Salam

Komitmen Antikorupsi Harus Semakin Tegas

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan

Komitmen Antikorupsi Harus Semakin Tegas
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
TERDAKWA Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (kiri) bersama mantan ajudan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal (tengah), dan pengusaha Teuku Saiful Bahri (kanan) menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan perkara suap DOKA tahun 2018 di Pengadilan Tipikor 

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi sejumlah Rp 8,71 miliar. “Menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa selama 3 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya,” tambah hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Irwandi divonis 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Hakim menilai, Irwandi hanya terbukti untuk dakwaan pertama dan kedua tapi tidak terbukti dalam dakwaan ketiga.

Dakwaan pertama Irwandi terbukti bersama salah satu tim sukses Irwandi dalam Pilkada Gubernur Aceh tahun 2012, Teuku Saiful Bahri dan asisten pribadi Irwandi, Hendri Yuzal menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Dakwaan kedua, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh masa jabatan 2017-2022 menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 8,717 miliar.

Untuk dakwaan ketiga, hakim tidak setuju bahwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh tahun 2007-2012 bersama-sama dengan Izil Azhar alias Ayah Marine yang merupakan orang kepercayaan Irwandi dan tim sukses Pilkada Gubernur Aceh tahun 2017, menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 32,454 miliar. Alasannya karena Izil Azhar alias Ayah Marine tidak dihadirkan sebagai saksi oleh JPU.

Seusai sidang, Irwandi menyatakan bahwa pengadilan yang dia jalani itu adalah pengadilan copy paste (salin tempel). “Pertimbangan majelis hakim merupakan copy paste dari dakwaan jaksa dan dakwaan jaksa adalah copy paste dari penyidik KPK,” tukas Irwandi Yusuf yang menilai hukuman yang dijatuhkan hakim kepadanya persis seperti hukuman yang diterima oleh Nabi Yusuf akibat fitnah. “Saya berdoa agar yang memfitnah saya mendapat ganjaran setimpal.”

Putusan hakim memang tak selalu sejalan dengan keinginan para terdakwa. Para terdakwa seperti Irwandi akan menilai fakta dan proses persidangan menurut versinya. Bisa jadi benar dan bisa jadi tidak menurut majelis hakim yang harus memegang nilai-nilai utama badan peradilan. Antara lain, kemandirian kekuasaan kehakiman, integritas serta kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan nilai utama yang menjadi esensi bagi eksistensi lembaga peradilan. Nilai ini mendapat jaminan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 3 ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Begitulah, vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu bukan akhir segalanya bagi Irwandi Yusuf. Ia masih punya hak untuk banding. Bahkan, setelah banding pun masih punya hak lagi untuk kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hingga kemarin, pihak Irwandi masih menyatakan pikir-pikir untuk memanfaatkan peluang itu atau tidak. Hakim memang memberi waktu tujuh hari bagi Irwandi dan jaksa untuk pikir-pikir. Selama ini, hampir tidak kuruptor yang banding mendapat peringanan hukum, umumnya justru bertambah berat.

Sambil menunggu vonis Irwandi berketetapan hukum tetap, kita ingin mengatakan bahwa semua pihak tetap harus memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi kejahatan luar biasa dan hukuman terhadap koruptor juga harus luar biasa (jera, miskin, malu, dan batasi hak-haknya). Dan, tahun-tahun ke depan kalangan lembaga antikorupsi mendesak institusi pengadilan sampai ke MA harus berbenah dalam mendorong prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM pun diingatkan untuk tidak memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor, kecuali mereka yang ditetapkan sebagai whistle blower ataupun justice collaborator.

Khusus bagi kita di Aceh, harapan terpenting adalah menjaga proses politik di daerah ini berjalan baik sehingga ke depannya tak ada lagi gubernur-gubernur terpilih Aceh yang harus berakhir ke penjara.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved