Salam

Sulitnya Mendapat Data Hasil Pemilu

Empat hari terakhir hingga entah berapa hari ke depan adalah hari-hari yang penuh tanda tanya bagi masyarakat

Sulitnya Mendapat Data Hasil Pemilu
KOLASE SERAMBINEWS.COM/IST
Kolase foto Teuku Zulkhairi dan rekap hasil sementara pemilu lokal tahun 2019 di Turki. 

Empat hari terakhir hingga entah berapa hari ke depan adalah hari-hari yang penuh tanda tanya bagi masyarakat. Pertanyaan paling besar adalah berapa sesungguhnya suara yang diraih masing-masing calon presiden berdasarkan perhitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertanyaan lainnya adalah siapa-siapa saja dan dari partai apa caleg masing-masing daerah yang lolos ke DPR-RI, siapa-siapa saja caleg yang lolos ke DPRA, serta siapa-siapa pula caleg yang masuk ke DPRK. Dan, yang kalah menyedot perhatian adalah siapa-siapa yang lolos menjadi anggota senator (DPD) dari Aceh.

Mengiringi pertanyaan itu, publik juga ingin tahu apa betul ada kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara seperti yang dalam lima hari terakhir sudah berseliweran di dunia maya? Apa betul ada kertas suara yang sudah dicoblos duluan, apa betul ada kotak suara yang dibuka diam-diam? Apa betul banyak suara yang diperjualbelikan di tempat pemungutan suara? Dan, banyak lagi pertanyaan seputar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara seperti yang sedang heboh, apa betul petugas KPU salah input suara sampai sembilan daerah?

Yang jadi masalah kita tidak tahu kapan semua pertanyaan itu akan terjawab. Di Aceh, para wartawan pontang-panting mencari data untuk menjawab pertanyaan publik. Tapi, ternyata semua “pintu data” seperti tertutup bagi pers. Hanya ada beberapa penggal data yang bisa diperoleh dari beberapa desk pemilu yang dibuka Pemkab dan Pemko. Itu pun mereka memberinya diam-diam setelah dirayu.

Pertanyaan kita, harus setertutup itukah data suara rakyat? Atau barangkali benar seperti dikatakan banyak orang bahwa pelaksanaan pemilu kali ini paling semerawut? KPU kali ini paling tidak siap? Yang jelas, ketika Pilpres dan Pileg belum dilaksanakan serentak pada tahun 2014, penghitungan atau rekapitulasi suara oleh KPU juga hampir tak selesai sesuai time line.

Para pengamat mengatakan, penyebab utama lambatnya proses rekapitulasi adalah rendah dan buruknya mutu penyelenggara pemilihan umum mulai tingkat bawah hingga pusat.

KPU periode ini dinilai merupakan penyelenggara dengan tingkat disiplin waktu terburuk. Hampir semua tahapan yang ditetapkan melalui PKPU tak ada yang sekali jadi. Tahapan selalu akan diikuti perubahan peraturan sekedar untuk memperpanjang waktu penyelesaian satu tahapan. Kelihatan sekali bahwa KPU ini lamban, tidak reaktif, dan komitmen terhadap waktunya sangat “elastis”. Proses rekapitulasi suara secara telanjang memperlihatkan betapa kinerja KPU sangat tidak baik meskipun mereka sudah berusaha mengklarifikasi dengan berbagai alasan.

Kelambanan penyelesaian rekapitulasi suara di KPU juga bisa jadi sebagai dampak banyaknya protes dari partai yang merasa rekapitulasi yang dilakukan tidak cocok dengan data dari timses atau parpol. Pengalaman rekapitulasi suara Pemilu 2019 ini kiranya menjadi catatan serius bagi KPU untuk menyambut pemilu mendatang. Kiranya KPU bisa lebih giat bekerja khususnya agar tidak nampak kikuk, bingung, dan keteteran dalam memenuhi jadwal yang sudah disepakati.

Kelambanan lembaga resmi dalam merekapitulasi suara telah menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Berbagai opini kini telah terbangun di publik sesuai data-data tak resmi yang tersajikan ke hadapan mereka. Media sosial menjadi pelarian sikap penasaran publik yang tak sabar menunggu hasil real count oleh KPU.

Lima tahun lalu, wartawan tak sesulit ini mendapatkan data-data hasil perhitungan suara untuk disajikan ke publik. Tapi, kini sudah hari kelima, publik belum mendapatkan 50 persen pun informasi real hasil rekapitulasi suara, baik untuk pilpres maupun untuk pileg. Artinya, kita harus katakan bahwa proses rekapitulasi suara setelah dihitung di TPS benar-benar sangat lambat. Parahnya lagi, sudah lambat masih banyak yang salah input pula.

Oleh karena itu, kita berharap KPU memperbaiki kinerjanya, sehingga dalam yang tak terlalu lama masyarakat sudah bisa mengetahui hasil resmi Pemilu 2019 ini. Dan, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi yang membuka desk pemilu, hendaknya tak menutup-nutupi data itu. Masyarakat sudah tahu, hasil resmi adalah yang diumumkan KPU kelak. Sedangkan data dari Desk Pemilu setidaknya untuk mengurangi rasa penasaran masyarakat. Toh semua data itu bersumber dari TPS. Bukankah ini bagi pemerintah juga bagian dari pelayanan publik?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved