Ribuan Mahasiswa di Aceh Barat juga Gelar Aksi

Ribuan mahasiswa di Aceh Barat, Rabu (10/4), melancarkan aksi demo di jalan depan Gedung DPRK

Ribuan Mahasiswa di Aceh Barat juga Gelar Aksi
SERAMBINEWS.COM/RIZWAN
Demo mahasiswa menolak PT EMM di jalan depan Gedung DPRK Aceh Barat 

MEULABOH - Ribuan mahasiswa di Aceh Barat, Rabu (10/4), melancarkan aksi demo di jalan depan Gedung DPRK setempat. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa untuk Generasi Beutong Ateuh Banggalang (AM-GBAB) menolak kehadiran PT Emas Mineral Murni (EMM) untuk beroperasi di Nagan Raya dan Aceh Tengah.

Dalam demo tersebut, mahasiswa dari Universitas Teuku Umar (UTU) dan STAIN Teungku Dirundeng serta dari SMuR dan HMI membawa sejumlah spanduk. Aksi yang dimulai pukul 10.30 WIB itu dikawal ketat oleh polisi. Para orator secara bergantian meneriakan yel-yel kekecewaan terhadap pemerintah. Mereka mendesak Plt Gubernur Aceh menolak dan mencabut izin PT EMM karena akan berdampak buruk bagi masyarakat Aceh. Dalam aksi itu, massa juga membakar ban di jalan.

Pengunjuk rasa menilai pemerintah kurang peduli terhadap kehidupan masyarakat, apalagi daerah yang diberikan izin untuk PT EMM merupakan kawasan situs sejarah dan hutan lindung. Hal itu tentu akan membawa dampak buruk terhadap masyarakat Aceh terutama yang menetap di daerah sekitar aliran sungai. “Cabut izin tambang PT EMM. Kami menolak PT EMM di Aceh,” teriak peserta aksi.

Massa juga meluapkan kekecewaan terkait tindakan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap mahasiswa peserta aksi serupa di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/4). Seharusnya aparat keamanan tidak main kekerasan dalam menyikapi aksi tersebut, apalagi yang disuarakan mahasiswa demi masyarakat kebaikan Aceh.

Koordinator Aksi, Masykur, mengatakan, aksi yang dilakukan mahasiswa dan sejumlah lembaga sipil di Aceh Barat merupakan bentuk penolakan terhadap kehadiran PT EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah. “Kami minta pemerintah mencabut izin PT EMM. Jangan jadikan Aceh sebagai tempat jatuhnya korban dampak dari perusahaan itu,” katanya.

Maskur juga menjelaskan, saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sedang berlangsung sidang terhadap PT EMM. Karena itu, tambahnya, mahasiswa meminta majelis hakim harus prorakyat dan jangan berpihak kepada penguasa. “Bila majelis hakim memenangkan PT EMM, kami akan aksi yang lebih besar lagi,” ancamnya.

Setelah berunjuk rasa sekitar dua jam, pukul 12.30 WIB massa membubarkan diri. Meski sempat memanas, namun aksi itu berjalan tertib. Usai berorasi, mahasiswa menggunakan sepeda motor mengelilingi sejumlah jalan protokol di Meulaboh sambil meneriakan yel-yel tolak PT EMM di Aceh.

Sesalkan pemukulan
Secara terpisah, Koordinator Pulau Sumatera Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Ida Zulbaidah menyesalkan tindakan represif yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa yang menolak keberadaan PT EMM ketika melakukan aksi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/4). “Pemukulan terhadap mahasiswa di depan Kantor Gubernur Aceh adalah tindakan yang tidak dapat ditolerir. Hal ini tidak mungkin terjadi jika aspirasi mahasiswa didengarkan. Hal ini tidak muncul di ruang hampa tapi ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola konflik,” kata Ida dalam keterangan pers kepada wartawan di Meulaboh, Rabu (10/4).

Menurutnya, tindakan polisi tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum merupakan perintah konstitusi yang tidak bisa dipisahkan dari iklim demokrasi saat ini. Karena itu, ia meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Aceh. Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak mengemukakan pendapat seharusnya mendengar aspirasi rakyat, serta melindungi dan menjamin hak masyarakat dalam berekspresi. Namun, kata Ida, kemerdekaan yang sebenarnya dijamin oleh hukum tertinggi di republik ini pada kenyataannya sudah hilang jati diri.

Pengurus Daerah (PD) Pelajar Islam Indonesia (PII ) Aceh Barat juga menolak izin tambang PT EMM. “Kami mengecam tindakan pemerintah terhadap tambang tersebut. Sebab, PT EMM akan membawa dampak lingkungan yang tidak sehat bagi masyarakat seperti bencana alam. Apalagi dengan adanya tambang akan merusak situs sejarah dan makam ulama di Beutong,” kata Alfian, Ketum PII Aceh Barat dalam keterangan pers di Meulaboh, kemarin.

Ia meminta Plt Gubernur Aceh tidak ‘menutup mata’ terhadap derita rakyat. Jika PT EMM tetap beroperasi, berbagai kalangan terus akan menyuarakan penolakan serta akan melakukan aksi dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Alfian meminta Plt Gubernur segera mencabut izin usaha PT EMM yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Jangan sengsarakan masyarakat wahai wakil rakyat,” pintanya.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved