Opini

Masa Tenang Pemilu

PEMILU 2019 berbeda dengan pemilu yang sudah digelar sebelumnya di Republik ini, di mana masa tenang ditentukan

Masa Tenang Pemilu
IST
Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, M.H., Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh

Oleh Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, M.H., Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh

PEMILU 2019 berbeda dengan pemilu yang sudah digelar sebelumnya di Republik ini, di mana masa tenang ditentukan selama tujuh hari. Pada pemilu serentak tahun 2019 ini, masa tenang hanya diberikan selama tiga hari (14-16 April 2019). Pada masa tenang seluruh kontestan peserta pemilu pemilu, termasuk pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang melakukan kampanye dalam bentuk atau metode apa pun.

Masa kampanye pada Pemilu 2019 cukup panjang, sejak 23 September 2018 dan berakhir 12 April 2019 (selama 201 hari). Dirasakan waktu yang cukup lama tersebut sudah mencukupi bagi peserta pemilu termasuk para masing-masing kontestan untuk menyosialisasikan diri dan menyampaikan visi-misi dan program kerjanya kepada masyarakat. Hal ini terbukti di mana pada masa kampanye terbuka selama 21 hari yang dimulai dari 24 Maret-13 April 2019 hampir tidak ada peserta pemilu yang mengambil kesempatan itu, kecuali untuk pasangan capres dan cawapres.

Pada masa tenang, seluruh alat peraga kampanye (APK), bahan kampanye, dan berbagai atribut kampanye lainnya harus diturunkan atau dibersihkan kecuali di depan kantor partai. Hal ini bukan saja sebagai wujud keadilan pemilu, tetapi untuk menghindari konflik antarpeserta pemilu dan tim-tim pendukungnya, dan tentunya menjaga kualitas pemilu untuk menjadi kampiun demokrasi dunia. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan kesejukan pesta demokrasi. Seluruh kegiatan yang mengandung kampanye tidak boleh dilakukan oleh siapa pun.

Masa tenang merupakan waktu yang diberikan untuk rihlah dan bermunajat kepada Sang Khalik, agar diberikan kemenangan pada hari pemungutan suara. Masa ini sekaligus sebagai kontemplasi diri untuk mengartikulasi dan agregasi janji-janji pada masa kampanye, jika terpilih nantinya. Dan, mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan apabila hasil rekapitulasi resmi akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) nasibnya di luar ekspektasi, agar tidak terjadi depresi yang berlebihan.

Larangan dan sanksi
Sebagaimana telah diuraikan bahwa larangan bagi peserta pemilu pada masa tenang melakukan kampanye dalam berbagai bentuk, meliputi rapat terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK di tempat umum, kampanye di medias sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan capres/cawapres, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan (Pasal 75 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwa yang termasuk kampanye dalam bentuk kegiatan lain adalah kegiatan meliputi: pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik. Termasuk juga kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, berbagai jenis perlombaan, menggunakan mobil milik pribadi atau milik pengurus parpol yang berlogo Partai Peserta Pemilu serta kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

Pasal 278 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan, “Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.” Bagi kontestan pemilu atau masyarakat pemilih yang melanggar larangan kampanye pada masa tenang, konsekuensinya adalah penjara dan denda.

Pasal 523 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan, apabila pada masa tenang, setiap pelaksana kampanye yang terdiri dari pengurus parpol, capres/cawapres, calon legislatif, calon DPD, juru kampanye, orang seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk dengan sengaja memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih baik secara langsung maupun tidka langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Demikian juga hukuman yang sama bagi peserta kampanye, yaitu anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Begitupun hukuman yang sama juga bagi tim kampanye yang dibentuk oleh masing-masing peserta kampanye.

Pemberian uang atau materi lainnya yang dilakukan secara TSM (terstruktur, massif, dan sistematis), maka peserta pemilu tersebut dapat dibatalkan sebagai calon, bahkan setelah dilantikpun masih dapat dibatalkan apabila ditemukan bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana pemilu yang bersifat TSM. Hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) juga diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pada masa tenang.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved