Opini

Turbulensi Pascapilpres

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 April 2019 yang menolak permohonan untuk mengumumkan hasil survei

Turbulensi Pascapilpres
IST
Teuku Kemal Fasya, Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe. Pengurus Nahdlatul Ulama Aceh

Oleh Teuku Kemal Fasya, Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe. Pengurus Nahdlatul Ulama Aceh.

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 April 2019 yang menolak permohonan untuk mengumumkan hasil survei lebih cepat dari pukul 15.00 WIB adalah putusan yang tepat. Putusan ini sama sekali tidak menghilangkan hak publik untuk mendapatkan informasi, tapi demi mencegah terjadinya penggiringan opini yang bisa menyesatkan proses keseluruhan pemilu. Putusan boleh menyiarkan hasil QC (quick count) atau proses hitung cepat, dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Barat Indonesia ditutup dianggap memberikan jaminan pada keamanan hasil.

Dalam hal ini, UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Sikap MK yang menolak permohonan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Riset Opini Publik (Aropi) untuk menguji Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu adalah mencegah “turbulensi” politik akibat penggiringan informasi yang bisa membelah bangsa.

Namun ironi politik dilakukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN). Melalui calon presidennya, Prabowo Subianto melakukan sikap menolak hasil QC ketika angka hasil survei telah 90% ditabulasi oleh lembaga survei ternama disiarkan. Konferensi pers yang dilakukan itu menjadi anti-klimaks perjalanan demokrasi elektoral koalisi BPN.

Ironi pertama adalah “pidato kemenangan” Prabowo. Ia melakukan pernyataan pers tentang kemenangan pemilu di tengah siaran QC yang menunjukkan Jokowi-Makruf menang dengan rentang suara 9-10%. Deja vu pun terjadi, Prabowo melakukan sujud syukur diikuti beberapa tim pendukungnya. Aksi ini mengingatkan blunder politik yang dilakukannya lima tahun lalu. Ia melakukan sujud syukur, tapi dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui hasil pleno penetapan suara 62.576.444 suara (46,85%), berbanding dengan Jokowi-JK yang memperoleh 70.997.833 suara (53,15%).

Ironi kedua terlihat pada gestur dan karakter Prabowo. Secara psikologis Prabowo sangat tidak siap menerima kekalahan. Pidatonya menunjukkan realitas oksimoron: mengklaim diri menang sebagai presiden pilihan rakyat, tapi tidak menunggu proses formal dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang sah. Dan, ironi ketiga ialah serangannya pada lembaga survei dan QC, padahal dalam alam demokrasi modern, lembaga survei dan hasil opini publik yang dihasilkannya tak terhindarkan.

Masih belum hilang dalam memori; bagaimana hasil QC tujuh lembaga survei terkemuka pada Pemilu 2014 ditolak oleh pasangan Prabowo- Hatta. Mereka lebih mempercayai empat lembaga survei sendiri yang ternyata tidak menjalankan prinsip kerja secara normal. Waktu akhirnya membuktikan, hasil empat lembaga survei itu abal-abal, bertentangan dengan rekapitulasi manual (real count) KPU. Adapun tujuh lembaga survei terkemuka (Lingkaran Survei Indonesia, CSIS, Populi Center, RRI, Saiful Mujani Research Center, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia) memiliki presisi dengan angka KPU. Hanya ada deviasi plus-minus 1%.

Melawan akal sehat
Menolak hasil survei dan QC sesungguhnya perlawanan paling nyata pada akal sehat. Survei ialah pendekatan ilmiah dunia penelitian kuantitatif yang dijalankan dengan prinsip statistika yang ketat.

Statistika survei pemilu ialah perkembangan lebih lanjut dari pola sampling dalam metode riset induktif eksakta atau ilmu alam. Namun dalam ilmu sosial, ia dikaitkan dengan kaidah pembagian populasi berbasis representasi wilayah padat-longgar, gender, kelas ekonomi, desa-kota, dan sebagainya.

Dengan pelbagai perkembangan sejak pertama kali digunakan di Filipina pada Pemilu 1986, survei pemilu telah mengalami perkembangan yang cukup mantap. Tentu tak ada survei yang seratus persen pasti dan itu manusiawi. Kesalahan pencuplikan data atau dikenal dengan istilah margin of error, “dimaafkan” sepanjang lembaga survei mendeklarasikannya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved