Opini

Dampak Politik Pemilu 2019

Setelah berlangsung kontestasi politik atau pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019

Dampak Politik Pemilu 2019
IST
TAUFIQ ABDUL RAHIM, Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

OLEH TAUFIQ ABDUL RAHIM, Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

Setelah berlangsung kontestasi politik atau pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 untuk calon presiden (eksekutif) dan anggota dewan (legislatif) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (DPR dan DPD RI), kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Aceh (DPRA), serta seluruh Kabupaten/Kota (DPRK).

Politik sabagai bagian integral dari ilmu-ilmu sosial (social sciences), sudah sejak lama juga membedah dirinya menjadi dua cabang besar ilmu; yaitu pertama disebut dengan studi kebijakan (policy study). Hal ini berhubungan dengan usaha untuk memahami dan memberikan informasi proses pembuatan kebijakan, dengan cara mengkaji isu-isu kebijakan tertentu.

Kedua, dalam politik melakukan analisis kebijakan (policy analysis), ini lebih bersifat politis karena mempengaruhi atau berdampak langsung dari lembaga, institusi-institusi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif sebagai orang yang secara politik bertaruh menjadi elite politik berkuasa, mendapatkan posisi kekuasaan penting menetapkan kebijakan yang berhubungan dan berdampak politik bagi kehidupan rakyat.

Perkembangan kondisi ini semakin manarik untuk dikaji, dilihat serta dianalisis secara teoritis dan politik dari para ilmuan politik masa lalu, proses politik seperti legislatif, dan eksekutif. Ini menaruh perhatian tertentu terhadap unsur-unsur sistem politik, juga aktivitas dari kelompok-kelompok kepentingan (vested interested) ataupun pembentukan pendapat umum yang berkaitan kehidupan masyarakat dari hasil kontestasi politik yang diikuti dan kebijakan dari pemimpin politik pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran para ahli ilmu politik sebagian berpandangan bahwa, seperti dapat dipahami oleh orang-orang pada masanya, bisa saja tidak dapat menggantikan teori ilmu politik. Ini dikarenakan berbeda dari teori politik, tidak mampu memberikan petunjuk praktis kepada manusia dalam kehidupan sosial dan demokrasi, berhubungan dengan pembuatan dan perumusan kebijakan luar negeri, kebebasan hak-hak sipil warga negara (hak untuk memilih dan dipilih) atau hak azasi manusia (human rights) telah lama dipahami sebagai lahan studi penting ilmuan politik.

Akan tetapi, juga dapat menerima serta dipahami deskripsi tentang peranan mereka sendiri. Karena tuntutan dampak perubahan dari hasil kontestasi politik Pemilu 2019, ini merupakan harapan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan perbaikan kehidupan ril menuju kesejahteraan sebagai gambaran perilaku politik para aktor politik eksekutif dan legislatif.

Kondisi kekinian masyarakat pasca-Pemilu 2019 adalah, secara obyektif jika terdapat kriteria yang pasti, yang konsisten terhadap kebenaran atau kemungkinan akan memuaskannya nanti, ini adalah bebas nilai jika diuraikan atau diterangkan tanpa memaksa pertimbangan nilai secara terbuka dan tertutup. Ini semata-mata melihat perkembangan perilaku para politisi (aktor politik), adalah sengaja melihatnya dan sering dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat berfikir tentang para pemimpin tersebut.

Karena itu menurut Plamenatz (dalam buku Ideology, 1970), perilaku adalah sengaja dan sering dipengaruhi oleh bagaimana orang berfikir tentangnya, dan sering memberi dampak ataupun kesan kepada pertimbangan nilai, maka pemikiran tentang tingkah-laku manusia tidak terhindar dari sifat obyektif dan bebas nilai.

Berlakunya perubahan dalam eksplanasi sosial kemasyarakatan dewasa ini, tidak bermakna bahwa, kriteria eksplanasi itu berubah pula, namun realitasnya bahwa kata-kata yang digunakan untuk menerangkan perilaku sosial seringkali dalam konteks lain. Dalam menampilkan pesan dalam bentuk spanduk, baliho, poster dan alat peraga kampanye yang disaksikan masyarakat di ruang publik secara luas memiliki peranan deskriptif serta evaluatif. Ini tidak berarti bahwa, mereka menjadi penilaian masyarakat juga digunakan secara deskriptif tanpa dimanfaatkan pula untuk memaksa berfikir dengan pertimbangan-pertimbangan nilai.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved