Pemkab Diminta Ukur Ulang Lahan HGU PT CA

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) diminta segera mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha

Pemkab Diminta Ukur Ulang Lahan HGU PT CA
Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH bersama tim verifikasi BPN-RI melihat salah satu titik lokasi area HGU PT Cemerlang Abadi yang selama ini tidak difungsikan dengan baik menggunakan kamera drone. SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA 

BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) diminta segera mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (CA). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC Pospera Abdya, Harmansyah merespons keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan Djalil yang dilaporkan telah mencabut atau menarik kembali sebagian tanah HGU PT CA di kawasan Desa Cot Seumantok dan Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Abdya karena ditelantarkan. “Kita sangat menyambut baik keputusan ini, karena cukup berkeadilan,” ujar Harmansyah.

Dalam mengambil keputusan tersebut, jelasnya, pemerintah telah mempertimbangkan keinginan masyarakat agar lahan yang selama ini terbengkalai itu tidak diperpanjang izinnya dan dikembalikan kepada rakyat. “Mungkin kebijakan ini tidak memuaskan semua pihak, namun kita patut apresiasi. Sebab, keputusan ini sudah sesuai kondisi lapangan. Bagi kita, sudah dicabut setengah sudah sangat berkeadilan,” ucapnya.

Harman berharap, jika surat keputusan Menteri/Kepala BPN diterima, Pemkab Abdya segera mengukur ulang area HGU PT CA sesuai dengan yang ditetapkan. Hal itu dilakukan guna menghindari polemik dan persoalan di lapangan. “Ini harus dilakukan segera karena kita tidak mau tragedi 1998 terkait persoalan PT CA ini, terulang kembali,” tegasnya.

Menurut dia, dari luas 4.864,88 hektare (ha) yang diajukan perpanjangan HGU, hanya 2.050 ha ditambah 900 hektare untuk areal plasma yang disetujui Menteri Agraria. “Jadi, sisanya yang diperkirakan mencapai 1.914 ha itu harus diukur ulang, sehingga tidak diserobot kembali oleh PT CA,” sebutnya.

Selain itu, Harmansyah juga berharap, kuota lahan plasma seluas 900 hektare itu harus diterima oleh orang yang tepat dan pengalokasiannya dilakukan secara transparan. “Jangan seperti kejadian pada HGU sebelumnya, sampai habis masa HGU, plasma tidak dilakukan dan tidak tahu siapa orangnya,” tandas dia.

Terkait pemanfaatan lahan 1.914 ha yang dicabut dari PT CA, Harmansyah menyarankan, Pemkab Abdya membentuk tim sehingga lahan tersebut diterima oleh masyarakat yang benar-benar miskin. “Ini juga untuk menghindari ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi atau mencari untung,” pungkas dia.

Sementra itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setdakab Abdya, Amrizal SSos saat dikonfirmasi Serambi, kemarin, mengaku pengukuran ulang lahan HGU PT CA baru akan dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari Menteri Agraria/Kepala BPN RI. “Iya, tapi sekarang belum bisa lakukan karena suratnya belum kita terima. Kalau sudah ada surat dan jelas luasnya, insya Allah akan kita lakukan,” tukas Amrizal SSos.

Selain itu, terang Amrizal, pihaknya juga akan mengawal plasma yang diberikan oleh BPN untuk PT CA tersebut. Hal itu lakukan agar pihak PT CA serius melaksanakan kewajibannya, mengingat sejak diberikan HGU ke PT CA, hingga saat ini tidak ada kejelasan mana para penerima kebun plasma tersebut. “Iya, termasuk itu kita kawal, karena selama ini kan mereka selalu mangkir dan tidak mengindahkan aturan, makanya ini akan kita kawal,” tegasnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved