Salam

Nova Pertegas Sikap Soal Izin PT EMM

Pemerintah Aceh mencabut rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161 tanggal 8 Juni 2006

Nova Pertegas Sikap Soal Izin PT EMM
SERAMBI/M ANSHAR
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Senin (22/4/) menggelar konferensi pers di Kantor Bappeda Aceh terkait tindak lanjut aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa penolakan PT Emas Mineral Murni (EMM) yang berakhir ricuh di halaman Kantor Gubernur Aceh pada 11 April lalu. 

“Pemerintah Aceh mencabut rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161 tanggal 8 Juni 2006, dengan pernyataan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui surat Nomor 545/6320 tanggal 18 April 2019, perihal pencabutan rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT, dalam konferensi pers di Banda Aceh, dua hari lalu.

Rekomendasi yang dicabut itu merupakan dasar pengeluaran izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Emas Mineral Murni (EMM) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI pada 19 Desember 2017. Berdasarkan penelusuran harian ini, jika mengacu pada tahun dikeluarkannya rekomendasi tersebut, maka gubernur yang mengeluarkan rekomendasi untuk pemberian IUP kepada PT EMM pada masa kepemimpinan Mustafa Abubakar selaku Penjabat (Pj) Gubernur NAD.

Nova mengatakan, pencabutan rekomendasi Gubernur NAD tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmennya yang disampaikan di hadapan ribuan massa yang menggelar demo penolakan PT EMM di depan Kantor Gubernur Aceh, 11 April 2019. Nova mengatakan ia tetap komit dengan petisi dan pernyataan yang telah disampaikan.

Pada pekan kedua April 2019, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Aceh melancarkan aksi menolak eksplorasi tambang emas di Beutong Ateuh Banggalang (Nagan Raya) dan Pegasing (Aceh Tengah) oleh PT EMM. Setelah melakukan aksi selama tiga hari berturut-turut di halaman kantor gubernur, akhirnya Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sepakat untuk menolak beroperasinya perusahaan tambang itu di Aceh.

Nova membacakan empat poin yang diajukan demonstran dan berjanji melaksanakan tuntutan itu. Pertama, Plt Gubernur Aceh siap melakukan gugatan melalui Pemerintah Aceh sebagai bentuk mempertahankan kekhususan Aceh dan membela rakyat Aceh. Kedua, Plt Gubernur Aceh siap menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT EMM. Ketiga, mengutuk tindakan Pemerintah Pusat yang tidak menghormati kekhususan Aceh yang dihasilkan dari butir-butir perdamaian antara Aceh dan Indonesia. Dan, keempat, Plt Gubernur Aceh siap membuka dan mengecam dalang di balik berdirinya PT EMM di Bumi Aceh.

Di satu sisi kita sangat mengapresiasi sikap Plt Gubernur yang telah menampung aspirasi mahasiswa terkait PT EMM. Namun, di sisi lain Nova yang kini memegang tampuk pemerintahan di provinsi ini juga punya janji untuk membuka lapangan kerja baru di Aceh guna mengurangi pengangguran sekaligus menekan angka kemiskinan.

Salah satu strategi yang paling efektif membuka lapangan kerja adalah dengan menarik banyak investasi dari luar ke daerah ini. Sebab, selama ini kita lihat investasi pemerintah habis tersedot untuk infrastruktur perhubungan atau transportasi, pertanian dan pengairan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan investasi yang khusus untuk menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak, hingga kini belum terlihat.

Melihat daerah-daerah lain yang sudah lebih maju dari Aceh, lapangan kerja itu umumnya terbuka di sektor industri. Mulai dari pabrik pupuk, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik semen, dan lain-lain. Dan itu umumnya investasi swasta dalam negeri dan luar negeri.

Para pemilik modal sebetulnya tidak lagi khawatir untuk masuk ke Aceh. Ada beberapa perusahaan berjaringan besar yang sudah masuk ke Aceh, namun mereka mendapat penolakan dari masyarakat dengan berbagai alasan. Bukan hanya PT EMM dan PT Semen Indonesia, ada beberapa lainnya juga mundur.

Pemerintah jangan menyalahkan masyarakat, justru sebaliknya pemerintah di Aceh harus instrospeksi mengapa masyarakat menolak. Jangan-jangan cara masuknya tidak benar alias diam-diam. Atau lahan yang akan ditawarkan kepada calon investor belum clear dengan masyarakat dan pihak-pihak lain.

Makanya, kita berharap setiap lahan yang ingin ditawarkan kepada investor hendaknya bukan lahan-lahan yang bermasalah, atau lahan-lahan yang bisa mengganggu masyarakat. Semoga para eksekutif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun dan BPKS yang sedang gencar mencari investor dapat menjadikan kasus-kasus yang sudah terjadi sebagai pelajaran.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved