Jurnalisme Warga

Pemilu Serentak di Desa Lamklat

PEMILIHAN umum (pemilu) merupakan indikator penting sebuah negara demokrasi

Pemilu Serentak di Desa Lamklat
Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Pegiat Forum Menulis Aceh (FAMe).

Oleh Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Pegiat Forum Menulis Aceh (FAMe).

PEMILIHAN umum (pemilu) merupakan indikator penting sebuah negara demokrasi. Prinsip dasarnya berangkat dari gagasan bahwa kekuasaan sesungguhnya berada di tangan rakyat, dan untuk mewujudkannya dibutuhkan sistem perwakilan. Lewat prinsip perwakilan tersebut, rakyat sebagai pemilik hak, memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang layak mewakili mereka di parlemen atau menjadi wakil di pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah.

Saya mengawali pagi kemarin dengan terlebih dulu berolahraga. Saya beli air mineral di simpang PDAM Darussalam. “Saya tetap berjualan dulu, untung lima puluh ribu rupiah akan sangat berarti,” kata pemilik kios. Dia mengatakan akan ke tempat pemungutan suara (TPS) menjelang siang. “Karena jualan jauh lebih penting,” tambah dia.

Kemudian, saat beli “bubur ayam” di Simpang Galon, pintu gerbang Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Darussalam, saya menegur seseorang yang ternyata adalah mahasiswa Unsyiah asal Lhokseumawe. Dia mengaku tak memilih alias golput. “Malas mengurus administrasi untuk bisa mencoblos di Banda Aceh. Pulang kampung, ya butuh uang lagi,” katanya. Mereka mewakili sikap pragmatisme terhadap pemilu, yang mungkin berkembang secara merata di berbagai strata masyarakat kita.

Lalu bagaimana pemilu serentak itu di desa tempat tinggal saya, Lamklat, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar? Adakah pemahaman tentang hakikat pemilu itu? Bagaimana partisipasi dan pertimbangan-pertimbangan yang dipakai saat menentukan pilihannya? Saya telah mencoba merekam ini sejak masa-masa awal kampanye.

Selama masa kampanye, spanduk-spanduk digantung oleh para caleg dan juga anggota DPD di beberapa sudut desa. Jumlahnya tak seberapa, bahkan spanduk capres-cawapres tak ada sama sekali. Kelihatannya timses capres, para caleg, apalagi anggota DPD, merasa tak terlalu perlu memberi perhatian kepada para pemilik hak.

Saya pun menyempatkan diri untuk mengajak bincang-bincang warga desa tentang pilpres dalam berbagai kesempatan. Sebagian warga tak begitu tertarik, namun ada juga yang mau menyampaikan pandangan-pandangannya dengan sangat hati-hati. Biasanya saya selalu memancing tentang pilpres terlebih dulu, disusul DPRK, DPRA, dan DPR RI. Sedangkan tentang DPD, saya dapat kesan bahwa warga desa belum sepenuhnya paham. Bahkan ada yang tanya kepada saya, “Haji Uma itu caleg partai apa?” Nah!

Sosialisasi tentang kepemiluan di Lamklat teramat sangat minim, dan juga tak ada sama sekali pertemuan warga baik tentang pilpres dan DPD, maupun untuk legislatif. Satu-satunya pertemuan yang pernah saya dengar hanya untuk level DPRK, karena ada warga desa Lamklat yang mencalonkan diri. Saya sebagai aparatur sipil negara (ASN), tak boleh ikut dalam pertemuan tersebut, sehingga tidak tahu juga apa yang disampaikan.

Pada tingkat teknis, hari penting bagi saya adalah Senin, 15 April 2019, saat petugas mengantarkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (MODEL c6-KPU) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Saya dan istri pun mulai “mendiskusikan” tentang siapa-siapa yang akan dipilih, baik untuk capres dan DPD maupun untuk legislatif. Awalnya kami sedikit berbeda pandangan, tetapi kemudian memperoleh kesepakatan untuk hari H. Saya pun menulis di secarik kertas agar mudah diingat saat berada di bilik suara.

Partisipasi tinggi
Walaupun minim sosialisasi, pada hari pencoblosan terjadi keadaan yang menarik. Ada 280 pemilih, ternyata jumlah yang datang ke TPS adalah 260. Itu berarti tingkat partisipasi warga desa Lamklat mencapai 92%. Jika melihat data 2014, maka partisipasi tersebut melebihi level kabupaten, provinsi, dan bahkan nasional, yang selalu berada pada angka 70%-75%.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved