Salam

Berdemokrasi Harusnya Jangan Bermain Curang

Beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah kabupaten/kota yang diklaim rawan, ternyata kemarin proses pencoblosannya

Berdemokrasi Harusnya Jangan Bermain Curang
For Serambinews.com
Suasana memilih di Rutan Idi Aceh Timur, Rabu 17 April 2019. 

Beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah kabupaten/kota yang diklaim rawan, ternyata kemarin proses pencoblosannya kasat mata memang berjalan lancar. Tentu, lancar saja belum menjamin sukses. Sebab, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dilihat dari banyak hal, mulai kecurangan penghitungan, jual beli suara, dan lain-lain. Para aktivis demokrasi mengatakan, IKP diukur dengan indikator mutu data pemilih, kondisi geografis, telekomunikasi, dan politik uang yang dikaitkan dengan kemiskinan sebuah daerah.

Untuk pemilu 2019 yang pencoblosannya sudah berlangsung kemarin, kita berharap hasilnya tidak bermasalah alias bersih. Pemilu bersih dalam arti pemilih kemarin melaksanakan hak politik dalam suasana hati gembira tanpa perasaan cemas. Pemilih memilih pemimpin dan wakilnya dengan pertimbangan rasional dan bukan karena pemberian uang atau arahan pimpinan organisasi, pemuka masyarakat atau birokrasi. Sebelum pemilihan juga situasinya tenang tanpa kampanye hitam atau jual beli suara.

Guna mencapai tujuan itulah Bawaslu jauh-jauh hari membuat peta daerah rawan. Data itu tentunya bukan semata-mata sebuah karya akademis, melainkan sebagai identifikasi permasalahan dan mencari upaya menekan terjadinya kecurangan. Hasil dari langkah Bawaslu untuk mengantisipasi kecurangan di daerah rawan tersebut, termasuk daerah lainnya, akan kita lihat dalam beberapa hari ini.

Adakah kasus kecurangan yang terbongkar? Atau seberapa banyak kontestan yang menggugat hasil pemilu? Jika tak banyak kecurangan dan sedikit pula kontestaqn yang menggugat, maka itu menjadi salah satu indikator bahwa langkah antisipasi kecurangan pemilu oleh Bawaslu sudah berhasil.

Berbulan-bulan sudah Bawaslu bersama pihak lainnya menyosialisasikan upaya-upaya mencegah kecurangan dan mewujudkan pemilu bersih. Masyarakat diajak menolak politik uang, lantaran politik uang akan mematikan demokrasi. Pengawas pemilihan juga sudah berani mengambil langkah, termasuk memperingatkan capres atau tim sukses yang ketahuan berbuat curang. “Untuk hal-hal kecil atau kecurangan ringan, masih kita peringatkan. Tapi, kalau kesalahan serius itu akan kita proses secara hukum,” kata seorang anggota pengawas pemilihan di Aceh, beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, meski sudah begitu gencar sosialisasi antikampanye hitam, politik uang atau suap menyuap, ternyata masih ada saja yang nekat berbuat curang. Ada sejumlah oknum caleg tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diisukan main politik uang dan suap menyuap guna meraih suara. Salah satunya adalah seorang calon anggota DPRA dari Partai Daerah Aceh (PDA) yang belum diketahui namanya kedapatan sedang melakukan praktik politik uang dengan cara membagi-bagikan beras dan minyak goreng kepada warga di kawasan Kota Banda Aceh di saat masa tenang.

Praktik terlarang itu terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh saat melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada Selasa (15/4) sekitar pukul 01.00 WIB. Kini kasus itu ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslih Banda Aceh. Pihak Gakkumdu menyita barang bukti berupa beras yang jumlahnya hampir satu ton dan minyak. Gakkumdu sedang meminta klarifikasi caleg bersangkutan. Jika terpenuhi unsur pidana, maka bisa diproses lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Agar kasus-kasus semacam ini bisa menjadi pelajaran, mestinya memang ada proses penjeraan bagi setiap pelanggar aturan pemilu. Sebab, hal itu bukan saja melanggar hukum, tapi mencederai proses demokrasi serta mengurangi kualitas Pemilu itu sendiri.

Demikian pula, dalam penghitungan manual suara hasil pemilu ini kita berharap mendapat pengawasan secara berjenjang mulai tingkat TPS, gampong, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke pusat sehingga dapat menutupi potensi kecurangan. Nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved