Proyek MTQ akan Dievaluasi

Proyek pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Aceh ke-34 di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie

Proyek MTQ akan Dievaluasi
Serambinews.com
Ketua Komisi C DPRK Pidie, Isa Alima dan Keuchik Lampeude Baroh, Muhammad Nazar, melihat tanah timbunan di pinggir arena MTQ yang amblas karena ambruknya talud, Jumat (15/2/2019). 

* Sebagian Masih Proses Ditender

SIGLI- Proyek pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Aceh ke-34 di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie akan segera dievaluasi, khususnya terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Proyek itu yang menghabiskan dana sekitar Rp 75 miliar, sebagian masih dalam proses tender.

Wakil Bupati (Wabup) Pidie, Fadhlullah TM Daud ST, kepada Serambi, Selasa (9/4) mengatakan proyek infrasruktur MTQ akan dipacu pekerjaannya setelah ada pemenang tender. Dia mengatakan juga akan melakukan evaluasi terhadap untuk menjaga mutu bangunan, selain harus rampung dikerjakan tepat waktu, sehingga tidak bergeser lagi dari rencana September 2019.

“Kami akan segera mengevaluasi kembali proyek infrastruktur MTQ, sehingga akan bisa dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan,” katanya. Dia mengakui jika ada pihak-pihak yang menyebut pembangunan sarana MTQ lamban, maka itu sebagai sebuah kritikan untuk membangun lebih baik lagi.

Prihal Pemkab Pidie belum melakukan ganti-rugi terhadap tanah warga di seputaran arena MTQ, Wabup Fadhlullah mengatakan lokasi tanah tidak berada dalam kawasan pelaksanaan MTQ. Sehingga, katanya, tanah tersebut tidak perlu dilakukan proses ganti-rugi.

Dia menjelaskan, di lokasi pelaksanaan MTQ ada beberapa tanah milik warga yang belum dibebaskan, ternyata tidak terkena dalam arena pembangunan utama MTQ.

“Tapi, jika masyarakat ingin pemkab melakukan ganti rugi, kita akan lakukan ganti-rugi, tetapi harus disesuaikan kembali dengan anggaran, tersedia atau tidak. Kalau anggaran tersedia, kita akan melakukan ganti-rugi seiring pembangunan proyek MTQ,” sebutnya.

Dia mengatakan, di lokasi MTQ juga ada tanah wakaf dan pemkab akan melakukan komunikasi dengan pengelola, guna mencari solusi pemanfaatan tanah tersebut. Dia menyebutkan, tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan maupun tukar guling, kecuali dalam bentuk pinjam pakai dengan sistem sewa.

“Mekanisme penggunaan tanah wakaf akan ditentukan tim, apakah akan disewa atau dipinjamkan,” ujarnya. Dia menambahkan, pelaksanaan MTQ Aceh di Pidie harus berjalan sukses, sebab pernah dilaksanakan pada saat Nurdin AR menjabat Bupati Pidie.

“Jadi sekarang Pidie menjadi tuan rumah MTQ Aceh, tentunya itu sebuah kesuksesan dan kita perlu tekankan kepada kafilah asal Pidie harus mampu mengukir prestasi dan jangan sekali-kali mendatangkan peserta dari luar daerah untuk mewakili Pidie,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie mendesak pemerintah untuk memacu pelaksanaan proyek sarana infrastruktur Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 Provinsi Aceh.

“Gema MTQ belum ada sampai sekarang, bahkan belum ada tugu MTQ dan tanda-tanda lain yang akan menunjukkan berlangsung even ini di Pidie,” kata Drs Isa Alima, Ketua Komisi C DPRK Pidie, Jumat (1/3).

Disebutkan, jika tidak dipacu maka even skala provinsi itu, dikhawatirkan tidak bisa maksimal. “Jangan sampai waktu tinggal sedikit, baru memacu pekerjaan, tentunya tidak akan tuntas,” ujar Isa Alima.

Di samping itu, dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) harus bisa diakses siapa saja, tetapi belum ada item proyek MTQ yang akan ditender.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pidie, Muhammad Adam MM ditanyai Serambi, Jumat (1/3) mengaku sedang mempersiapkan proses tender. Namun dia menolak menjelaskan detail dan meminta ditunda dulu berita MTQ. “Nantilah lain waktu, jangan setiap hari berita MTQ,” jawabnya singkat.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved