Opini

Pemilu; Coblos dan Kawal

HARI ini, Rabu, 17 April 2019, insya Allah akan menjadi babak baru dalam perjalanan Republik ini

Pemilu; Coblos dan Kawal
IST
Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc, Direktur Politeknik Aceh Selatan, mantan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur

Oleh Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc, Direktur Politeknik Aceh Selatan, mantan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur.

HARI ini, Rabu, 17 April 2019, insya Allah akan menjadi babak baru dalam perjalanan Republik ini. Pemilihan umum (Pemilu) ke-12 ini menjadi barometer kematangan berdemokrasi yang akan menentukan arah pembangunan dan kemajuan untuk lima tahun ke depan. Masyarakat Aceh sebagaimana masyarakat di belahan daerah yang lain, tentunya menyambut momen ini dengan sukacita.

Pada H minus 1, di beberapa kota besar terlihat arus mudik bak layaknya akan hari raya. Di Aceh, suasana pun mirip meugang, yaitu tradisi masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Ini menandakan bahwa antusiasme masyarakat terhadap perhelatan pesta demokrasi ini begitu besar. Orang-orang bilang hari meugang politek, karena di samping banyak yang sudah tidak masuk kerja memanfaatkan sikon “tanpa aba-aba balik kiri bubar barisan jalan”, juga harap-harap cemas menunggu kiriman paket “lebaran politek” (semoga saja tidak terjadi).

Menarik untuk dicermati, karena pemilu kali ini memang terasa sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Maklum, selalu ada proses coba-coba dalam sistem penyelenggaraan, tentunya dalam rangka untuk terus mencari cara terbaik, sehingga kata “berpengalaman” tidak bisa disematkan baik untuk panitia penyelenggara termasuk pengawas, peserta, hingga masyarakat pemilih. Salah satu yang paling mencolok adalah penyelenggaraan serentak antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres), serta perubahan kotak suara dari kaleng logam ke kotak kardus.

Sudah terlihat
Suka tidak suka, mau tidak mau, hasil coba-coba itu sudah mulai terlihat. Miniatur penyelenggaraan telah selesai dipraktikkan di luar negeri sejak 8 hingga 14 April 2019 lalu. Dan, hasilnya silahkan dipantau sendiri baik melalui pemberitaan media cetak, elektronik, dan online, maupun laporan langsung dari para teman, sahabat, saudara, ataupun kolega yang sedang berdomisili di luar negeri. Yang mau bilang bagus silahkan, bilang amburadul juga silahkan, karena ini berkaitan dengan perspektif atau sudut pandang dalam melihat. Kita percayakan saja pada pihak berwewenang untuk menentukan kondisi yang sesungguhnya, karena jika bukan kepada mereka, kepada siapa lagi kepercayaan itu diberikan.

Bagi yang melihat kondisi penyelenggaraan di luar negeri sebagai sesuatu proses yang centang prenang, tentu sulit menerima kenyataan jika alasan ketidaksiapan panitia dijadikan kambing hitam. Maklum tahun ini hampir genap selusin pengalaman bangsa ini berdemokrasi lewat pemilu. Dan, semoga tidak latah menyebutkan bahwa “di luar negeri saja begitu, apalagi di dalam negeri”. Tapi wajib bagi kita semua untuk menjadikan penyelenggaraan luar negeri tersebut sebagai referensi untuk antisipasi kemungkinan yang sama di dalam negeri.

Berbanding di dalam negeri, penyelenggaraan di luar negeri memang berbeda, terutama dari segi aspek mekanisme pemungutan suara dan motivasi pemilih. Mekanisme pemungutan di luar negeri turut mengenal mekanisme kotak pos dan kotak suara keliling (KSK), di samping mekanisme pemungutan langsung di tempat pemungutan suara (TPS). Mekanisme kotak pos biasanya diperuntukkan bagi calon pemilih yang berdomisili jauh dari kantor perwakilan dimana TPS umumnya ditempatkan.

Sementara KSK dapat dikatakan sebagai metode kombinasi antara Pos dan TPS, karena diperuntukkan bagi calon pemilih yang jauh namun terkonsentrasi dalam jumlah yang banyak. Dulu, sistem KSK ini dikenal sebagai sistem dropbox. Bedanya, dropbox dulu dititipkan pada pihak ketiga, seumpama pabrik-pabrik besar atau kebun-kebun luas yang memperkerjakan para tenaga kerja WNI. Sedangkan sistem sekarang, kotak suara tersebut dibawa berkeliling oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di kawasan-kawasan ramai WNI.

Sejak dulu, kedua sistem pemungutan suara ini selalu dijadikan perdebatan di setiap kontestasi pemilu diselenggarakan. Bagaimana tidak, posisi kertas-kertas suara yang dikelompokkan dalam kedua kategori ini sangat rawan untuk diselewengkan, alias memiliki potensi kecurangan tingkat tinggi. Maka tidak salah ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut persoalan surat suara tercoblos tempo hari itu sebagai sesuatu hal yang biasa di Malaysia.

Itulah yang menjadi alasan pada pemilu yang lalu kita menyarankan agar kuota TPS diperbesar dan kuota Pos dan KSK diperkecil. Dan ini terbukti mampu meminimalisir potensi terjadinya kecurangan. Cuma konsekuensinya kualitas dan kuantitas, biasanya selalu berjalan berasingan. Apalagi kuantitas pemilih sangat ditentukan oleh motivasi pemilih.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved