Ketua DPRK Aceh Barat Dipolisikan

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Barat mempolisikan Ramli SE (Ketua DPRK Aceh Barat)

Ketua DPRK Aceh Barat Dipolisikan
SERAMBI/NASIR NURDIN
ASISTEN I Pemkab Aceh Barat yang juga Wakil Ketua TAPK Aceh Barat, Mirsal SSos MSP didampingi Kuasa Hukum Erwansyah Lubis SH dan Azfilli Ishak SH (kanan), serta Irsadi Aristora MH dan Drs Ansari Hamzah (kiri) selaku Wakil Ketua dan Ketua TP2D Aceh Barat, Jumat (12/4), di Banda Aceh memperlihatkan laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE menyangkut sewa mobil dinas Bupati Aceh Barat. SERAMBI/NASIR NURDIN 

* Terkait Alokasi Anggaran Sewa Mobil Bupati

BANDA ACEH - Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Barat mempolisikan Ramli SE (Ketua DPRK Aceh Barat) terkait pernyataannya tentang alokasi anggaran sewa mobil jabatan untuk kepala daerah yang disebutnya muncul tiba-tiba dalam buku APBK 2019.

“Pernyataan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa itu kami nilai sebagai bentuk pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah terhadap eksekutif (khususnya TAPK), sehingga kami memutuskan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Ramli SE (Ketua DPRK Aceh Barat) ke Polda Aceh,” kata Wakil Ketua TAPK Aceh Barat, Mirsal SSos MSP pada konferensi pers di Kantor Hukum Herwansyah & Rekan di Banda Aceh, Jumat (12/4).

Menurut Mirsal, terkait kasus itu pihaknya sudah memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Herwansyah & Rekan untuk menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah terhadap eksekutif (khususnya TAPK).

“Kami berkewajiban meluruskan masalah ini agar tidak muncul anggapan seolah-olah eksekutif bisa seenaknya memanfaatkan uang rakyat. Padahal proses untuk alokasi sewa mobil bupati itu sudah melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif, kemudian diparipurnakan bahkan sudah ada evaluasi/koreksi oleh Gubernur Aceh sebelum akhirnya ditetapkan dalam buku APBK 2019. Kok bisa dikatakan alokasi anggaran sewa mobil jabatan untuk kepala daerah (bupati) muncul tiba-tiba,” kata Mirsal yang juga Asisten I Pemkab Aceh Barat didampingi Ketua dan Wakil Ketua TP2D Aceh Barat, Drs Ansari Hamzah dan Irsadi Aristora MH.

Ansari menambahkan, sewa mobil jabatan untuk kepala daerah sesuai dengan PP 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perbup Aceh Barat Nomor 91 Tahun 2014 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pemkab Aceh Barat.

Sudah dilapor
Herwansyah SH didampingi rekannya, Azfilli Ishak SH dari Kantor Hukum Herwansyah & Rekan membenarkan pihaknya sudah menerima kuasa dari kliennya (TAPK Aceh Barat) untuk meneruskan kasus itu ke ranah hukum.

“Klien kami menilai pernyataan Ramli SE (Ketua DPRK Aceh Barat) di media massa (tentang alokasi anggaran sewa mobil bupati) masuk tiba-tiba, merupakan pernyataan yang tidak benar dan mengandung unsur tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan atau menyebarkan berita yang tidak benar,” kata Herwansyah.

Laporan ke Polda Aceh, menurut Herwansyah sudah dimasukkan oleh klien mereka pada 10 April 2019. “Kita tunggu saja tindak lanjut laporan tersebut,” ujar Herwansyah dibenarkan rekannya, Azfilli.

Seperti diberitakan, usulan sewa mobil Bupati Aceh Barat yang masuk dalam APBK 2019 telah memunculkan pro-kontra terkait besarannya yang mencapai Rp 420 juta/tahun.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved