BI Tertibkan Pedagang Valas

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh menertibkan pedagang valuta asing (Valas) yang tidak memiliki izin di wilayah

BI Tertibkan Pedagang Valas
ZAINAL ARIFIN LUBIS, Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh

* Karena tak Berizin

BANDA ACEH - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh menertibkan pedagang valuta asing (Valas) yang tidak memiliki izin di wilayah kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. Penertiban yang berlangsung 10-12 April 2019 dilakukan terhadap toko emas yang selama ini disinyalir melakukan perdagangan valas di kedua wilayah tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Zainal Arifin Lubis melalui keterangan tertulis yang diterima Serambi, Kamis (12/4). Ia menyebutkan, penertiban ini dilakukan di delapan titik yaitu di wilayah Pidie meliputi Kota Sigli, Grong-grong, Kembang Tanjong, dan Beureunuen. Sementara di wilayah Pidie Jaya yaitu Ulee Glee, Meureudu, Luengputu, dan Trienggadeng. “Penertiban dilakukan terhadap toko emas yang selama ini disinyalir melakukan perdagangan valuta asing di kedua wilayah itu,” ujarnya.

Dikatakan, penertiban itu merupakan bentuk penegakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tangal 3 Oktober 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara kegiatan penukaran valuta asing wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil pengamatan BI serta informasi dari masyarakat di dua kapubaten tersebut terjadi transaksi mata uang asing melalui badan usaha tidak berizin, dan tergolong tinggi. “Jenis mata uang yang paling banyak digunakan yaitu Ringgit Malaysia dan Riyal Arab Saudi,” sebutnya.

Dalam penertiban itu, pihaknya mengimbau sekaligus memberikan peringatan tertulis kepada semua pelaku usaha yang melakukan penukaran valuta asing yang tidak memiliki izin untuk menghentikan kegiatan tersebut.

“Bank Indonesia memperingatkan, apabila pelaku usaha tetap melakukan kegiatan penukaran mata uang asing tanpa izin, maka Bank Indonesia bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Zainal Arifin Lubis.

Proses Izin tak Berbiaya
Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Zainal Arifin Lubis menambahkan, BI mendorong para pemilik usaha toko emas yang ingin melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing untuk mengajukan izin ke Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia menegaskan dalam proses perizinan tersebut tidak akan dipungut biaya. Sementara persyaratan terkait perizinan dapat dilihat lebih lanjut di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tangal 3 Oktober 2016 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valua Asing Bukan Bank.(una)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved