Salam

Politik Uang Harus Diawasi dan Ditindak

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI

Politik Uang Harus Diawasi dan Ditindak
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Destika Gilang Lestari, Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia menyebut pihaknya menemukan sejumlah indikasi politik uang di Kabupaten Bireuen, Aceh. 

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menginstruksikan bawaslu atau panwaslih provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia untuk melakukan patroli pengawasan antipolitik uang pada masa tenang.

Terutama menjelang pemilihan calon anggota legislatif, termasuk DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang berlangsung serentak pada 17 April 2019. Instruksi tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan melalui surat edaran terbaru yang diperoleh Serambi, Sabtu, 6 April dan diberitakan kemarin. Abhan menyebutkan, patroli pengawasan antipolitik uang itu akan diawali dengan apel bersama pada 12 April pagi.

Tentu saja sangat layak kita apresiasi dan dukung niat Bawaslu ini. Instruksi tersebut harus pula kita respons dalam konteks perlunya memastikan agar pesta demokrasi tahun ini tidak dinodai money politics. Kita tahu dan sadar bahwa politik uang bukanlah perbuatan yang terpuji dalam praktik demokrasi. Pada derajat tertentu dia akan mampu memengaruhi pilihan konstituen.

Dari yang seharusnya memilih caleg dan capres yang berkualitas tiba-tiba berubah haluan untuk memilih calon yang hanya mengandalkan duit. Padahal, sosok yang dipilih tersebut bukanlah kandidat berkualitas yang sebetulnya tak layak menjadi wakil rakyat, apalagi menjadi kepala negara.

Di sisi lain, politik uang juga akan menumpulkan daya kritis dalam menilai seorang atau sepasang kandidat yang akan dipilih. Bias dalam pemilihan sangat mungkin terjadi akibat politik uang karena calon pemilih yang sudah diguyur dengan uang atau benefit lainnya menjadi tak lagi kritis dalam menentukan pilihan. Ia tak lagi peduli apakah kandidat yang dia pilih itufigur yang layak atau tidak. Yang penting, karena orang tersebut telah memberinya banyak uang atau benefit lainnya, maka pantas dipilih. Dalam skala yang lebih luas dan berjangka panjang, politik uang justru akan menyuburkan praktik kolusi dan korupsi, hal yang justru menjadi musuh demokrasi.

Sudah sering kita dengar bahwa seorangkepala daerah, pejabat politik lainnya, atau pun wakil rakyat yang kemudian tersangkut kasus korupsi boleh jadi adalah figur yang ketika bersaing dalam pemilihan dulunya merupakan orang yang telah mengeluarkan banyak modal untuk mengongkosi pemilihannya. Termasuk untuk membujuk konstituen dengan daya tarik uang. Nah, karena untuk memenangi kontestasi ia telah mengeluarkan banyak uang menyogok pemilih, maka ia akan gunakan jabatan atau kekuasaannya untuk mengembalikan banyak modal yang ia keluarkan saat proses pemilihan.

Oleh karenanya, praktik politik uang harus kita jauhi dan kecam. Kita jadikan musuh bersama. Harus pula diawasi dan ditindak tegas sebagai delik pidana pemilu. Bawaslu atau panwaslih harus bekerja ekstra untuk melakukan patroli pengawasan antipolitik uang. Tentukan segera bentuk kegiatan patroli sesuai dengan karakter daerah. Awasi intensif daerah yang rawan politik uang, misalnya, Bireuen dan Aceh Timur agar tak tersisa sedikit pun ruang untuk jual beli suara dalam pileg.

Apalagi Islam telah menetapkan sogok-menyogok atau jual beli suara itu sebagai tindakan yang haram. Tergolong dosa besar dan laknat Allah terhadap penyogok maupun penerima sogok. “Yang menyogok maupun yang menerima sogok, tempatnya di neraka,” begitu ditegaskan Rasulullah dalam sabdanya, Ar-Raasyii wal murtasyii fin naar. Jadi, mari kita jauhi perilaku yang sudah diidentifikasi sebagai pekerjaan setan dengan ancaman neraka ini.

Sudah sangat jelas dalam pandangan Islam bahwa dosa tidak hanya dipikul oleh pihak yang menyuap (rasyi). Tapi, pihak yang disuap (murtasyi) pun terkena dosa, dan tempat keduanya adalah neraka. Camkan itu!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved