Mahathir Sebut Denda Rp 74 Triliun Jadi Alasan Proyek Kereta Cepat China Dinegosiasikan Ulang

Bahkan pada waktu yang lain Mahathir pernah menyatakan proyek kereta cepat hanya akan membuat negaranya bertambah miskin.

Mahathir Sebut Denda Rp 74 Triliun Jadi Alasan Proyek Kereta Cepat China Dinegosiasikan Ulang
PM Malaysia Mahathir Mohamad saat berdiskusi di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Kamis (25/10/2018). (AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA) 

SERAMBINEWS.COM - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad banyak dianggap menelan ludah sendiri ketika akhirnya menyetujui proyek kereta cepat yang memiliki nama resmi Jalur Kereta Pesisir Timur (ECRL).

Alasannya adalah Mahathir selama ini kerap menolak pinjaman dari China bahkan pernah memberi peringatan kepada Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk tidak begitu saja meneriman pinjaman dari China.

Bahkan pada waktu yang lain Mahathir pernah menyatakan proyek kereta cepat hanya akan membuat negaranya bertambah miskin.

Baca: Amanah Berat di Pundak Pemimpin, Dimintai Pertanggungjawaban di Hari Akhirat Kelak

Lalu, apa sebenarnya alasan Mahathir pada akhirnya menyetujui proyek kereta cepat yang dibiayai oleh pinjaman dari China tersebut?

Dalam konferensi pers seperti diberitakan The Star Senin (15/4/2019), Mahathir menyatakan terdapat penurunan biaya hingga 32,8 persen terkait proyek yang dibiayai China itu.

"Setelah melalui negosiasi yang panjang dan alot, baik pemerintah Malaysia dan China mendapatkan kata sepakat tentang kontrak ECRL ini," terang Mahathir.

Baca: Jika Penghitungan KPU Tak Sama, BPN Prabowo-Sandiaga akan Gugat ke MK

Dia menjelaskan harga semula proyek yang mencapai 66 miliar ringgit, sekitar Rp 225,6 triliun, kini turun menjadi 44 miliar ringgit, atau Rp 150,4 triliun.

Dengan demikian, biaya produksi kereta cepat itu turun dari 98 juta ringgit per km, sekitar Rp 335 miliar, turun cukup banyak hingga 68 juta ringgit, atau Rp 232,5 miliar, per km.

Menurut Mahathir, pemerintahannya memutuskan melakukan negosiasi ulang demi menghindari denda yang mencapai 21,78 miliar ringgit, atau sekitar Rp 74,4 triliun.

Baca: Situasi Politik Tegang Pasca Pencoblosan, SBY Ingatkan Kader Tak Terlibat Kegiatan Inkonstitusional

Mahathir berkata fokus utama koalisi Pakatan Harapan adalah sorotan terhadap kecepatan dan jalur yang dibangun ketika kontrak itu disepakati pada 2016.

"Sangat tidak dibenarkan membebankan kontrak semahal ini tanpa menunjukkan hal teknis seperti spesifikasi, harga, hingga keuntungan ekonomi," papar dia.

Halaman
12
Editor: Fatimah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved