Kenapa Harus Memilih Kautsar pada 17 April?

KAUTSAR Muhammad Yus terlibat diskusi serius soal masa depan Aceh dengan Presiden RI ke-6

Kenapa Harus Memilih Kautsar pada 17 April?
IST
Kautsar Muhammad Yus, anggota DPR Aceh Periode 2014-2019

KAUTSAR Muhammad Yus terlibat diskusi serius soal masa depan Aceh dengan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat tur ke Aceh, akhir Januari 2019. Ini pertemuan kedua SBY dan Kautsar setelah sebelumnya pernah bertemu saat terjadi perundingan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia (RI) pada 2002, di Jenewa, Swiss.

Saat itu, SBY menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI. Sedangkan Kautsar masih berstatus mahasiswa di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, diutus oleh GAM dalam perundingan tersebut. Ternyata keduanya memiliki kesamaan pandang terhadap masa depan Aceh. SBY menyebut tertarik saat berdiskusi, karena memiliki kesamaan pandangan.

“Pak SBY ke Aceh, seperti bernostalgia dengan beberapa tokoh masyarakat Aceh. Karena memang SBY sudah mengenal Aceh jauh sebelum menjadi Presiden RI. Sejak menjabat sebagai Menkopolhukam dan Presiden, Pak SBY memang terlibat langsung dalam proses mencari solusi perdamaian dan juga rehab rekon Aceh pasca konflk dan tsunami,” kata Kautsar.

Untuk itu Kautsar menjatuhkan pilihan kepada Partai Demokrat untuk memperjuangkan hak Aceh di tingkat nasional. Dengan ini Kautsar meyakini akan mudah nantinya menyampaikan isu Aceh di nasional. Apalagi beberapapengurus Partai Demokrat di nasional juga dekat dengan Aceh. “Dengan kedekatan tersebut tentu bisa menjadikan isu Aceh menjadi perhatian di kalangan partai sendiri, baru akan memudahkan memperjuangkan Aceh dalam Gedung DPR RI,” ujar Kautsar.

Selain itu Kautsar uga sudah mendapat restu dari Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) H. Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. “Mualem berharap supaya kader PA yang maju ke Senayan melalui partai nasional bisa terpilih,” katanya. Lulusan program studi pidana politik Islam UIN Ar-Raniry dan kandidat master ilmu hukum UNSYIAH ini memiliki visi besar jika mendapat kepercayaan dari masyarakat di Daerah Pemilihan Aceh II (delapan kabupaten/kota) untuk menjadi anggota DPR RI. Fokus utama yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan di tingkat nasional adalah bagaimana memperjuangkan supaya dana otonomi khsusus Aceh yang akan berakhir tersebut dapat diperpanjang lagi.

“Ini penting sekali karena kewenangan yang dimiliki Aceh tidak akan bermakna ke depan, jika tidak ditunjang dengan pendanaan. Karena itu saya melihat dana Otsus persoalan penting yang harus diperjuangkan,” ujar Kautsar. Menurut Kautsar tak mungkin Pemerintah Aceh bisa merealisasikan kewenangan yang besar, jika tidak didukung pendanaan yang memadai. Fokus kedua adalah, memasukan klausul perlunya persetujuan DPRA dalam setiap perencanaan Undang-Undang yang mengatur hal-hal terkait Aceh supaya ditulis dalam Tata Tertip DPRRI atau dalam Undang-Undang yang mengatur tata cara pembuatan Undang-Undang.

“Selama ini miskomunikasi DPR RI dengan DPR Aceh selalu terjadi karena hal tersebut tidak diatur eksplisit, meski DPR RI sebenarnya mengetahui hal tersebut,” ujar Kautsar. Mantan Ketua Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) ini mengatakan bahwa; DPR RI harus menjabarkan masalah miskomunikasi tersebut sehingga pengambilan keputusan di DPR RI yang menyangkut Aceh, harus sepersetujuan DPR Aceh sebagai perwakilan masyarakat Aceh,” ujar mantan Ketua Fraksi Partai Aceh ini.

Persoalan ketiga adalah kata Kautsar meningkatkan kewenangankewenangan Aceh, terutama menyangkut ekonomi sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD). “Satu sisi kita tidak boleh tergantung dana Otsus, di sisi lain, Pemerintah Pusat belum memberikan stimulus lain berupa regulasi-regulasi khusus bagi Aceh sehingga memudahkan pemerintah Aceh meningkatkan sumber pendapatannya dari sektor non dana Otsus, seperti keleluasaan melakukan ekspor-impor melalui pelabuhan-pelabuhan di Aceh sehingga diharapkan kedepan Pemerintah Aceh sanggup membiayai kewenangan yang dimilikinya,” ujar Kautsar

Hal lain yang mendorong Kautsar maju ke DPR RI, supaya persoalan Aceh perlu lebih banyak didiskusikan lagi di tingkat nasional, bukan lagi di tingkat Banda Aceh. Meskipun Aceh memiliki kekhususan dan kewenangan khusus, tapi Aceh masih bagian propinsi, yang harus mengikuti sistem Pemerintah Pusat. Karena itu kita perlu perwakilan di tingkat nasional dalam mengawasi persoalan tersebut. Kedepan, tahun 2022 Dana Otsus Aceh akan berkurang 50% dari yang sekarang. Tahun 2027 akan menjadi 0%.

Dalam situasi begini eksistensi pemerintah pusat untuk Aceh menjadi penting dan dominan. Oleh sebab itu politik nasional akan sangat penting dan sangat mempengaruhi dinamika politik di Aceh. Dengan demikian saya harus berada di pusat kebijakan nasional. “Dari remaja saya memang sudah suka politik. Melalui politik saya ingin mengabdi untuk Aceh di tingkat nasional. Saya yakin target tersebut bisa tercapai nantinya jika memang mendapat dukungan dari masyarakat,” pungkas alumni Institute Tahfiz Quran WalQira’ah. Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, Malaysia.(*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved