Penggunaan Bendera Bulan Bintang Dalam Kampanye PA Adalah Sah dan Hak Demokrasi

Senator H. Fachrul Razi, MIP yang juga Pimpinan Komite I DPD RI yang membidangi masalah hukum, politik

Penggunaan Bendera Bulan Bintang Dalam Kampanye PA Adalah Sah dan Hak Demokrasi
IST

* Senator H. Fachrul Razi, MIP

Senator H. Fachrul Razi, MIP yang juga Pimpinan Komite I DPD RI yang membidangi masalah hukum, politik dan pemerintahan, memberikan dukungan atas aktivitas para simpatisan Partai Aceh yang menggunakan Bendera Aceh sebagai salah satu instrumen peraga yang dibawa pada saat kampanye.

Sebagaimana pemberitaan dimedia, sejumlah bendera Aceh bintang bulan digunakan dan dibawa oleh para peserta kampanye sebagai simbol identitas lokal. Beberapa daerah yang menggunakan bendera Aceh seperti Aceh Timur, Pidie, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe dan sejumlah daerah. Demikian juga bendera Aceh bintang bulan terlihat pada kampanye akbar Partai Aceh di kota Lhokseumawe tepatnya di Lapangan Hiraq, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Minggu (7/4).

Menurut Fachrul Razi, adanya bendera bintang bulan dalam kampanye PA adalah hak demokrasi setiap warga negara Indonesia sebagai kebanggaan lokal dan identitas keacehan sebagaimana Aceh adalah daerah khusus dan daerah istimewa yang dilindungi oleh UUD 1945 pasal 18B. “Jika Bendera Aceh dibawa untuk dijadikan kebanggaan, sah-sah saja, asal yang tidak boleh ada prosesi secara resmi dikibarkan di tiang bendera dengan sistem upacara yang formal dan secara sengaja telah masuk dalam susunan acara,” tegas Fachrul Razi, “Ini tahun politik, sah-sah saja dan sama sama paham lah, karena bendera Aceh juga bendera lokal yang sifatnya khusus dan istimewa dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Fachrul Razi mengatakan agar semua pihak menanggapi dengan hal yang biasa, jangan terlalu reaksioner dan emosional.

Fachrul Razi mengatakan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah adanya bendera negara lain. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, tercantum beberapa larangan dalam kampanye. Salah satunya terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) yang melarang peserta membawa bendera negara lain. “Kalau bendera negara lain jelas tidak boleh,” kata Fachrul Razi, sementara Bendera Aceh ini adalah bendera yang sudah di qanunkan dalam sidang DPRA dan masih berstatus colling down.

“Artinya, yang tidak boleh adalah dikibarkan dengan proses upacara resmi, jika dibawa saat kampanye sebagai simbol kebanggaan, ini adalah sah sah saja,” tegasnya. “Semua orang di Aceh bahkan penduduk di Indonesia sudah tahu bahwa Partai Aceh sangat identik dengan partai yang memperjuangkan agar bendera Aceh bintang bulan dapat segera diselesaikan secara politik dengan jalur demokrasi di parlemen,” tegas Fachrul Razi.

Sejauh ini menurutnya hanya PA yang memperjuangkan bendera Aceh bintang bulan, bahkan partai lain tidak ada yang berani memperjuangkan bendera bintang bulan, jadi sah sah saja jika bintang bulan adalah atribut yang melekat dengan partai Aceh. Jelas bahwa Partai Aceh serius dan konsisten memperjuangkan bendera aceh bintang bulan sebagai bendera resmi Aceh. Fachrul Razi menambahkan bahwa jika kita pelajari aturan yang tidak diperbolehkan dalam kampanye adalah jika itu tidak melekat.

Pasal tersebut berbunyi: “Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari peserta pemilu yang bersangkutan,” bunyi Pasal 45 Ayat (1). Bendera Aceh adalah salah satu misi perjuangan Partai Aceh. “Jadi sah saja dibawa saat kampanye karena ini menjadi strategi partai dalam memperjuangkan bendera Aceh menjadi sah dan legal melalui jalur politik di parlemen.

Pemilu adalah jalur kompetisi politik yang ditempuh dengan mekanismenya secara demokrasi dan kampanye politik dalam Pemilu merupakan bentuk ekspresi politik dan aspirasi yang digunakan untuk memperjuangkan bendera tersebut,” tegas Fachrul Razi. Oleh karena itu, Fachrul Razi berpesan bahwa jika rakyat Aceh menginginkan bendera Aceh menjadi sah dan legal, rakyat Aceh harus memenangkanPartai Aceh secara mayoritas.

“Jika mayoritas Partai Aceh kuasai Parlemen, maka Bendera Aceh akan segera sah secara politik,” tegasnya. Senator DPD RI mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil membuat keadaan lebih tertib dan aman. “Pihak keamanan tidak reaksioner dan melakukan tindakan yang profesional terhadap peserta kampanye. Saya salut kepada Kapolda dan Kapolres atas sikap toleransinya terhadap masyarakat yang membawa bendera Aceh.

Semoga ini menjadi bukti bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen yang tinggi terhadap masa depan Aceh,” jelasnya. Berkaitan dengan kata-kata “merdeka” diatas panggung, Senator Fachrul Razi mengatakan bahwa ucapan tersebut sah-sah saja karena istilah merdeka masih dalam bingkai NKRI. “Inikan kampanye politik, jadi jangan terlalu panik dan jangan terlalu paranoid, inikan politik, semua orang paham,” tegas Fachrul Razi. Dirinya menambahkan bahwa perjanjian MoU Helsinki memberikan makna bahwa Aceh telah merdeka dalam bingkai NKRI, jadi tidak ada lagi istilah separatisme dan ingin memisahkan diri, yang ada adalah merdeka secara ekonomi, merdeka secara politik, merdeka dari kemiskinan dan kebodohan namun tetap dalam negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Fachrul Razi.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved