Aceh Besar Intensifkan Razia Gepeng

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mulai mengintensifkan razia gelandangan dan pengemis (gepeng)

Aceh Besar Intensifkan Razia Gepeng
FOTO DINSOS BANDA ACEH
Sejumlah gepeng yang ditangkap langsung diangkut menggunakan mobil pikap ke Rumah Singgah Lamjabat Banda Aceh untuk dibina 

JANTHO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mulai mengintensifkan razia gelandangan dan pengemis (gepeng) di wilayah tersebut sejak Jumat (19/4). Selain menggelar razia, Pemkab juga memasang poster berisi imbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gepeng di sejumlah persimpangan kawasan Lambaro, Lampeuneurut, Keutapang, dan Ajun.

Adapun imbauan tersebut, Pemkab Aceh Besar meminta seluruh masyarakat Aceh Besar agar tidak memberikan sumbangan kepada peminta-minta di jalanan dan tempat umum. Larangan untuk mengemis atau menggelandang itu diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Asisten I Setdakab Aceh Besar, Abdullah yang dikonfirmasi Serambi, Sabtu (20/4) mengatakan, penertiban gepeng merupakan program Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali yang sudah lama disampaikan. “Tindakan meminta-minta di jalanan itu tidak etis dilakukan. Maka dari itu sejak Jumat (19/4), kami mulai memantau aktivitas gepeng di wilayah Aceh Besar dan menempel imbauan di sejumlah persimpangan,” ujarnya.

Pada hari pertama pelaksanaan program itu, lanjut Abdullah, pihaknya berhasil menangkap tiga gepeng yang dua di antaranya penyandang disabilitas. Untuk tahap awal, para pelanggar diminta untuk menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. “Tahap pertama ini kami menyasar persimpangan dan jalan raya. Selanjutnya baru ke pertokoan, warkop, dan tempat keramaian lainnya,” kata dia, dan menyebut Dinas Sosial Aceh Besar akan berperan dalam pembinaan dan Satpol PP Aceh Besar untuk penertiban.

Menurut Asisten I Setdakab Aceh Besar, aktivitas gepeng itu jelas mengganggu masyarakat, lalu lintas, bahkan membahayakan diri mereka sendiri. Mereka melancarkan aksinya dengan berbagai modus, salah satunya mengatasnamakan dayah. “Mereka seharusnya dibina secara intensif di rumah singgah. Untuk permulaan ini kami lebih ke sosialisasi sebelum nantinya menerapkan sanksi,” jelas Abdullah.

Sekadar diketahui, dalam Pasal 504 KUHP disebutkan bahwa barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Sementara dalam Pasal 505 KUHP tertulis bahwa barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved