Ghazali Abbas: Siapapun Presiden PSN di Aceh Harus Berlanjut dan Tuntas Demi Kemaslahatan Rakyat

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Ghazali Abbas Adan mengatakan kerja profesional dan proporsional sebagai anggota parlemen

Ghazali Abbas: Siapapun Presiden PSN di Aceh Harus Berlanjut dan Tuntas Demi Kemaslahatan Rakyat
IST
Siapapun Presiden PSN di Aceh Harus Berlanjut

ANGGOTA DPD RI Perwakilan Aceh Ghazali Abbas Adan mengatakan kerja profesional dan proporsional sebagai anggota parlemen (DPD RI) dalam kaitannya dengan tugas reses, tidaklah berbanding lurus dengan urusan pribadi sebagai peserta pemilu legilatif 17 April 2019.

Apalagi sampai menunggangi agenda reses dengan perilaku dan rupa-rupa akting diluar tupoksi berparlemen. Kendati itu menjurus kepada pendistorsian eksistensi dan fungsi parlemen yang nyata-nyata bagian dari upaya sekedar mendongkrak pencitraan untuk tujuan elektabilatas demi keberlanjutan status sebagai anggota parlemen di Senayan.

“Tetapi harus dipahami dan dilakoni bahwa sesungguhnya reses itu adalah tugas konstitusional yang dilaksanakan sesuai tupoksi parlemen, profesional dan proporsional, yakni berkaitan dengan legislasi, budgeting, dan kontrol. Dimana kumulasinya adalah representasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat banyak. Bukan untuk orang per-orang dan/atau kelompok, apalagi dengan mengedepankan karakter pamer dan ria,” kata Ghazali Abbas.

Mantan anggota MPR/DPR RI mewakili daerah Aceh periode 1992-2004 ini mengungkapkan hasil dari kerja profesional dan proporsional demikian maka resume dan saripati reses dirinya telah disampaikan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang V DPD RI 2018/2019, Selasa (30 April 2019) yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Dr Nono Sampono.

Adapun resume dan saripatinya sebagai berikut :
Pertama. Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) adalah elaborasi dari pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang kekhususan (lex specialis) satu daerah di Indonesia. Di mana pasal 192 UUPA tersebut menegaskan bahwa zakat adalah faktor pengurang pajak penghasilan bagi warga negara Indonesiayang beragama Islam di Aceh.

“Artinya WNI muslim di Aceh tidak membayar ganda sekaligus ketika mendapatkan penghasilannya, yakni jumlah zakat yang dikeluarkan mengurangi pajak penghasilan yang wajib dikeluarkannya. Tetapi faktanya sampai saat ini pasal 192 tersebut belum dapat dilaksanakan di Aceh,” kata Ghazali. Berdasarkan fakta ini maka dalam masa resesnya Ghazali Abbas bersilaturrahmi dan berdiskusi dengan Kepala Biro Hukum Setda Aceh Dr Amrijal J Prang SH LLM dan jajarannya. Dalam diskusi tersebut melahirkan kesepahaman akan perlunya judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap pasal 192 UUPA niscaya diperkuat sehingga pasal 192 UUPA tersebut serta merta dijadikan sebagai asas legalitas pemberlakuannya terhadap kaum muslimin wajib zakat dan wajib pajak di Aceh.

Kedua. Tujuan dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat yang setiap tahunsemakin meningkat adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan ini akan terwujud apabila pengelolaan dan pemanfaatan dana desa itu benar-benar dilakukan oleh aparat dan masyarakat desa secara dinamis dengan tetapmengacu pada mekanisme baku. Diantaranya peraturan Bupati/Wali Kota dan Kementerian terkait yang diimplementasikan melalui musrenbang desa yang melibatkan seluruh masyarakat. Dan programprogram yang dibuat itu jugaberdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa tersebut.

“Hanya saja faktanya tidak semua desa dapat melakukan hal demikian. Ini disebabkan kapasitas aparat desa yang masih terbatas, disamping masih sering terjadinya perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang menyebabkan aparat dan masyarakat desa tidak memiliki panduan kongkrit ketika menyusun program pembangunan di desanya,” ungkap Ghazali Abbas.

Dengan fakta seperti ini Ghazali Abbas juga bersilaturrahmi dan diskusi di bebarapa kantor kecamatan yang melibatkan aparat desa dan juga masukan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan jajaran di beberapa Kabupaten di Aceh. Menurut Ghazali Abbas dinamika regulasi yang demikian semestinya dilakukan pelatihan secara terus menerus terhadap aparat desa. Selain itu adanya study banding ke daerah-daerah yang sudah berhasil mewujudkan inovasi pemanfaatan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan anggaran dari pemerintah pusat.

“Di sisi lain dikarenakan beban kerja yang bertambah maka gaji dan pendapatan aparat desa jugaharus ditingkatkan paling kurang sesuai UMR dan anggarannya bersumber dari APBN,” ungkap Ghazali Abbas.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved