Salam

Belum Ada Yang Menolak Wacana Ubah UU Pemilu

Wacana politik penting yang sedang bergulir seperti bola salju adalah mengubah UU Pemilu

Belum Ada Yang Menolak Wacana Ubah UU Pemilu
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Para pemohon judicial review UU Pemilu bersama-sama kuasa hukum serta pengunjung sidang melakukan foto bersama di ruang sidang MK 

Wacana politik penting yang sedang bergulir seperti bola salju adalah mengubah UU Pemilu. Sebab, dua pekan setelah pemilu serentak Pilpres dan Pileg digelar, ternyata pelaksanaannya sangat rumit dan membingungkan calon pemilih serta membuat KPU dan Bawaslu kalang kabut. Lebih dari itu, yang juga penting adalah kualitas Pileg bisa jadi akan menurun karena perhatian masyarakat lebih tersedot ke Pilpres.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo setuju dilakukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dia menyebut beberapa poin yang perlu direvisi, antara lain, pemisahan waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres). “Saya setuju kembali seperti dulu. Pileg seperti DPR RI, DPD RI, DPRD dan Pilpres terpisah dengan waktu masa kampanye maksimal tiga bulan.”

Komisioner KPU juga sependapat dengan wacana yang sedang berkembang yakni memisahkan pelaksanaan pilpres dan pileg. Sebab, kenyataannya, pelaksanaan Pemilu serentak pertama ini menyisakan berbagai persoalan yang menuntut penyelenggara negara untuk memikirkan dan mengatur ulang. Selain biayanya yang sangat mahal dan ratusan korban jiwa berjatuhan, penghitungan suaranya pun bertele-tele. Pemilu serentak kali ini menimbulkan kontroversi berkelanjutan, bahkan mengarah pada situasi yang makin tidak kondusif.

Di lapangan, pemilih makin bingung, petugas makin berat bebannya, pengamanan perlengkapan Pemilu makin rawan, penghitungan hasil makin lama dan bertele, konflik antar pendukung makin terbuka. Hampir tidak ada poin plus yang memperlihatkan kualitas demokrasi makin tinggi, tetapi justru mundur dan mutunya makin rendah.

Hasil pengamatan banyak kalangan menyebutkan, ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak ini. Antara lain, terjadinya berbagai kecurangan di hampir semua daerah sehingga banyak yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang. Ada yang mengatakan, “UU yang buruk menghasilkan praktek berdemokrasi bermutu rendah. Sebaliknya, UU yang dipersiapkan dan dirancang secara matang, baik, serta komprehensif akan menghasilkan output yang lebih bagus dan berkualitas.”

Sejauh ini, wacana itu memang mendapat sambutan positif dari hampir semua kalangan. Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi, misalnya, mengatakan sepakat melakukan revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem ke depan. Namun, tidak menabrak ketentuan hukum yg lebih tinggi.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Saat menyusun Rancangan UU Pemilu, panitia khusus (pansus) sudah mendengarkan keterangan beberapa pihak, termasuk penggugat aturan tersebut dari Koalisi Masyarakat Sipil. “Untuk memastikan apa yang dimaksud serentak. Kesimpulannya bahwa pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama,” kata Baidowi mengingatkan putusan itu.

Kini sudah terbuka lebar peluang untuk mengubah UU Pemilu agar tidak lagi serentak antara Pilpres dan Pileg. Sebab, pemisahan ini diyakini secara pelaksanaan akan lebih baik, dan mungkin saja secara kualitas hasilnya juga akan lebih baik.

Yang menjadi pertanyaan, kapan wa ktu yang tepat membehas dan merevisi UU Pemilu? Pengalaman selama ini, UU Pemilu itu selalu dipersoalkan menjelang pemilu. Sehingga, yang semua pihak terutama Parpol melalui wakil-wakilnya di DPR, dalam pembahasan yang acap “tergesa-gesa” akan memperjuangkan kepentingan jangka pendek.

Maka, untuk mencegah terulangnya hal demikian, pembahasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR, harus dibahas beberapa tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Sebab, membahas dalam waktu yang tergesa-gesa, dan tak terdorong kepentingan jangka pendek, maka kepentingan-kepentingan bangsa untuk jangka panjang akan lebih terakomodir, termasuk kesiapan pelaksanaannya. Sudah saatnya kita membangun sistem yang lebih baik untuk keperluan jangka panjang. Sehingga tidak setiap waktu, setiap saat mau pemilu kemudian harus mengubah undang-undang.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved