Opini

Politik Dagang Sapi

PESTA demokrasi dan kontestasi politik Pemihan Umum (Pemilu) 2019 semakin dekat serta terasa dalam kehidupan

Politik Dagang Sapi
Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si. Ketua LP4M Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), dan Pengajar Prodi Ilmu Politik FISIP Unsyiah, Banda Aceh.

Oleh Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si. Ketua Lembaga Penelitian, Penerbitan, Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP4M) Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), dan Pengajar Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh.

PESTA demokrasi dan kontestasi politik Pemihan Umum (Pemilu) 2019 semakin dekat serta terasa dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemahaman ilmu sosial secara khusus dalam antropologi, sosiologi dan politik, menarik untuk dikaji dalam perspektif praktik serta interaksi politik dalam kehidupan masyarakat luas. Di mana hubungan sosial politik yang terus bergerak serta berubah, sejalan dengan sistem serta aturan yang diterapkan.

Secara umum dilihat serta dianalisis sebagai interaksi dan perilaku menurut peraturan Pemilu yang telah ditetapkan, serta disepakati sebagai ketentuan hukum. Masyarakat dipahami hidup dalam suatu integrasi adat, nilai, norma sserta sistem sosial serta batasan aturan yang berlaku.

Masyarakat sebagai suatu sistem kehidupan mematuhi aturan sosial, juga tidak sembarangan melakukan kesalahan sosial karena takut akan dikenakan hukuman dan denda ataupun penjara karena kasalahan hukum. Namun demikian masyarakat juga harus dipahami sebagai pemilik kekuasaan untuk melakukan penekanan serta memastikan segala bentuk aturan maupun sistem yang mesti dipatuhi oleh seluruh unsur dan elemen masyarakat yang ada di dalamnya.

Kesepakatan bersama terhadap sistem serta norma tidak hanya dipatuhi oleh masyarakat secara individu ataupun pemeritah (state). Seringkali tindakan, perilaku serta pemikiran individu adalah tujuan serta kepentingannya sering bertolak belakang serta beradu. Keiginan individu sering berhadapan dengan kepentingan masyarakat serta individu lainnya, sehingga ada aturan serta batasan nilai yang disepakati bersama.

Demikian juga antar individu sesungguhnya seringkali mengutamakan kepentingan mereka, meskipun hal ini menyalahi norma sosial, aturan serta sistem yang berlaku. Ini tidak disadari yang melanggar aturan dan norma sosial melakukannya pada kesempatan, peluang serta diantara norma yang ada dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Politik transaksional
Hal itu dapat dilakukan dengan cara transaksional, atau perkembangan politik transaksional yang sesuai perkembangan keilmuan moderen dari pemikiran antropologi Manchester (Manchester Scholl of Thought) pengaruh dari pemikian Gluckman (Balley, F.G., 1970 dan Barret S., 1996). Yaitu, adanya pendekatan social action yang dipelopori oleh Max Weber dan dikembangkan oleh Talcot Parsons, berkaitan dengan penjelasan persoalan kepentingan dan jalan pintas.

Ini berhubungan erat dengan transaksional dan interaksional politik. Secara kontemporer saat ini berarti bahwa memberikan makna serta pendekatan yang mengutamakan kepentingan dan hubungan teman, sejawat, kekerabatan, kenalan dan memberikan bantuan atau transaksi kepentingan politik. Ini semakin populer pertalian hubungan transaksi “politik dagang sapi” ataupun upaya-upaya bersama untuk mendapatkan jabatan politik, yang nantinya setelah menang dalam kontestasi politik atau pemilu akan melakukan pembagian jatah jabatan atau jual beli jabatan dalam kekuasaan pemerintahan dan politik.

Kajian Bax (1976), berkaitan dengan fenomena pull-string and confession yang dipraktikkan dalam politik, yang mana diperkirakan pemimpin politik akan mencoba memahami berbagai permasalahan masyarakat luas, hubungan patron-client ada kaitan dengan yang susah akan ditolong, sehingga ikatan saling berkepentingan demikian tinggi. Sehingga transaksional jabatan dan kedudukan dalam praktik politik untuk mendapatkan kemenangan dalam persaingan dan kontestasi politik dengan pembagian jatah jabatan, jual-beli jabatan, transaksi jabatan jika diperoleh kemenangan untuk kepentingan bersamakoalisi antar partai dan golongan serta kelompoksecara bersama-sama bersepakat untuk memperjuangkan kemenangan bersama secara berkoalisi antar partai serta para politisi yang bersaing serta bertanding dalam Pemilu.

Banyak contoh perkongsian serta koalisi antar partai, para politisi dan golongan seperti rujukan yang dinyatakan oleh Bax di atas, saling menolong serta memberikan dukungan serta membentuk kesepakatan bersama atau mengikat antara para politisi dan pemimpin politik. Ini juga belum tentu selamanya abadi konstruksinya, juga akan berakhir apabila nantinya tidak lagi dibantu serta dapat saja berpaling arah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved