahlah Korupsi!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melirik kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes)

Enyahlah Korupsi!
For serambinews.com
Surat tanggapan KPK nomor R/1338/PM.00.00/40-43/03/2019 itu disampaikan bahwa pengaduan GeRAK Aceh tersebut dijadikan sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi CT Scan RSUZA oleh aparat penegak hukum di Aceh. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melirik kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) berupa computerized tomography scanner (CT Scan) pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh tahun anggaran 2008 dengan kerugian Rp 15,3 miliar lebih dari pagu Rp 39 miliar. Masuknya KPK ke kasus ini sebagai respons surat dari Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh pada 8 Februari 2019.

GeRAK meminta KPK mengambil alih penanganan kasus tersebut yang sudah bertahun-tahun tak rampung ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh. Bahkan, langkah terakhir Kejati Aceh adalah mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus itu. Usulan Kajati tersebut disampaikan pada awal Januari 2019. Menurut seorang pejabat di Kejati Aceh, hingga akhir pekan ini, Kejaksaan Agung belum merespon usulan dimaksud.

Menjawab surat GeRAK, KPK melalui surat bernomor R/1338/PM.00.00/40-43/03/2019 menyatakan bahwa aduan tersebut dijadikan bahan koordinasi dan supervisi (korsup) atas penanganan kasus yang sedang ditangani Kejati Aceh itu. “Kami sangat mengapresiasi respons KPK,” kata Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi Korupsi GeRAK) Aceh, Hayatuddin Tanjung.

Hayatuddin juga menanggapi langkah yang ditempuh Kejati Aceh. Menurutnya, pengusulan SP3 dengan alasan para tersangka sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 15,3 miliar itu bertentangan dengan prosedur hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan dan delik formil dari tindak pidana yang dilakukan para tersangka. “Jadi, usulan itu tidak logis dan patut diduga adanya potensi lain yang sarat dengan kepentingan,” ujarnya.

Penanganan kasus CT Scan ini memang paling sering mendapat sorotan pers, LSM antikorupsi, dan kelompok-kelompok mahasiswa. Setiap kali mendapat seorotan bahkan unjuk rasa, pihak Kejati Aceh selalu berjanji akan menyelesaikan kasus itu. Bahkan, pada pertengahan 2018, pihak Kejati menyatakan kasus sudah tahap pemberkasan untuk segera diajukan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Namun, enam buklan kemudian yang terjadi adalah usulan untuk mendapat persetujuan menghentikan perkara dengan alasan seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Justru itulah, pihak Gerak kemudian melaporkannya ke KPK. Sebab, dalam hal penyidikan dan penuntutan, KPK memang memiliki wewenang lebih luas dibanding polisi dan jaksa. Wewenang yang lebih luas itu, pertama, selain memiliki kedua fungsi tersebut, KPK memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian dalam penyidikan dan penuntutan tipikor.

Kedua, KPK memiliki wewenang pengambilalihan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian, juga memiliki wewenang pencekalan dan penyadapan tanpa izin pengadilan sejak penyelidikan, tetapi KPK tidak memiliki wewenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) dengan pertimbangan harus sangat berhati-hati dalam menetapkan status tersangka. Ketiga, KPK juga memiliki fungsi pencegahan yang tidak dimiliki kejaksaan.

Begitulah, sorotan ini terdak bermaksud menyanjung KPK dan mengabaikan banyak peran kejaksaan, tapi keinginan kita adalah memperkuat semangat untuk memusuhi korupsi atau menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

Marilah kita hindari ketamakan dan keserakahan karena itu merupakan cikal bakal korupsi. “Kita ingin memastikan agar masyarakat tidak permisif, tidak skeptis, dan tidak apatis terhadap kejahatan korupsi. Kalau bisa membentuk budaya masyarakat antikorupsi, Insya Allah kejahatan korupsi di tengah-tengah masyarakat, sedikit sedikit bisa hilang,” begitu pesan seorang mantan petinggi KPK.

Sebagai masyarakat Aceh, kita tentu harus camkan itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita mulai dari sekarang. Sebab, sudah lama Aceh ini dicap sebagai daerah yang pemerintahannya sangat rawan korupsi. Dan, karena itu pula sudah beberapa tahun pula kita menjadi provinsi paling miskin di Pulau Sumatera. Oh korupsi, enyahlah!

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved