Beredar Kabar Pemilih Harus Bawa Foto Kopi KTP Ke TPS Saat Pencoblosan, Ini Penjelasan KIP Aceh

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)meminta foto kopi KTP..

Beredar Kabar Pemilih Harus Bawa Foto Kopi KTP Ke TPS Saat Pencoblosan, Ini Penjelasan KIP Aceh
For Serambinews.com
Agusni AH, Komisioner KIP Aceh. 

Beredar Isu Pemilih Harus Bawa Foto Kopi KTP Ke TPS Saat Pencoblosan, Ini Penjelasan KIP Aceh

Laporan Subur Dani | Banda Aceh   

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)meminta foto kopi KTP pemilih bersama formulir C6 saat pemungutan suara, Rabu (17/4/2019)

Baca: Kotak Suara Pemilu di KIP Langsa Mulai Dimuat ke Dalam Truk

Baca: Kantor Penghubung Aceh Siap Tanggulangi Biaya Singgah Pasien Jantung Bocor di Jakarta

Baca: 36 Calon Haji Bireuen Tunda Keberangkatan, Ini Penyebabnya

"Adanya permintaan dokumen foto kopi KTP kepada pemilih, itu tidak ada di regulasi teknis pemilu yang dikeluarkan KPU RI. Dan untuk itu, tidak dibenarkan KPPS mewajibkan pemilih membawa foto kopi KTP-el dan menyerahkan ke KPPS saat pemungutan suara," kata Komisioner KIP Aceh, Agusni AH kepada Serambinews.com, Selasa (16/4/2019).

Selanjtunya, Agusni mengatakan, KPPS wajib membagikan form C6 kepada pemilih.

 "KPPS mengisi form C6 secara lengkap, termasuk NIK pemilih dengan empat angka terakhir diganti tanda bintang sebagai perlindungan data pribadi," kata Agusni.

Dia menjelaskan, formulir C6 diisi dan dibagikan oleh KPPS. "Tentunya KPPS mengetahui dokumen form C6 yang dikeluarkan dan dapat cek kondisi pemilih dengan elemen data yang sudah ada, kesesuaian nama lengkap, NKK/NIK dan jenis kelamin," jelas Agusni.

Menurutnya, pada saat hari pemungutan suara masih ada pemilih belum mendapat form C6 namun sudah ada di DPT, pemilih tersebut dapat memilih dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain. 

"Form C6 adalah dokumen pemberitahuan kepada pemilih, bukan undangan. Demikian sebagai penegasan untuk diteruskan ke jajaran PPS, PPS dan KPPS," pungkas Agusni AH. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved