Walhi Ajukan Banding

LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama masyarakat akhirnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha

Walhi Ajukan Banding
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Muhammad Nur, Direktur WALHI Aceh 

* Terkait Gugatan Izin PT EMM

BANDA ACEH - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama masyarakat akhirnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait sengketa izin tambang PT Emas Mineral Murni (EMM). Memori banding didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta Pusat pada Selasa (23/4).

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur yang hadir saat mendaftarkan banding memberitahu kepada Serambi bahwa pihaknya telah menyiapkan segala bukti sebagai pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Memori banding diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Ronald M Siahan SH MH.

“Kita berharap majelis hakim membatalkan seluruh administrasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam hal pemberian izin tambang PT EMM. Aceh memiliki kewenangan mengatur sendiri kekayaan alam dan hutannya,” katanya seusai mendaftarkan memori banding.

Untuk diketahui, gugatan Walhi bersama masyarakat terhadap Kepala BKPM RI yang mengeluarkan izin eksplorasi kepada PT EMM di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, dan Pegasing, Aceh Tengah, kandas setelah ditolak oleh majelis hakim PTUN Jakarta pada 11 April 2019.

Tidak terima putusan itu, kemudian Walhi bersama masyarakat mengajukan banding. Untuk menguatkan materi banding, penggugat juga memasukkan beberapa bukti baru, yaitu tuntutan mahasiswa dan masyarakat yang selama ini gencar melakukan aksi menolak kehadiran PT EMM di Aceh.

Selain itu, surat keputusan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang mencabut rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 545/12161, tanggal 8 Juni 2006 yang menjadi dasar dikeluarkan izin kepada PT EMM oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 19 Desember 2017.

Terakhir, surat Plt Gubernur Aceh yang ditujukan kepada Kepala BKPM-RI untuk meminta meninjau/mengevaluasi kembali Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017, tanggal 19 Desember 2017, perihal pemberian IUP kepada PT EMM.

Muhammad Nur mengungkapkan, dari analisa pihaknya terdapat 63 bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam pemberian izin kepada PT EMM, di antaranya dalam amdal bertulis luas lahan eksplorasi 3.500 hektar (ha), tetapi di dalam surat BKPM terkait tapal batas tertulis 10.000 ha.

Dalam kesempatan itu, Direktur LSM Walhi Aceh, Muhammad Nur juga mengapresiasi sikap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam merespon sengketa izin tambang PT EMM. Menurutnya, Nova telah menindaklanjuti komitmennya seperti yang disampaikan dihadapan massa yang berdemo pada 11 April 2019.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved