Pemkab Aceh Besar Mulai Intensifkan Razia Gelandangan dan Pengemis di Sejumlah Persimpangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mulai mengintensifkan razia gelandangan dan pengemis (gepeng) di wilayah tersebut sejak Jumat (19/4/2019).

Pemkab Aceh Besar Mulai Intensifkan Razia Gelandangan dan Pengemis di Sejumlah Persimpangan
For Serambinews.com
Poster imbauan Pemkab Aceh Besar 

Laporan Eddy Fitriady | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mulai mengintensifkan razia gelandangan dan pengemis (gepeng) di wilayah tersebut sejak Jumat (19/4/2019).

Selain razia, Pemkab juga memasang poster berisi imbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gepeng di sejumlah persimpangan kawasan Lambaro, Lampeuneurut, Keutapang, dan Ajun.

Dalam imbauan tersebut, Pemkab Aceh Besar meminta seluruh masyarakat Aceh Besar agar tidak memberikan sumbangan kepada peminta-minta di jalanan dan tempat umum.

Larangan untuk mengemis atau menggelandang itu diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Asisten I Setdakab Aceh Besar, Abdullah yang dikonfirmasi Serambinews.com, Sabtu (20/4/2019) mengatakan, penertiban gepeng merupakan program Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali.

Baca: Pemkab Aceh Besar Godok Calon Hafiz di Pesantren Fauzul Kabir, Beri Beasiswa dan Bebas Tes Masuk PT

Baca: Sejumlah Gepeng Dibina di Rumah Singgah

Baca: Petugas Tangkap 11 Gelandangan Muda

Baca: Seorang Gelandangan Ditangkap Polisi, Saat Diperiksa Ditemukan Uang Rp 10,2 Miliar

“Tindakan meminta-minta di jalanan itu tidak etis dilakukan. Maka dari itu sejak Jumat (19/4), kami mulai memantau aktivitas gepeng di wilayah Aceh Besar dan menempel imbauan di sejumlah persimpangan,” ujarnya.

Pada hari pertama pelaksanaan program itu, lanjut Abdullah, pihaknya berhasil menangkap tiga gepeng yang dua di antaranya penyandang disabilitas.

Untuk tahap awal, para pelanggar diminta untuk menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan itu.

“Tahap pertama ini kami menyasar persimpangan dan jalan raya. Selanjutnya baru ke pertokoan, warkop, dan tempat keramaian lainnya,” kata dia, dan menyebut Dinas Sosial Aceh Besar akan berperan dalam pembinaan dan Satpol PP Aceh Besar untuk penertiban.

Menurut Asisten I Setdakab Aceh Besar, aktivitas gepeng itu jelas mengganggu masyarakat, lalu lintas, bahkan membahayakan diri mereka sendiri.

Mereka melancarkan aksinya dengan berbagai modus, bahkan ada yang mengatasnamakan dayah.

“Mereka seharusnya dibina secara intensif di rumah singgah. Untuk permulaan ini kami lebih ke sosialisasi sebelum nantinya menerapkan sanksi,” jelas Abdullah. (*)

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved