Salam

Janganlah Menciptakan Ketegangan di Ruang Publik

Kabar tentang Pilpres kita yang paling heboh di akhir pekan ini adalah tentang ditemukannya banyak surat suara di Selangor, Malaysia

Janganlah Menciptakan  Ketegangan di Ruang Publik
ANTARA/ADENG BUSTOMI
Sejumlah petugas melipat surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (11/2/2019). Sebanyak 2.470.385 lembar surat suara yang terbagi menjadi surat suara untuk Pilpres, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD dan DPD, nantinya akan didistribusikan ke 2.063 TPS dan ditargetkan selesai dalam dua minggu dengan jumlah petugas pelipatan 1.000 orang dari PPK, PPS serta KPPS. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp. (ANTARA/ADENG BUSTOMI) 

Kabar tentang Pilpres kita yang paling heboh di akhir pekan ini adalah tentang ditemukannya banyak surat suara di Selangor, Malaysia, yang sudah tercoblos salah satu capres serta beberapa caleg. Sampai kini petang kemarin belum ada penjelasan dari KPU maupun Bawaslu tentang temuan itu. Yang pasti, pihak KPU sudah menginstruksikan penyetopan pemilihan di luar negeri, khususnya, Malaysia.

Penyetopan itu sangat penting sambil menunggu hasil penyelidikan terhadap surat-surat suara yang sudah tercoblos itu apakah asli atau palsu. Jika itu asli, maka proses pemilihan di Malaysia harus diatur ulang secara baik. Ini penting, mengingat jumlah WNI di negeri tetangga itu yang berhak memilih hampir setengah juta orang. Jadi, jumlahnya sangat signifikan.

Selain berharap temuan itu segera ada kejelasan, para peserta pemilu pun mestinya tidak berspekulasi macam-macam. Apalagi sampai menuduh ini dan itu. Toha sejak awal para kubu calon presiden sudah berkoar-koar kepada masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai dan berkualitas.

Ya, para negarawan dan cendikiawan tanah air selalu menyerukan bahwa kontestasi pemilu, khususnya Pilpres harus bisa menjaga kebhinnekaan. Jangan sampai persatuan dan kebhinnekaan hilang hanya gara-gara Pilpres. Karena itu, kampanye Pilpres harus dilakukan positif, tidak memprovokasi, tidak memfitnah, menyebarkan berita bohong, dan ujaran kebencian.

“Pilpres ini harus kita jaga. Jangan sampai persatuan dan kebhinnekaan hilang hanya gara-gara Pilpres. Jangan hanya gara-gara pilihan politik yang diekspresikan berlebihan dan kontra produktif bisa mengganggu kebhinnekaan, persatuan, persaudaraan sesama anak bangsa,” kata seorang politisi senior.

Belakangan ini, ada semacam penelitian yang menyebutkan 40 sampai 50 persen konten yang beredar di media sosial adalah hoax. Selain hoax, juga fitnah. Bahkan ruang keagamaan kadang dipakai untuk fitnah. “Hoax dan fitnah itu tidak boleh terjadi kalau persatuan dan kebhinnekaan ini kita mau jaga,” katanya.

Sesungguhnya, dalam konteks Pilpres, kampanye dengan cara memfitnah, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan provokasi, sangat tidak sesuai dengan spirit persatuan kita. Padahal, salah satu esensi lain dari kampanye Pilpres adalah harus menjadi ajang edukasi politik.

UU Pemilu sebetulnya sudah mengatur larangan-larangan dalam kampanye. Dalam pasal 63 terdapat 11 larangan kampanye termasuk sanksi hukumnya. Misalnya, tidak boleh menghina suku dan agama tertentu, tidak boleh berkampanye di tempat-tempat ibadah, atau tempat pendidikan. Bagaimana menjaga kebhinnekaan dalam kampanye maka harus patuh dan taat dengan UU. Kalau aturan ini dijalankan dengan baik dan bertanggungjawab maka tidak muncul masalah dalam kampanye.

Sedangkan untuk menciptakan kampanye yang tidak merusak semangat persatuan dalam keberagaman, diperlukan pendekatan terhadap elit-elit politik. Elit politik ini harus dipantau. Sebab elit politik yang mengendalikan tim sukses. Elit ini bisa meredam isu-isu yang mengganggu kebhinnekaan dan mengurangi resistensi dan konflik.

Cendikiawan muslim Prof Dr Komaruddin Hidayat mengajurkan setiap pasangan calon presiden calon wakil presiden supaya menjaga iklim politik yang sejuk dalam masa kampanye jelang pemilihan yang hanya beberapa hari lagi. “Antara lain, janganlah agama dijadikan label dalam kampanye.

Penggunaan agama dalam berkampanye bisa berdampak tidak baik pada agama itu. “Kalau pakai agama kemudian terpilih namun tidak perform, nanti agama yang disalahkan. Atau, ketika pasangan yang menggunakan labelisasi agama namun tidak terpilih, maka agama bisa-bisa menjadi kambing hitam,” kata cendikiawan muslim itu.

Prof Komaruddin mengingatkan, “Ketegangan yang ditampilkan di ruang publik berpotensi membelah masyarakat Indonesia!” Maka, hati-hatilah berbuat dan bersikap.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved