Terkait Panwaslih Hentikan Rekap Suara di Mutim, Begini Respon KIP Pidie

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie angkat bicara terkait dihentikan proses rekap suara yang dilakukan PPK di Kantor Camat Mutiara Timur (Mutim)..

Terkait Panwaslih Hentikan Rekap Suara di Mutim, Begini Respon KIP Pidie
For Serambinews.com
PPK Mutiara Timur melakukan rekap suara di Kantor Camat Mutiara Timur, Pidie, Senin (22/4/2019). 

Terkait Panwaslih Hentikan Rekap Suara di Mutim, Begini Respon KIP Pidie

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

 

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie angkat bicara terkait dihentikan proses rekap suara yang dilakukan PPK di Kantor Camat Mutiara Timur (Mutim).

Dihentikannya rapat rekapitulasi oleh Panwaslih Pidie, ternyata dinilai tanpa koordinasi dengan komisioner KIP. 

Untuk diketahui, Panwaslih Pidie menghentikan proses rekap suara dilakukan PPK di Kantor Camat Mutim, karena dinilai telah melanggar prosedur. 

"Kami kecewa terhadap sikap Panwaslih yang terburu-buru mengambil keputusan tanpa koordinasi dengan KIP, menghentikan rekap suara yang dilakukan PPK Mutim," kata Ketua Divisi Teknik dan Penyelenggara KIP Pidie, Fuadi M Yusuf, kepada Serambinews.com, Senin (22/4/2019).

Ia menyebutkan, alasan Panwaslih menghentikan rekap suara karena tidak memperlihatkan forrmulir C1 hologram kepada saksi, karena saksi sudah memegang salinan formulir C1.

Hal itu, kata Fuadi, tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pasal 11 ayat (2) huruf c. 

Antara lain, berisi PPK dibantu Ketua PPS atau anggota PPS bertugas membacakan  formulir C-KPU hologram,  C1-PPWP  hologram, C1-DPR  hologram dan C1-DPD hologram.

Sementara PPK mengisi dengan menuangkan ke dalam formulair C1-DPRD  hologram, C1-DPRD hologram, untuk direkap dalam formulir DAA 1 Plano.

"  Bukan memperlihatkan kepada saksi, kan semua saksi telah pegang salinan formulir C1," jelasnya.

Mengenai rekap harus dibentuk empat kelompok. Kata Fuadi,  Panwaslih Pidie keliru. Sebab, dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pasal 17 ayat (7) secara tegas menyebutkan.

Bahwa rekap dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan dibagi ke dalam empat kelompok dengan meperhatikan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

" Artinya bukan harus, walaupun adanya proses yang salah. Panwascam yang menegur dengan melaporkan kepada Panwaslih. Lalu, Panwaslih yang mengeluarkan rekomendasi kepada KIP untuk memerintahkan PPK Mutim menghentikan rekap suara," jelasnya. (*)

Penulis: Muhammad Nazar
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved