Opini

Presiden Pilihan Rakyat

PESTA demokrasi Pilpres 2019 telah usai, dan rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya

Presiden Pilihan Rakyat
IST
Dr. Marhamah, M.Kom.I., Dosen Komunikasi IAIN Lhokseumawe

Oleh Dr. Marhamah, M.Kom.I., Dosen Komunikasi IAIN Lhokseumawe

PESTA demokrasi Pilpres 2019 telah usai, dan rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya. Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan rakyat yang harus disikapi secara bijak dan saling bergandeng tangan untuk mendukung pemimpin terpilih tersebut. Memilih di antara yang baik, adalah proses pencerdasan dalam memberikan garansi politik yang mendewasakan. Dan terciptanya keseimbangan antara kecerdasan politik rakyat dengan kualitas pemimpin yang tampil sebagai pemenang akan mampu menekan disharmonisasi hubungan yang terjadi.

Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak mengenal distingsi antara yang profan (duniawi) dan yang transendental (ukhrawi), juga mengatur masalah kepemimpinan. Di satu sisi, kepemimpinan dapat bermakna kekuasaan, tetapi di sisi lain bisa pula dimaknai tanggung jawab. Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah Swt mengingatkan bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah Swt. Allah Swt yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Allah Swt berfirman dalam Alquran, “Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali Imran: 26).

Sementara itu, ketika kepemimpinan dimaknai sebagai tanggung jawab, maka kepemimpinan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah (hablum minallah) dan secara horizontal kepada sesama manusia (hablum minannas). Dengan demikian, kepemimpinan itu adalah amanah. Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah, menyebutkan amanah itu sesuatu yang berat. Begitu beratnya amanah, sampai-sampai ia dikaitkan dengan rasa takut kepada Allah dan manusia, serta ancaman terhadap orang yang memperjualbelikan ayat Allah. Maka dalam konteks ini, penting memilih yang terbaik, yang paling layak (ashlah) yang dilakukan dengan prioritas dan proporsionalitas.

Kualitas pemimpin
Kepemimpinan bukan sekadar kontrak sosial antara pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian dengan Allah Swt, sebagaimana firman-Nya, “Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan (amanah), lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah berfirman: sesungguhnya Aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ibrahim bertanya: dan dari keturunanku juga (dijadikan pemimpin?). Allah Swt menjawab: janji (amanah) Ku ini tidak (berhak) diperoleh orang zalim.” (QS. Al-Baqarah:124).

Maka, jelaslah bahwa amanah kepemimpinan harus diberikan kepada yang ahlinya dan tidak sembarangan. Kepemimpinan itu harus diberikan kepada orang yang benar-benar mampu, berkualitas, adil, memiliki tanggung jawab, jujur, dan bermoral baik. Rasulullah saw memperingatkan dalam sabdanya, “Bila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Dikatakan, bagaimana bentuk penyia-nyiannya?. Beliau bersabda: bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari).

Pemimpin adalah visioner, maka ia haruslah orang yang berilmu, berwawasan luas, cerdas, kreatif, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat dibutuhkan pemikiran besar dan inovatif serta tindakan nyata. Kecerdasan seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi eksistensi kepemimpinannya baik di mata manusia maupun dihadapan Allah Swt, sebagaimana janji Allah dengan firman-Nya, “...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah: 11).

Amanah adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Amanah identik dengan kepercayaan, karena itu Allah Swt mengingatkan jangan sekali-kali mengkhianati kepercayaan. Pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah dibebankan sebagai amanah mulia di atas pundaknya. Itu sebabnya, pemimpin yang amanah selalu berpihak kepada rakyat (all of the people’s), selalu mendahulukan kepentingan rakyat dari kepentingan pribadi atau golongan.

Pemimpin yang amanah mestinya berani melepaskan ego personalnya, ambisi berkuasanya, dan hasrat kekayaannya. Itu sebabnya, Islam menegaskan pemimpin bukanlah raja yang harus selalu dilayani dan diikuti segala macam keinginannya, akan tetapi pemimpin adalah khadim. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, sayyidulqaumi khodimuhum (pemimpin suatu masyarakat adalah pelayan mereka). Sebagai seorang pelayan masyarakat, pemimpin harus merelakan waktu, tenaga dan pikiran untuk melayani rakyatnya.

Pemimpin yang amanah pasti membawa keberkahan, karena dia selalu menyampaikan apa yang menjadi hak orang lain dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Pemimpin yang amanah jauh dari tindakan koruptif. Dan sikap amanah harus dikombinasikan dengan prinsip keadilan. Sehingga realisasinya, akan selalu memperjuangkan dan menjaga hak-hak rakyatnya jangan sampai dirugikan baik oleh orang lain maupun oleh sistem yang berlaku. Pemimpin yang amanah dan adil lebih mendekatkan pada kesejahteraan dan stabilitas politik.

Teladan Abu Bakar
Dalam konteks ini, dapat diambil ibrah dari pidato Khalifah Abu Bakar Shiddiq ra ketika beliau dilantik menjadi pemimpin umat sepeninggalnya Rasulullah saw, “Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku. Sifat jujur itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan. Orang lemah di antara kalian aku pandang kuat posisinya di sisiku dan aku akan melindungi hak-haknya. Orang kuat di antara kalian aku pandang lemah posisinya di sisiku dan aku akan mengambil hak-hak mereka yang mereka peroleh dengan jalan yang jahat untuk aku kembalikan kepada yang berhak menerimanya. Janganlah di antara kalian meninggalkan jihad, sebab kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Swt. Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematuhiku. Kini marilah kita menunaikan shalat, semoga Allah Swt melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.”

Pemimpin yang demikianlah yang disebut pemimpin yang shiddiq, yang selalu mendasarkan sikap kepemimpinannya pada nilai-nilai transedental, menjunjung esensi kebenaran ilahiyah yang diyakininya, menghormati kebenaran yang diyakini pihak lain yang mungkin berbeda dengan keyakinannya, dan tidak merasa diri yang paling benar. Pemimpin seperti ini, niscaya akan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang manfaatnya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, sejatinya semakin meningkatkan pelayanan pemimpin kepada rakyatnya. Bukan sebaliknya, kepemimpinan digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenang.

Sejalan dengan itu, Imam al-Ghazali mengungkapkan, “Rusaknya negara adalah karena rusaknya para penguasa. Rusaknya penguasa adalah karena rusaknya para ulama. Dan rusaknya ulama adalah karena rusaknya para hakim.” Memahami ungkapan al-Ghazali ini, ada tiga faktor yang menyebabkan rusaknya negara, yaitu: Pertama, tidak adnya kepemimpinnan (krisis kepemimpinan); Kedua, tidak adanya akhlak dan hati nurani (krisis akhlak) dan; Ketiga, tidak adanya pelaksanaan hukum yang benar dan adil (homo homoni lupus). Ungkapan ini secara logis dapat dipahami bahwa penguasa itu lambang dari kepemimpinan, para ulama adalah lambang dari akhlak dan para hakim adalah lambang terlaksananya hukum yang benar dan adil.

Pola kepemimpin yang demikian tidaklah hanya sekadar jargon normatif, melainkan aksi implikatif, sehingga berdampak signifikan bagi keadilan dan kemakmuran rakyat. Nilai-nilai idealis ini yang mestinya ditransformasikan pada pemimpin pilihan rakyat. Rasul saw menegaskan, “Sebagaimana keadaan kalian, demikian terangkat pemimpin kalian.” Artinya, hasil pilihan rakyat adalah cerminan dari rakyat tersebut. Semoga pemimpin yang dipilih rakyat secara selektif adalah pemimpin yang amanah dan adil. (marhamahrusdy@gmail.com)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved