Opini

Komitmen Pemerintah Aceh Menjaga Lingkungan

AKSI demonstrasi Barisan Pemuda Aceh (BPA) dari 9-11 April 2019, menuntut dicabut rekomendasi gubernur terhadap Izin

Komitmen Pemerintah Aceh Menjaga Lingkungan
Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M, Kepala Biro Hukum Setda Aceh dan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.

Oleh Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M, Kepala Biro Hukum Setda Aceh dan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.

AKSI demonstrasi Barisan Pemuda Aceh (BPA) dari 9-11 April 2019, menuntut dicabut rekomendasi gubernur terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Beutong, Kabupaten Nagan Raya, yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada PT Emas Mineral Murni (EMM), telah disepakati Plt Gubernur, Nova Iriansyah. Meskipun patut disesali aksi tersebut telah cupa, karena merusak lingkungan Kantor Gubernur Aceh. Apalagi, pada waktu yang sama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Walhi terhadap IUP PT EMM (Serambi, 12/4/2019).

Meskipun, IUP tersebut dikeluarkan pada 19 Desember 2017. Namun, prosesnya sudah sejak 2006 dan melibatkan tiga pemerintah; pusat, provinsi dan kabupaten. Kenapa baru di hari ketiga disepakati oleh Pemerintah Aceh melalui Plt Gubernur? Hal ini, dikarenakan Pemerintah Aceh perlu pertimbangan yang bijak (wise), melihat dari berbagai aspek, seperti legitimasi dokumen, regulasi, kelestarian lingkungan, investasi, terutama terhadap kepentingan masyarakat Aceh.

Pasca-disepakati tuntutan BPA tersebut Plt Gubernur telah menetapkan beberapa kebijakan sebagai action plan, yaitu: Pertama, membentuk Tim Akselerasi Penyelesain Penerbitan IUP PT EMM; Kedua, mengkaji dan mengevaluasi semua dokumen yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah pusat/BKPM, Pemerintah Aceh dan Pemkab Nagan Raya; Ketiga, mengklarifikasi dan akan mencabut rekomendasi Surat Keputusan Gubernur NAD No.545/12161 tentang Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Emas Mineral Murni, yang diterbitkan pada 8 Juni 2006;

Keempat, mengklarifikasi dan menuntut pencabutan IUP PT EMM kepada BKPM, yang kontradiksi dengan UUD 1945, Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), PP No.3/2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, dan Perpres No.75/2008 tentang Konsultasi dan Pertimbangan Gubernur dan DPRA; dan, kelima, akan melakukan gugatan ke pengadilan dan mendukung banding Walhi.

Kontradiksi
Jika merujuk Pasal 156 UUPA disebutkan, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh, baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya.

Sumber daya alam meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan. Kegiatan usaha dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta lokal, nasional, maupun asing, yang berpedoman pada standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Sementara, Pasal 4 huruf cc angka 1 dan angka 2 PP No.3/2015 disebutkan, kewenangan pemerintah dalam urusan pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh, meliputi energi dan sumber daya mineral. Selanjutnya, Lampiran huruf cc Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menambahkan, yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu: 1) penetapan kebijakan, norma dan prosedur pengelolaan mineral dan batu bara, dan, 2) Penetapan kriteria wilayah pertambangan mineral dan batu bara dengan konsultasi dan pertimbangan Pemerintah Aceh.

Kemudian, Pasal 7 huruf a PP No.3/2015, disebutkan, kewenangan Pemerintah diselenggarakan dalam bentuk, penetapan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (KNSPK) yang berlaku di Aceh oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Sementara, Pasal 9 huruf b PP No.3/2015 disebutkan, penetapan KNSPK melalui konsultasi dan pertimbangan Gubernur serta memperhatikan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Begitu juga dengan Perpres No.75/2008, bahwa kebijakan administratif pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan gubernur.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved