Pengamat: Pemilu di Aceh Semrawut

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universtias Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Effendi Hasan MA, mengapresiasi pihak penyelenggara

Pengamat: Pemilu  di Aceh Semrawut
SERAMBINEWS.COM/YUSMANDIN IDRIS
Anggota Linmas Bireuen, Minggu (14/4) sedang mendengar pengarahan di GOR Cot Keutapang, Bireuen. 

BANDA ACEH - Pengamat politik dan pemerintahan dari Universtias Syiah Kuala (Unsyiah), Dr Effendi Hasan MA, mengapresiasi pihak penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggara dan menyukseskan perhelatan Pemilu 17 April lalu.

Menurutnya, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berjalan aman dan damai. Namun ada sejumlah indikasi yang terjadi sehingga Pemilu 2019 di Aceh tergolong tidak jurdil (jujur dan adil). Effendi bahkan menilai pelaksanaan Pemilu di beberapa tempat terbilang semrawut alias kacau.

“Pemilu 2019 hanya sebatas pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan, masih jauh dalam kategori demokrasi subtansial sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya,” kata Effendi Hasan kepada Serambi, Jumat (19/8).

Effendi mengatakan, hasil investigasi lapangan pada hari pelaksanaan Pemilu di sekitar Aceh Besar dan Banda Aceh, banyak sekali permasalahan yang terjadi, seperti banyak pemilih yang tidak mendapat undangan walaupun mereka telah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Kemudian ada lagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT, sehingga mereka tidak dapat memilih. “Yang paling mengherankan kami adalah ada beberapa TPS yang habis kertas suara sehingga mereka seharusnya memilih di TPS A harus beralih ke TPS B,” kata Effendi.

Selain itu katanya, ada juga kejadian, satu pemilih dapat memilih calon tertentu untuk beberapa kali. Namun Effendi tak menyebutkan pemilih tersebut di TPS mana. “Ada juga data lapangan yang kami terima, ada beberapa lapas baik di Aceh besar dan Banda Aceh tidak dilaksanakan pemilihan di lapas tersebut, sehingga penghuni tidak dapat menunaikan haknya sebagai pemilih yang telah dijamin undang-undang,” katanya.

Seperti data lapangan yang diterima Effendi, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu, Aceh Besar, jumlah penghuni sebanyak 639 orang tidak dapat memilih karena tidak dilaksanakan pemilihan di lapas tersebut.

“Demikian juga lapas Jantho yang jumlah penghuninya sebanyak 476 orang juga tidak dapat berpartisipasi dalam pemilih untuk memilih presiden dan anggota legislatif karena tidak ada TPS di lapas tersebut,” tambahnya.

Hal itu, dinilai Dr Effendi adalah permasalahan semrawutnya pelaksanaan Pemilu 2019 di Aceh, sesuai dengan beberapa data lapangan yang diterimanya. “Tentunya ini menjadi tanggung jawab KPU atau KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota sebagai lembaga yang diberi tanggungjawab oleh negara untuk melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan ini,” kata dia.

Menurut doses Universitas Syiah Kuala ini, negara telah menggelontorkan dana cukup besar untuk penyelenggara agar mereka bekerja dan memastikan Pemilu berjalan dengan jurdil dan semua rakyat dapat berpartisipasi untuk memberikan hak suara.

“Namun yang terjadi sebaliknya, uang yang telah dikeluarkan oleh negara tidak setimpal dengan kerja-kerja KPU/KIP dalam proses pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Banyak permasalahan yang terjadi sehingga menurut amataan kami, Pemilu 2019 telah berlangsung damai tapi belum bisa dikatakan pemilu yang demokratis,” ungkpanya.

Oleh karena itu, dia menegaskan, KPU/KIP selaku lembaga dipercayakan, harus berani bertanggung jawab serta harus melakukan Pemilu ulang di beberapa tempat. “Sehingga hak rakyat Indonesia tersebut dapat disalurkan dengan baik,” pungkasnya.(dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved