Salam

Sistem PPDB Harusnya Diiringi Kebijakan Lokal

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan

Sistem PPDB Harusnya Diiringi Kebijakan Lokal
CAPTURE SIMPPDBMADRASAH.COM
Halaman pengisian data peserta PPDB madrasah Kota Banda Aceh. 

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional, niat baik ini tentu perlu diapresiasi. Namun sayangnya, dalam prakteknya Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, justru banyak menimbulkan keluhan di masyarakat.

Padahal, sistem zonasi, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Karena, rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Namun, dalam prakteknya, sistem tersebut tidak berjalan lancar.

Banyak orangtua yang mengadukan permasalahan sistem zonasi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Karenanya, KPAI tahun lalu mendorong adanya evaluasi kebijakan PPDB agar lebih dapat menyesuaikan kondisi lapangan di berbagai daerah sehingga tahun ajaran 2019/2020 ada perbaikan dalam sistem PPDB.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti menilai, sistem zonasi yang ditetapkan dalam PPDB menuai banyak masalah, antara lain karena ketidakseimbangan daya tampung sekolah (supply) yang terbatas dan jumlah pendaftar (demand) yang terlampau tinggi. Ketidakseimbangan itu, mengancam hak murid untuk menerima pendidikan tidak terpenuhi. Banyak orangtua mengeluh karena anaknya tak bisa masuk ke sekolah-sekolah dekat tempat tinggal mereka yang terbatas daya tampung. Ketidaksiapan sekolah negeri dalam menampung demand murid inilah yang berpotensi mengakibatkan anak putus sekolah.

Apalagi, seperti tahun lalu, pengumuman hasil PPDB dilakukan sepanjang minggu kedua bulan Juli 2018, sementara kalender tahun ajaran 2018/2019 dimulai serentak di minggu setelahnya. Itu berarti, calon siswa yang tidak lolos PPDB hanya memilki waktu kurang dari satu minggu untuk mencari sekolah yang mau menerimanya.

Saat gagal masuk sekolah negeri, para murid memiliki alternatif untuk mendaftarkan diri di sekolah swasta. Namun, kebanyakan sekolah swasta favorit sudah lebih dulu menutup masa pendaftaran murid baru sebelum prosedur PPDB dibuka. “Beberapa hal di atas menunjukkan tujuan diberlakukannya sistem zonasi tidak tercapai sepenuhnya. Karena pada praktiknya pun masih ada siswa yang harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu menjadi terbebani dengan biaya yang diminta oleh sekolah swasta,” jelasnya.

Padahal, salah satu tujuan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB ini di antaranya untuk menghilangkan persaingan antar sekolah negeri dan siswa. Hal ini dilakukan karena kriteria penerimaan siswa maupun status sekolah ‘favorit’ bukanlah berdasarkan kompetensi, melainkan jarak.

Oleh sebab itu, di musim PPDB untuk tahun 2019/2020 yang sedang berlangsung ini hendaknya diterapkan sesuai kondisi lingkungan di masing-masing daerah. Sebab, kenyataan yang ada menunjukkan di banyak daerah atau zona Pemerintah belum cukup siap menerapkan sistem PPDB karena jumlah sekolah yag tersedia dengan peminat sangat berimbang. “Penerapan sistem zonasi akan sangat bagus kalau jumlah sekolah negeri di setiap wilayah atau daerah di Indonesia sudah berimbang,” kata seorang komisoner KPAI.

Untuk itulah, agar PPDB tak terus menuai masalah, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi wajib melakukan pemetaan. Sekolah yang tepat sehingga anak-anak yang tinggal di wilayah minim sekolah negeri bisa tetap terfasilitasi, misalnya dengan kebijakan zona bersebelahan.

Artinya, dengan kondisi yang masih banyak kekurangan sekarang ini, penerapan sistem PPDB harus diiringi dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memihak pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mendapat fasilitas pendidikan yang dekat dan murah.

Sebab, kita tahu terkadang, sekolah-sekolah yang mengedepankan kualitas, cenderung mengabaikan sistem zonasi. Ini juga tidak salah, karena sekolah yang baik itu adalah sekolah yang mampu melahirkan lulusan-lulusan berkualitas. Dan itu pula yang selama ini dilakukan oleh sekolah-sekolah unggul. Mereka “menjemput” peserta-peserta didik berkualitas dengan berbagai cara tanpa mau tahu sang calon murid berasal dari mana. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved