Mengapa Aceh Tetap Miskin?

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr Ir Muhammad Hudori MSi mengaku heran

Mengapa Aceh Tetap Miskin?
IST
MUHAMMAD HUDORI, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri

Konstribusi ekspor Aceh pun masih sangat rendah, hanya sebesar 0,14 persen, berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi. Untuk itu, Hudori menyarankan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan, harus secepatnya dicarikan solusinya.

Ia berharap Pemerintah Aceh meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan Aceh untuk ekspor. Misalnya kopi, produk perikanan, pertanian, perkebunan, produk IKM, serta memperluas informasi pasar, baik skala regional maupun internasional.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,6 persen, Aceh telah menduduki peringkat 12 nasional. “Namun begitu, pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, perlu diperhatikan,” katanya.

IPM Aceh yang 70,6 persen pun, masih di bawah nasional sebesar 70,81 persen. Di Aceh, ada tiga kabupaten yang tingkat IPM-nya terendah. Pertama, Kota Subulussalam 62,88 persen, Simeulue 64,41 pesen, dan Gayo Lues sebesar 65 persen. IPM menjelaskan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Selain Muhammad Hudori yang menjadi narasumber di acara Musrenbang Aceh 2020, ada beberapa tokoh lainnya seperti Komisaris Morgan Bank Ltd. New York, Dr Adnan Ganto MBA, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Dr Ir Taufiq Hanafi MUP dan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Kementerian PUPR, Ir Iwan Nurwanto M.Soc.Sci.

Ragukan data BPS
Sementara itu, Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali mengatakan saat ini angka kemiskinan di Aceh Besar sebesar 14 persen lebih, satu digit lebih rendah dari provinsi. Pihaknya bertekad terus menekan angka kemiskinan minimal satu persen setahun. Tapi, hal itu tidak mudah lantaran banyak masyarakat yang merasa nyaman dengan kemiskinannya.

“Saya kemarin membuat program bantuan kemiskinan untuk melihat kevalidan data dengan metode by name by address, tapi kita tidak dapat masyarakat miskin. Ketika kita turun ke lapangan dengan melakukan metode by name by adress, ternyata banyak orang tidak miskin,” kata Mawardi kepada Serambi, (10/4).

Menurut Mawardi, pemerintah dan BPS perlu memvalidasi terlebih dahulu data kemiskinan. “Kita berharap data kemiskinan harus valid dululah. Siapa yang miskin, di mana rumahnya? Sehingga program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran. Selama ini validitas data masih menjadi persoalan di Aceh,” ujar Mawardi.

Selain data kemiskinan tidak valid, selama ini penggunaan anggaran oleh pemeirntah juga tidak fokus. Menurut mantan anggota DPRA ini, anggaran digunakan hanya untuk dihabiskan, tidak terintegrasi pada sektor-sektor penting, seperti pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, atau menciptakan lapangan pekerjaan.

Pemerintah Aceh Besar, kata Mawardi, terus berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan menghadirkan berbagai program prorakyat seperti Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes), pemberdayaan ekonomi, penguatan pasar, dan pengentasan kemiskinan dengan memperbaiki infrastruktur seperti jalan tembus ke sentra produksi.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved