Salam

Masalah Izin Tambang Menjelma Jadi Konflik

Kemarin mahasiswa kembali berunjuk rasa di sekitar Kantor Gubernur Aceh untuk menyampaikan penolakan izin pertambangan

Masalah Izin Tambang Menjelma Jadi Konflik
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Plang nama hingga beberapa bagian pagar Kantor Gubernur Aceh rusak usai demo penolakan PT EMM 

Kemarin mahasiswa kembali berunjuk rasa di sekitar Kantor Gubernur Aceh untuk menyampaikan penolakan izin pertambangan emas oleh PT EMM di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah. Hari kedua ini massa mahasiswa datang kebih banyak setelah sehari sebelumnya mereka dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian yang menggunakan tembakan gas air mata.

Wartawan harian ini kemarin melaporkan, massa mahasiswa yang mengenakan jas almamater dari berbagai kampus, termasuk dari luar Banda Aceh, memadati jalanan depan Kantor Gubernur Aceh di Jalan Teuku Nyak Arief, Banda Aceh. Mereka yang datang sejak pagi membawa poster dan spanduk berisi tuntutan menolak izin usaha pertambangan di Nagan Raya dan Aceh Tengah oleh PT EMM.

Mereka menyatakan akan menggelar aksi ini sampai izin PT EMM dicabut. “Ada 200 lebih organisasi mahasiswa yang bergabung dalam aksi ini. Kami satu suara, yakni meminta Plt Gubernur mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha pertambangan tersebut,” teriak seorang orator.

Unjuk rasa menentang pemberian izin penambangan itu sudah berlangsung berkali-kali dalam beberapa bulan terakhir. Selain di Banda Aceh demo penolakan izin tersebut pernah digelar di Nagan Raya, Aceh Tengah, bahkan di Jakarta. Pengunjuk rasa bukan hanya kalangan mahasiswa, tapi juga banyak komunitas lain, termasuk di dalamnya para aktivis lingkungan hidup.

Pertama, kita ingin mengatakan kepada pemerintah dan pihak keamanan bahwa gelombang protes ini jangan lagi dianggap sebagai aksi segelintir mahasiswa yang gampang diredam. Ingat, di berbagai penjuru dunia, dalam penyelesaian konflik pertambangan yang dikaitkan dengan lingkungan hidup tidak pernah mengalahkan masyarakat.

Sebagai contoh, di awal tahun 2019, perjuangan panjang masyarakat Silo, Kabupaten Jember, menolak Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 1802/2018 terkait wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Blok Silo seluas 4.023 hektar berhasil manis. Majelis sidang mediasi dari Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, Keputusan Menteri ESDM tertanggal 23 April 2018, harus dicabut karena tidak melalui prosedur yang benar.

Namun, demikian dalam perjuangan menjaga kelestarian lingkungannya, tak jarang pula banyak masyarakat yang jadi korban, termasuk korban nyawa. Dan, kita melihat, demo penolakan izin tambang itu makin lama makin besar. Makin lama makin panas. Dan, ada darah yang sudah mengalir walau hanya setetes atau dua tetes, tapi itu harus dilihat bahwa masalah ini harus segera disikapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat secara bijak. Kita juga tak ingin aksi mahasiswa ini didompleng oleh kepentingan lain kecuali atas alasan yang diperjuangkan selama ini. Yakni demi kelestarian lingkungan.

Proses perizinan pertambangan di tanah air ini memang acap menuai protes. Pada tahun 2017, otoritas Polri mencatat, ada 240 kasus hukum sektor pertambangan di Indonesia. Menjadi sebuah ironi karena sebagian besar pelanggaran terkait dengan legislasi, seperti perizinan yang tidak lengkap atau perizinan yang tumpang tindih. Atau bahkan pemberian izin secara diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Lebih parah lagi, dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus itu terungkap banyaknya aksi suap menyuap. Pemilik modal memberikan suap untuk gampang mendapatkan izin. Setelah itu, pelaku mengeksploitasi tambang. Dalam eksploitasi tersebut, pelaku memiliki dukungan dari oknum pejabat.

Di satu sisi kita berharap banyak investasi masuk ke daerah ini, tapi di sisi lain dalam prosesnya banyak terjadi permasalahan hukum terkait penanaman modal. Konflik antara pemilik usaha tambang dengan warga sekitar juga acap menjadi perkara berkepanjangan.

Oleh karena itulah, dalam setiap proses pemberian izin usaha pertambangan, pemerintah harus mensosialisasikannya kepada masyarakat secara transparan sejak awal, bukan malah diam-diam yang berujung protes!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved