Salam

Kinerja SKPA Dipersoalkan

Pemerintah Aceh sudah mengontrakkan 318 paket proyek strategis APBA 2019 senilai Rp 645 miliar

Kinerja SKPA Dipersoalkan
SERAMBI/HERIANTO
REKANAN meneken kontrak 318 paket proyek strategis APBA 2019 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (24/4). 

Pemerintah Aceh sudah mengontrakkan 318 paket proyek strategis APBA 2019 senilai Rp 645 miliar kepada 318 perusahaan. “Kepada rekanan yang telah menandatangani kontrak, saya minta setelah menarik uang muka kerja, jangan ada yang menjual proyeknya dengan cara mensubkan kepada pihak lain. Kalau dijual kepada orang lain, hasil proyeknya nanti, kalau tidak mangkrak, berkualitas rendah, cepat rusak dan roboh,” kata Plt Nova Iriansyah.

Saat ini, menurut Nova, masih ada 282 paket lagi proyek yang belum ditayangkan untuk dilelang menunggu giliran. Dan, ada 207 paket tersebar di 20 SKPA yang dokumennya belum diserahkan ke Pokja ULP pada Biro Pengadaan Barang Setda Aceh untuk dilelang. “Kepada 20 SKPA saya minta segera melengkapi dan menyerahkan ke Pokja ULP dokumen paket proyek strategisnya untuk dilelang,” desak Nova.

Kalangan DPRA ternyata menilai eksekutif lamban melelang proyek-proyek APBA 2019. “RAPBA 2019 senilai Rp 17 triliun lebih sudah disahkan DPRA pertengahan Desember 2018. Tapi kenapa sampai 24 April 2019 masih ada ratusan paket proyek yang belum dilelang?” tanya Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda.

Padahal, menurut Ketua DPRA Muhammad Sulaiman, para ketua fraksi dan komisi, sebelumnya Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah berjanji paket-paket itu sudah bisa dilaksanakan Maret 2019. Tapi, fakta di lapangan sampai pertengahan bulan April, ada ratusan paket proyek jangankan dikerjakan, dilelang saja belum. “Harusnya Plt Gubernur mengevaluasi kinerja SKPA-SKPA yang lamban itu,” kata Sulaiman Abda.

Total APBA 2019 mencapai Rp 17,104 triliun. Sedangkan jumlah proyek yang harus dilelang mencapai 1.127 paket. Hingga kemarin memang masih banyak proyek yang belum dilelang. Kondisi ini menimbulkan banyak prasangka kepada Pemerintah Aceh.

Sejak awal proses lelang proyek ini sudah mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Pakar ekonomi dan aktivis LSM anti korupsi antara lain sudah mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Aceh mengumumkan lelang proyek di media cetak dengan hanya memuat tabel jumlah proyek per bidangnya tanpa rincian lengkap, sangat tidak efektif. “Kami memang tahu, rincian paket proyek yang dilelang diumumkan di website Pemerintah Aceh, tapi hal itu belum memberikan keterbukaan bagi publik. Tidak semua masyarakat bisa membuka website sehingga banyak paket proyek yang tidak diketahui publik. Di mana letak transparansinya?” tanya pakar ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi.

Koordinator LSM MaTA, Alfian mengatakan, Pemerintah Aceh perlu mengumumkan nama paket, nilai paket, dan lokasi proyek yang akan dilelang secara terbuka kepada publik. “Publikasi perencanaan dan pengalokasian anggaran dan paket proyeknya harus dapat dengan mudah dilihat, mulai dari sisi perencanaan dengan penganggaran program, apakah terukur atau tidak,” kata Alfian.

Pemerintah Aceh diminta jangan bersikap setengah hati dalam hal lelang proyek. Sebab, ketidak transparansian itu bisa jadi akan menyuburkan percaloan proyek. Jika calo sudah bermain, maka biasanya gratifikasi dan korupsi akan sulit terelakkan.

Para aktivis antikorupsi sudah sering mengungkap celah-celah “perampokan” uang negara. Salah satunya melalui proyek. Kasus-kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), umumnya terkait dengan proyek, baik saat penganggaran maupun saat pelaksanaannya.

Itu semua terjadi karena adanya “kongkalikong” antara oknum pejabat, baik di pemerintah maupun dewan, dengan pengusaha atau kontraktor. Meskipun melalui tender, masih membuka peluang adanya “main mata” untuk mencuri uang APBN dan APBA. Pasalnya, tender yang dilakukan pun dimanipulasi sedemikian rupa oleh oknum penyelenggara negara dan rekanan, sehingga pemenang tender sudah ditentukan sebelumnya. Dari tender manipulatif tersebut dapat dipastikan terjadi penggelembungan biaya yang kemudian digunakan untuk menyuap oknum pejabat yang meloloskannya. Oleh sebab itulah, pengumuman lelang itu harus menyebutkan itu harus secara detail proyek sehingga publik bisa tahu jika ada “permainan” anggaran.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved